Keterangan resmi Kementerian Perhubungan yang diterima Mobilitas di Jakarta, Jumat (14/3/2025) menyebut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah melaporkan hasil survei BKT ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan sudah diinformasikan pula kepada stakeholder terkait, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepolisian RI, BUMN, hingga pihak swasta.

“Hasil survei menyebutkan, ada potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 146,48 juta jiwa atau setara 52 persen dari total penduduk Indonesia,” bunyi keterangan Kemenhub itu.

Masyrakat yang akan bepergian atau melakukan pergerakan tersebut terbanyak bersal dari Jawa Barat sebanyak 30,9 juta orang (21,1 persen), Jawa Timur 26,4 juta orang (18 persen), dan Jawa Tengah 23,3 juta orang (15,9 persen). Kemudian dari Banten 7,9 juta orang (5,4 persen) dan DKI Jakarta 6,7 juta orang (4,6 persen).

Sementara daerah tujuan perjalanan terbanyak adalah Jawa Tengah, yang dituju oleh 36,6 juta orang (25 persen), kemudian Jawa Timur dituju 27,4 juta orang (18,7 persen), dan Jawa Barat 22,1 juta orang (15,1 persen). Lalu, Yogyakarta dituju 9,4 juta orang (6,4 persen) dan Sumatera Utara 6,2 juta orang (4,2 persen).

Menariknya, dari orang yang berniat bepergian tersebut yang terbanyak mengaku akan mengggunkan mobil pribadi, yaitu 33,69 juta orang (23 persen). Kemudian yang mengaku akan menggunakan bus sebanyak 24,76 juta orang (16,9 persen), dan sepeda motor 12,74 juta orang (8,7 persen).

Hasil survei BKT bahkan juga menemukan fakta hari keberangkatan mobil pribadi terbanyak bakal terjadi pada H-3 yakni 3,47 juta kendaraan, sedangkan hari kepulangan mobil pribadi terbanyak terjadi pada H+5 sebesar 6,97 juta. Potensi kepadatan mobil pribadi akan terjadi di Tol Trans Jawa, di mana angkanya diprediksi akan mencapai 7,95 juta kendaraan.

Sementara, hari keberangkatan pengguna sepeda motor terbanyak terjadi pada H-3 yakni 1,08 juta, dan hari kepulangan pengguna kendaraan ini yang terbanyak terjadi pada H+5 yakni sebanyak 2,3 juta. Potensi kepadatan sepeda motor akan terjadi di jalan arteri atau alternatif, di mana angkanya diprediksi mencapai 4,41 juta. (Jap/Aa)

Terlebih, jika kuota mudik gratis yang digelar pemerintah dipangkas, karena adanya efisiensi anggaran, maka masyarakat yang selama ini sangat berharap mudik gratis akan kesulitan.

“Masyarakat bersedia menggunakan jasa angkutan travel gelap seperti itu karena dianggap tarifnya lebih murah dan praktis. Mereka memilihnya karena tidak menjangkau alternatif mudik gratis,” ungkap Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, dalam artikelnya yang dikirim ke Mobilitas, di Jakarta, Minggu (2/3/2025).

Selain itu, lanjut Djoko, keberadaan travel gelap juga dikarenakan tidak tersedia lagi angkutan pedesaan. Sementara kebutuhan mobilitas masyarakat pedesaan ke perkotaan (Jabodetabek) masih cukup tinggi.

Djoko mengatakan saban hari biasa saja, jumlah travel gelap yang beroperasi mencapai ratusan unit yang keluar-masuk wilayah Jabodetabek. Para pengguna angkutan tersebut kebanyakan berasal dari Brebes, Banyumas, Grobogan, Tegal, Wonosobo, Banjarnegara, Klaten, hingga Sukoharjo.

Menurutnya, kemungkinan maraknya angkutan travel gelap patut diwaspadai dan mendapatkan perhatian serius karena pengalaman menunjukkan beberpa kali kecelakaan mengerikan terjadi melibatkan angkutan travel gelap. Salah satunya saat mudik Lebaran 2024 di Tol Cikampek Km 58.

“Penumpang minibus sebanyak 12 orang meninggal dunia,” sebut Djoko.

Ketua Bidang Angkutan Orang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kurnia Lesani Adnan, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Minggu (2/3/2025) juga mengungkapkan kegusaran serupa. Dia menyebut karena daya beli masyarakat menurun, travel gelap juga menyesuaikan dengan mematok tarif yang lebih terjangkau ketimbang angkutan resmi.

Khawatirnya, kata Lesani, karena tarif yang rendah itu, pelaku usaha travel gelap ini “lupa” atau “melupakan” kesiapan armadanya. Sehingga, dengan kondisi mobil yang seadanya atau tidak dipersiapkan secara khusus, maka potensi risikonya juga tinggi. Maklum, untuk mempersiapkan kendrn, mereka kan harus investasi.

