Jakarta, Mobilitas – Asosiasi Asuransi Umum Indobesia (AAUI) mengaku tengah berupaya keras mendorong pemerintah agar mewajibkan pemilik kendaraan bermotor memiliki asuransi Third Party Liability (TPL).
Anggota Supervisory Board AAUI, Kornelius Simanjuntak, yang ditemui Mobilitas di sela Seminar “Mendukung Asuransi Wajib TPL” di Jakarta, Kamis (16/5/2024) mengatakan dengan memiliki asuransi TPL maka ketika seseorang yang mengemudikan kendaraan terlibat kecelakaan dengan orang lain dan dituntut ganti rugi atau membayar kompensasi, maka tangung jawabnya akan ringan.
“Sebab, ganti rugi itu ditanggung pihak lain yakni perusahaan asuransi. Bahkan bukan hanya ganti rugi atas kerusakan kendaraan yang menjadi korban kecelakaan saja yang bisa dibayarkan. Namun pemilik asuransi TPL juga bisa memberikan bantuan keuangan kepada korban kecelakaan atau keluarganya melalui perusahaan asuransi tempat mereka memiliki asuransi TPL itu,” papar Kornelius.
Selama ini, lanjut Kornelius, asuransi kendaraan dari first party atau perusahaan asuransi dimana pemilik kendaraan mengasuransikan kendaraannya ketika baru membeli kendaraan atau setelah itu, hanya memberikan jaminan atas risiko terhadap kendaraan saja (dengan cakupan all risk maupun total loss only).
Sedangkan pembayaran asuransi kecelakaan yang dibayarkan pemilik kendaraan ke perusahaan asuransi milik negara yakni Jasa Raharja hanya menjamin ke individu korban kecelakaan.
“Sehingga ketika terjadi tuntutan dari korban kecelakaan agar kerusakan kendaraan yang terjadi agar diberi ganti rugi, penabrak harus membayar sendiri. Padahal, KUHP di pasal 1365 menegaskan setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain pelakunya diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut,” jelas Kornelius.
Oleh karena itu, kata Kornelius, mewajibkan semua pemilik kendaraan – baik roda empat atau lebih maupun kendaraan bermotor roda dua – untuk memiliki asuransi TPL sangat mendesak. Terlebih, kasus kecelakaan lalu-lintas di Indonesia masih tinggi tingkat kejadiannya.
Mengutip data Korps Lalu-lintas Polri, Kornelius menyebut selama tahun 2023 terdapat 143 ribu lebih kasus kecelakaan. Sedangkan pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di tahun itu akibat kecelakaan dan sebagianya mencapai Rp 7 triliun.
“Sehingga, kalau terjadi kecelakaan dan kemudian ada tuntutan dari korban, pemilik asuransi TPL akan terbantu,” tandas Kornelius. (Upi/Aa)
