Jakarta, Mobilitas – Usulan agar pemerintah melanjutkan lagi insentif berupa subsidi pembelian sepeda motor listrik yang diharapkan oleh industri itu sepertinya mendapat tantangan baru. Organisasi nirlaba Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) justru meminta pemerintah mencabut kebijakan subsidi.
Ketua Umum MTI Tory Damantoro dalam keterangan resmi yang diterima Mobilitas di Jakarta, Jumat (12/9/2025) menyebut kebijakan pemberian subsidi motor listrik di saat ini tidak menjawab masalah utama yang dialami masyarakat, yaitu melemahnya daya beli. Kebijakan subsidi, kata dia, justru berpotensi menambah beban baru bagi rumah tangga di tengah tekanan ekonomi.
“Di tengah tabungan masyarakat yang menipis dan tekanan inflasi yang tinggi, pemerintah malah mendorong konsumsi baru lewat subsidi motor listrik. Ini bukan obat bagi rakyat, tapi justru menambah cicilan dan biaya perawatan,” ungkap Tory.
Sementara, Wakil Ketua MTI Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah Djoko Setijowarno yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (12/9/2025) mengatakan saat ini, penerimaan negara tengah menurun. Sehingga, jika harus memberikan subsidi maka semakin mempersempit ruang fiskal atau anggaran negara untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat yang jauh lebih banyak.
“Dialihkan sebagai lanjutan subsidi transportasi umum, misalnya. Terlebih di saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran ada pos kegiatan yang anggarannya terpangkas yaitu untuk trasnportasi umum. Padahal penggunaan trasportasi publik ini sejak lam didorong oleh pemerintah dengan harapan mengurangi kemacetan dan mengurangi konsumsi BBM impor. Selain untuk mengurangi polusi tentunya,” tandas Djoko.
Alasan kedua, pengguna terbanyak transportasi umum adalah kelompok masyarakat kelompok menengah ke bawah. Sementara, ongkos trasnsportasi umum di Indonesia – menurut riset Bank Dunia – ternyata di atas rata-rata dunia.
“Dan kami di MTI mencatat, biaya transportasi saat ini menyerap 30 persen – 40 persen pendapatan rumah tangga miskin perkotaan. Artinya, jika masalah ini tidak segera ditangani, maka masyarakat miskin sulit mentas dari kemiskinannya, sementara masyarakat secara umum tergerus daya belinya. Ini memang pilihan skala prioritas untuk memberi subsidi. Jika ingin manfaatnya jauh lebih luas ya diberikan ke sektor transportasi umum, ” jelas Djoko.
Senada dengan Djoko, pengamat industri dan keuangan dari Indonesia Industry & Financial Policy Studies (IIFPOS), Dandy Sutalaksana yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (12/9/2025) meminta pemberian subsidi ke motor listrik dikaji secara cermat. “Hitung secara cermat manfaatnya ke pengembangan industri dan tenaga kerja, ” ujarnya. (Jrr/Aa)
Mengawali kiprah di dunia jurnalistik sebagai stringer di sebuah kantor berita asing. Kemudian bergabung dengan media di bawah grup TEMPO Intimedia dan Detik.com. Sejak 2021 bergabung dengan Mobilitas.id