“Sementara, daya beli konsumen lemah, dibuatlkan tarif yang terjangkau, artinya margin merek juga turun. Nah, untuk tetap memaksimalkan margin, maka investasi untuk penyiapan kendaraan juga ditekan seminimal mungkin,’ tandas Lesani.

Sebelumnya, Menteri Koordintor Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025) menyebut pemerintah bakal tetap menyediakan program mudik gratis pada tahun ini. Pelaksanaan program mudik gratis itu bakal dieksekusi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Total kuota mudik gratis yang disediakan akan mencapai lebih dari 100.000 orang,” tandas AHY. (Jap/Aa)

Oleh karena itu, seperti diungkap Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Danto Restyawan, pihaknya meminta agar bus pariwisata melakukan ramp check sebelum beroperasi memberi layanan kepada penumpang. Kalau tidak, bus yang bersangkutan diminta untuk kembali ke kandang alias tidak boleh beroperasi.

Penegasan ini, kata Dianto, sudah disampaikan Menteri Perhubungan saat rapat koordinasi angkutan lebaran 2024 di Polda Jawa Tengah Semarang, Minggu (31/3/2024) kemarin. Menhub, sebut Danto, menegaskan jika bus pariwisata tidak bersedia melakukan ramp check lebih baik tidak beroperasi, harus kembali ke pool mereka. J

“ika masih nekat dan ketahuan, akan diberikan sanksi. Nanti teman-teman dari kepolisian akan memberi tindakan, dan kami akan memberikan sanksi teguran keras atau bisa saja izin operasinya dicabut,” papar Danto saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (1/4/2024).

Dia mengatakan, pada saat lebaran, umumnya banyak masyarakat yang bepergian dengan berekreasi ke tempat-tempat wisata. Karena permintaan jasa angkutan bus pada saat hari raya Idul Fitri itu membeludak, maka seringkali masyarakat tidak selektif memilih bus.

“Sehingga, apakah bus itu layak atau tidak disewa, masyarakat tidak tahu. Apalagi, ya memang kebanyakan masyarakat kesulitan melihat bus itu layak jalan atau tidak. Sehingga, agar kejadian buruk tidak terjadi, kita harus lakukan antisipasi. Caranya ya mewajibkan bus-bus pariwisata itu melaklukan ramp check. Kami akan bekerjasama dengan Polres-polres setempat untuk melakukan pengawasan terhadap ramp check ini,” tandas Danto.

Sementara itu, Investigator Senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (1/4/2024) mengatakan sejatinya bus lama atau baru yang digunakan tidak masalah sejauh proses perawatan dilakukan secara rutin.

“Masalahnya, soal perawatan, itu kita enggak tahu. Oleh karena itu, apakah bus itu baru atau lama, cara yang tepat untuk mengetrahui kelayakannya adalah dengan ramp check. Sehingga, kita tidak spekulatif, ada keastian,” tandas Wildan.

Terlebih, dalam hasil investigasi kasus kecelakaan yang terjadi pada bus selama ini menunjukkan faktor manusia (human error) merupakan yang terbanyak. Tetapi, kesalahan atau kelalaian manusia khususnya pengemudi itu terjadi karena pengoperasian fitur kendaraan yang tidak tepat.

Dan ketidakketepatan itu, lanjut Wildan, juga terjadi karena daya dukung teknologi itu sudah rendah. Ini terjadi karena keuasan atau ketidaktepatan sistem kerja peralatan fitur.

“Mengapa itu terjadi? Salah satunya akibat perawatan yang minim. Mengapa perawatan minim, karena bus jarang disewa, sehingga secara ekonomi jika dilakukan perawatan rutin, banyak perusahaan yang berdalih antara pengeluaran dengan pendapatan tidak sepadan. Jadi banyak perusaaan otobus merawat hanya sekadarnya saja,” jelas Wildan. (Han/Aa)

Untuk menetapnan sebuah bus akan masuk atau tidak dalam daftar yang dirilis, Kemenhub melakukan ramp check, atau pengecekan secara acak bus-bus yang akan digunakan sebagai armada angkutan lebaran. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

“Dalam ramp check ini, kami targetkan ada 30.000 bus yang dicek. Dari jumlah itu, 16.000 unit di antaranya merupakan bus pariwisata. Dan dari data yang ada hingga saat ini, banyak kasus kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata ini. Karena itu, kami tidak ingin kasus-kasus seperti itu terjadi di masa mudik atau balik lebaran dan di luar masa itu,” papar Direktur Sarana Transportasi Jalan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Danto Restyawan, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Danto juga mewanti-wanti agar masyarakat untuk jeli dalam melihat angkutan lebaran yang benar-benar layak atau tidak untuk mudik maupun balik. Jangan merasa karena takut tidak mendapatkan tiket mudik, lalu asal saja membeli tiket bus.

