Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Minggu (23/3/2025) mengatakan, saat ini keberadaan angkutan pedesaan sebagai penyambung atau penghubung antara desa dengan Terminal Tipe A sudah banyak yang punah.

Sebagai gantinya, muncul angkutan ojek yang biaynya lebih mahal. Sementara, dengan beroperasinya angkutan umum plat hitam – atu disebut travel gelap karena tidak memiliki izin resmi sebgi angkutan umum – dianggap membantu masyarakat. “Karena memudahkan mendapatkan layanan angkutan umum secara door to door, yang mau mengantarkan penumpang sampai dengan tujuan penumpang,” papr Djoko.

Bahkan pria yang juga pengajar di Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang itu mengaku telah melakukan investigasi untuk mengetahui kelebihan layanan travel gelap. Hasilnya diketahui, travel gelap memnag memberi kemudahan dan fleksibel.

Penumpang terbanyak pengguna travel gelap ini berasal dari Brebes, Banyumas, Grobogan, Tegal, Wonosobo, Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Banjarnegara. Sementara yang berasal dari Jawa Barat berasal dri Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Cirebon, Majalaya. Sumedang, dan Subang.

“Jadi keberadaan angkutan berpelat hitam (tanpa izin resmi trayek atau travel gelap) ini bukan inovasi (seperti yang disebut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi), tetapi sebuah jawaban atas kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi,” tandas Djoko.

Bahkan Djoko menyebut maraknya travel gelap menandakan bentuk kegagalan pemerintah menyediakan angkutan umum ke pelosok negeri. Sebab, kata dia, pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebut pemerintah wajib menyediakan angkutan umum dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

Oleh karena itu, Djoko meminta dilakukan penataan angkutan umum secara menyeluruh. “Mengingat begitu cepatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi yang dapat memudahkan orang mendapatkan layanan angkutan umum dengan cepat dan efisien,” imbuh Djoko. (Anp/Aa)

Terlebih, jika kuota mudik gratis yang digelar pemerintah dipangkas, karena adanya efisiensi anggaran, maka masyarakat yang selama ini sangat berharap mudik gratis akan kesulitan.

“Masyarakat bersedia menggunakan jasa angkutan travel gelap seperti itu karena dianggap tarifnya lebih murah dan praktis. Mereka memilihnya karena tidak menjangkau alternatif mudik gratis,” ungkap Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, dalam artikelnya yang dikirim ke Mobilitas, di Jakarta, Minggu (2/3/2025).

Selain itu, lanjut Djoko, keberadaan travel gelap juga dikarenakan tidak tersedia lagi angkutan pedesaan. Sementara kebutuhan mobilitas masyarakat pedesaan ke perkotaan (Jabodetabek) masih cukup tinggi.

Djoko mengatakan saban hari biasa saja, jumlah travel gelap yang beroperasi mencapai ratusan unit yang keluar-masuk wilayah Jabodetabek. Para pengguna angkutan tersebut kebanyakan berasal dari Brebes, Banyumas, Grobogan, Tegal, Wonosobo, Banjarnegara, Klaten, hingga Sukoharjo.

Menurutnya, kemungkinan maraknya angkutan travel gelap patut diwaspadai dan mendapatkan perhatian serius karena pengalaman menunjukkan beberpa kali kecelakaan mengerikan terjadi melibatkan angkutan travel gelap. Salah satunya saat mudik Lebaran 2024 di Tol Cikampek Km 58.

“Penumpang minibus sebanyak 12 orang meninggal dunia,” sebut Djoko.

Ketua Bidang Angkutan Orang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kurnia Lesani Adnan, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Minggu (2/3/2025) juga mengungkapkan kegusaran serupa. Dia menyebut karena daya beli masyarakat menurun, travel gelap juga menyesuaikan dengan mematok tarif yang lebih terjangkau ketimbang angkutan resmi.

Khawatirnya, kata Lesani, karena tarif yang rendah itu, pelaku usaha travel gelap ini “lupa” atau “melupakan” kesiapan armadanya. Sehingga, dengan kondisi mobil yang seadanya atau tidak dipersiapkan secara khusus, maka potensi risikonya juga tinggi. Maklum, untuk mempersiapkan kendrn, mereka kan harus investasi.

“Sementara, daya beli konsumen lemah, dibuatlkan tarif yang terjangkau, artinya margin merek juga turun. Nah, untuk tetap memaksimalkan margin, maka investasi untuk penyiapan kendaraan juga ditekan seminimal mungkin,’ tandas Lesani.

Sebelumnya, Menteri Koordintor Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025) menyebut pemerintah bakal tetap menyediakan program mudik gratis pada tahun ini. Pelaksanaan program mudik gratis itu bakal dieksekusi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Total kuota mudik gratis yang disediakan akan mencapai lebih dari 100.000 orang,” tandas AHY. (Jap/Aa)