Jakarta, Mobilitas – Pemerintah menerapkan kebijakan penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi – Pertalite dan Solar – dengan membatasi konsumsi ebanyak 50 liter dalam sehari untuk kendaraan roda empat, dalam merespons gejolak krisis energi dari dampak konflik Timur Tengah. Meski pembatasan tidak berlaku untuk kendaraan angkutan umum, Damkar dan ambulance, serta truk maupun bus umum.
Pengumumn kebijakan yang berlaku mulai 1 April 2026 itu diungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (31/3/2026) petang. “Sekali lagi, untuk pembatasan 50 liter, tidak berlaku untuk truk-truk dan angkutan umum, pasti lebih dari itu,” ujar Bahlil dalam konferensi pers.
Namun untuk harga, kedua jenis BBM Bersubsidi itu tidak mengalami perubahan atau naik. HBBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar tidak akan mengalami perubahan pada April 2026 dari bulan sebelumnya, alias bertahan di harga masing-masing Rp10.000/liter dan Rp6.800/liter.
Menanggapi kebijakan ini, pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radi, menyebut pembatasan konsumsi sejatinya telah dicoba diterapkan sejak jaman Presiden Joko Widodo, tetapi hingga kini tak pernah efektif.
“Pembatasan memang harus dilakukan. Anggaran subsidi membengkak karena BBM yang semestinya untuk kalangan tidak mampu dipakai oleh mereka yang ekonominya di atas rata-rata. Banyak mobil yang sejatinya tidak berhak, justru yang paling banyak menyedot BBM subsidi ini. Apalagi, penggunaannya juga boros,” papar Fahmy yang dihubungi Mobilitas, dari Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk secara tegas membuat aturan klasifikasi mobil yang berhak menggunakan BBM bersubsudi. Setelah itu, secara ketat mengawasi pelaksanaannya dan menindak setiap pelanggaran.
“Kita tidak tahu kapan perang berakhir, tetapi konsumsi energi tetap terjadi untuk berbagai kebutuhan. Kalau, kita tidak tegas yang akan berlarut, padahal gejolak di sektor BBM ini dampaknya ke ekonomi sangat besar. Artinya, multiplier effect kemana-mana, dan rakyat bawah akan semakin susah,” ujar Fahmy.
Selain itu, dia minta agar pemerintah memperluas dan membenahi angkutan umum agar lebih nyaman dan aman. Sehingga, masyarakat dari berbagai kalangan mau beralih ke angkutan massal itu.
“Selama ini, pemborosan BBM terjadi karena orang tidak mau menggunakan angkutan umum, sehingga lalu-lintas macet. Orang enggan ke angkutan umum karena dinilai tidak nyaman dan tidak efisien. Ketiga, terapkan WFH (kerja dari rumah) untuk pegawai negeri dan swasta. Ini akan menghemat BBM juga,” tutur Fahmy. (Dtu/Aa)
Mengawali kiprah di dunia jurnalistik sebagai stringer di sebuah kantor berita asing. Kemudian bergabung dengan media di bawah grup TEMPO Intimedia dan Detik.com. Sejak 2021 bergabung dengan Mobilitas.id