“Pemerintah akan terus berupaya menyediakan angkutan lebaran. Banyak lembaga pemerintah maupun swasta juga menggelar program mudik gratis dengan menyediakan angkutan bus secara cuma-Cuma,” papar Danto.

Namun, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan agar pemerintah (Kemenhub) agar juga melakukan antisipasi jika ternyata banyak bus yang tidak layak untuk menjadi angkutan lebaran.

“Karena Kemenhub sendiri kan mengatakan pada lebaran tahun ini akan ada 123,8 juta orang yang berniat mudik. Dari jumlah itu, 27,32 juta orang akan menggunakan mobil pribadi, 25,13 juta orang akan naik motor, dan sisanya menggunakan angkutan umum. Jadi kalau ternyata bus banyak yang tidak layak, apa solusinya. Bagaimana penyediaan kendaraan penggantinya. Itu yang harus dipikirkan segera,” papar Djoko saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, itu mengingatkan sejatinya mudik menggunakan sepeda motor memiliki potensi risiko yang besar. “Karena, umumnya sepeda motor yang digunakan bukanlah jenis atau kategori untuk perjalanan jauh. Dan sepeda motor itu potensi ketidakamanannya lebih besar dibanding kendaraan bermotor roda empat,” tandas dia.

Orang masih memilih motor untuk mudik karena dirasakan lebih murah, lebih efisien dan fleksibel karena bisa berangkat dan beristirahat kapan maupun di mana saja. “Dan orang memilih menggunakan sepeda motor, karena tidak mendapatkan tiket untuk mudik. Apalagi, di kampung halaman tidak memiliki kendaraan untuk mobilitas selama berada di sana,” jelas Djoko. (Jrr/Aa)

Namun, seperti dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno, pemerintah tidak akan menetapkan tuslah (toeslag) atau biaya tambahan tarif tiket bus kelas ekonomi selama masa mudik dan lebaran tahun ini.

“Sebagai gantinya ditetapkan kebijakan Tarif Batas Atas (TBA), sehingga nantinya, meskipun tarif itu meningkat tetapi tidak akan melambung tinggi,” papar Hendro saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Ketentuan TBA itu, lanjut Hendro, telah ditetapkan di Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 3 Tahun 2023 tetang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 36 Tahun 2016. Beleid ini mengatur tentang Tarif Dasar, TBA, dan TBB Angkutan Penumpang AKAP Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum.

“Di peraturan ini juga ditetapkan sanksi jika  ada operator bus melanggar ketentuan TBA. Mulai dari teguran tertulis, denda, pembekuan izin usaha dari perusahaan yang bersangkutan sampai dengan pencabutan izin usahanya,” tandas purnawirawan Polri bintang dua ini.

Hendro meminta agar masyarakat melaporkan jika ada Perusahaan Otobus (PO) mematok tarif bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP kelas ekonomi yang melanggar batas TBA. Untuk mengetahuinya saat ini cukup mudah, karena pemesanan tiket bus saat ini dilakukan secara online oleh PO.

“Tetapi untuk bus AKAP non kelas ekonomi tidak ada TBA ya. Karena harga atau tarif tiket bus kelas ini (eksekutif, super eksekutif, dan lainnya) ditetapkan berdasar mekanisme pasar,” ujar dia.

Sebelumnya, hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub yang dirilis kementerian belum lama ini menyebut pada lebaran 2023 ini diprediksi 123,8 juta orang  yang melakukan mobilitas atau pergerakan mudik. Dari jumlah itu,  27,32 juta orang atau 22,07% di aakan menggunakan mobil pribadi, dan 22,77 juta orang menggunakan bus. (Jap/Aa)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (17/3/2023) menyebut larangan ini diberlakukan bukan sekadar demi kelancaran lalu-lintas semata. Tetapi juga untuk keamanan dan kenyamanan.

Hendro mengatakan, hasil studi dan pengamatan kita selama ini menunjukkan, rata-rata laju kecepatan kendaraan angkutan barang (truk) itu tidak secepat angkutan pribadi maupun angkutan mum penumpang. Pada sisi lain, pada saat mudik maupun balik masa lebaran, volume kendaraan yang melintasi jalur mudik itu meningkat berlipat.

“Sehingga, kalau arus ini tidak diatur dengan pemberlakuan larangan melintas bagi angkutan barang bisa tidak nyaman bahkan tidak aman,” papar Hendro.

Bahkan, lanjut dia, ada kemungkinan larangan melintas bagi truk itu bisa diperpanjang meski masa arus balik telah berakhir yakni 29 April – 1 Mei. Karena pada saat itu bertepatan dengan hari libur yang bisa jadi masyarakat masih memperpanjang masa liburannya.

Meski begitu, tidak semua truk angkutan barang dilarang melintas. Sebab, ada beberapa truk pengangkut barang jenis tertentu yang tetap diizinkan melintas. Mereka adalah truk pengangkut sembako, truk pengangkut BBM, truk pengangkut pupuk dan produk hasil pertanian serta truk pembawa motor khusus milik pemudik program mudik gratis 2023.

“Di luar kategori itu dilarang,” ucap Hendro.

Untuk memberikan sanksi bagi bagi truk yang melanggar, Kementerian Perhubungan menggadeng Korps Lalu-lintas Polri. “Dan yang melanggar akan ditahan tidak boleh jalan sampai masa larangan berakhir. Jadi justeru rugi besar jika tertap nekat melanggar,” tandas Hendro. (Jap/Aa)

Seperti diungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi yang diterima Mobilitas di Jakarta, Selasa (7/3/2023), peningkatan jumlah pemudik itu diketahui dari hasil survei yang digelar Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan. Total pemudik diperkirakan mencapai 123,8 juta orang.

Jumlah tersebut meningkat 14,2% dibanding tahun 2022 lalu yang sebanyak 85,5 juta orang. Menurut Menteri Budi, ada sejumlah faktor yang mendorong peningkatan jumlah pemudik.

Pertama, telah dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kedua, perekonomian nasional juga terus membaik sehingga mendorong meningkatnya kegiatan mobilitas masyarakat.

“Ketiga, tahun ini sudah tidak ada lagi kebijakan larangan atau pembatasan mobilitas masyarakat terkait dengan pandemi Covid-19,” kata Budi.

Hasil survei juga menyebut pergerakan masyarakat untuk mudik itu terbanyak di Pulau Jawa. Jumlah orang yang mudik mencapai 77,3 juta orang atau 62,5% dari total jumlah pemudik

Jumlah pemudik terbanyak berasal dari Jawa Timur, yakni 17,1% atau sebanyak 21,2 juta orang. Kemudian dari Jawa Tengah 15,1% atau 18,7 juta orang, disusul dari Jabodetabek 14,8% atau 18,3 juta orang.

Setelah itu dari Jawa Barat 12,1% atau 14,9 juta orang, dan dari Sumatra Utara 3,6% atau 4,4 juta orang. Sedangkan daerah tujuan utama perjalanan masyarakat ada lima daerah.

Pertama, Jawa Tengah 26,45% atau dituju oleh 32,75 juta orang. Lalu, Jawa Timur didatangi 19,87% atau 24,6 juta orang, Jawa Barat 16,73% atau 20,72 juta orang, Jabodetabek 6,52% atau 8, 07 juta orang, dan DI Yogyakarta 4,78% atau 5,9 juta orang.

Adapun puncak arus balik diperkirakan terjadai pada 21 April. Tanggal tersebut merupakan H-1 Lebaran. (Din/Aa)

“Aparat akan melakukan random check (pengecekan acak) di titik-titik tertentu. Seperti di rest area, terminal, dan jembatan timbang, dalam upaya memastikan penerapan prokes berjalan dengan baik, dan juga mendorong tingkat vaksinasi,” papar Menhub dalam keterangan hasil rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran 2022 bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Jumat (1/4/2022).

Budi menyebut, surat edaran terkait dengan kebijakan mobilitas masyarakat menjelang lebaran itu segera diterbitkan. Terkait dengan aspek keselamatan, sejumlah upaya yang akan dilakukan Kemenhub.

“Antara lain kami akan melakukan ramp check kelaikan transportasi massal dan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada awak transportasi,” ujar Menhub.

Sedangkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran, sejumlah upaya telah disiapkan antara lain manajemen rekayasa lalu lintas dan pengaturan terhadap kendaraan barang seperti. Kemudian, dilakukan pembatasan kendaraan barang sumbu tiga dan pembatasan waktu operasional kendaraan barang.

“Kami tegaskan kembali, tidak ada penyekatan mobilitas masyarakat maupun arus kendaraan,” kata dia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, yang dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Sabtu (2/4/2022) mengatakan, pihaknya juga tengah menyiapkan skenario manajemen arus lalu-lintas [ada saat mudik lebaran nanti. Pasalnya, kata dia, tahun ini jumlah pemudik diperkirakan melonjak, dan dari mereka banyak yang menggunakan srana transportasi darat.

“Hasil survei Balitbang Kemenhub diperkirakan 79 juta orang akan mudik pada lebaran tahun 2022 ini. Maklum, karena selama dua tahun kan ada pembatasan perjalanan. Sekarang longgar, sehingga perlu disiapkan antisipasi,” kata dia. (Yus/Aa)