“Kiranya saudara dapat mempertimbangkan dan meninjau kembali pemberlakuan kebijakan Zero ODOL secara penuh pada tahun 2021 serta menyesuaikan waktunya hingga industri siap pada tahun 2023-2025 dengan memperhatikan jenis dan karakteristik dari industri,” bunyi surat dari Menteri Agus.

Namun, kini setelah maraknya kecelakaan lalu-lintas yang dipicu truk ODOL di jalan tol maupun non tol, serta kerugian negara yang mencapai Rp 43 triliun lebih akibat kerusakkan jalan, Menteri Agus sepakat untuk dilakukan kebijakan Zero ODOL alias pemberantasan truk ODOL.

“Ini pun setelah kasus-kasus kecelakaan dan rusaknya jalan akibat truk ODOL viral di media sosial. Mungkin kalau enggak viral dan sorotan masyarakat terus tertuju ke truk ya (Menteri Agus yang kini menjabat lagi Menteri Perindustrian) tetap akan meminta dengan alasan yang sama, demi untuk menjaga inflasi dan ke;langsungan industri. Padahal, nyawa manusia itu jauh lebih berharga,” ungkap seorang sumber Mobilitas di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dihubungi di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menteri Agus pada Rabu (19/2/2025) dalam keterangan resmi menyatakan sepakat dengan Kemenhub untuk melaksanakan Zero truk ODOL setelah bertemu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di kantornya, Jakarta, Rabu (19/2/2025). “Pertimbangan-pertimbangannya banyak, tapi intinya, pelaksanaan dari zero ODOL akan segera dieksekusi dan akan segera dilaksanakan. Sudah saatnya kebijakan Zero ODOL itu diimplementasikan, dilaksanakan, dilakukan,” kata Agus.

Belum lama ini, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, dalam keterangan kepada Mobilitas, mengatakan selama ini pemerintah tidak serius menangani truk ODOL. Hal itu terbukti dari masih bebasnya truk-truk seperti berkeliaran dan memakan korban kecelakaan.

Padahal, kata pria yang juga akademisi Fakultas Teknik Unika Soegijapranata Semarang itu, banyak mudharat yang diakibatkan oleh truk ODOL. Selain menelan korban jiwa akibat kecelakaan, juga menyebabkan kemacetan, hingga merusak jalan

“Dan kerugian-kerugian tidak hanya dirasakan pemerintah pusat di jalan nasional, tapi juga pemerintah daerah yang berwewenang membangun dan memelihara jalan kota, jalan kabupaten, dan jalan provinsi. Anggaran daerah terkuras untuk memperbaiki jalan akibat rruk ODOL. Akibatnya program yang menyangkut hajat hidup orang banyak terutama masyarakat kecil tersisihkan karena anggaran berkurang,” tandas Djoko. (Jap/Aa)

“Kalau kita mencermati fakta kejadian kecelakaan yng terjadi yng diakibatkan angkutan truk ODOL maupun kerusakkan jalan yang ditimbulkan dan harus merogoh anggaran untuk perbaikan hingga Rp 43 triliun lebih setiap tahunnya. Tentu ini sangat disayangkan, karena nyawa orng juh lebih berharga dari materi apapun,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Menurut Sudjatmiko, anggaran sebesar Rp 43 triliun lebih yang harus dikelurkan pemerintah untuk perbaikan jalan yang rusak akibat lalu-lalangnya truk ODOL itu bisa digunakan untuk keperluan lain. Misalnya untuk memberikan asupan gizi kepada ibu hamil dan anak-anak balita agar terhindar dri stunting, mencegah kematian ibu yang melahirkan, atau untuk membiayai operasional fasilitas kesehatan di daerah-daerah sulit.

“Oleh karena itu, saya minta Kepolisian dan Dishub (Dinas Perhubungan) memberikan sanksi tilang dan denda kepada truk ODOL itu. Sanksi juga diberikan ke pemilik truk dan pengguna jasa truk. Sush cukup kerugian negara ini ditolerir, anggaran sangat dibutuhkan untuk kesehatan dan pembangunan genersi yang berkualitas ketimbang untuk truk ODOL,” tandas Sudjatmiko.

Mengutip data Korlantas Polri, Sudjatmiko mengatakan sepanjang tahun 2024 kemarin jumlah kendaraan angkutan barang yang terlibat kecelakaan 6.250.035 unit. Jumlah itu meningkat 1,91 persen dibanding tahun 2023 yang sebanyak 6.132.671 kendaraan, dan terbanyak kedua setelah sepeda motor.

Jumlah kasus kecelakaan di Indonesia pada tahun itu sebanyak 165.614.547 kejadian. Jumlah itu meningkat 5,2 juta kasus dibanding tahun 2023 yang mencapai 160.434.918 kasus.

Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, meminta pemerintahan baru Indonesia segera memperbaiki permasalahan dari truk ODOL.Sebab, kata Tory, keselamatan transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi.

“Jika ekonominya tumbuh, pemerintah akan memiliki lebih banyak anggaran untuk mendanai program-program kesejahteraan seperti makanan bergizi gratis,” kata Tory dlam diskusi bertajuk Darurat Keselamatan Transportasi yang digelar MTI, di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Dia juga memperingatkan, bahwa Indonesia saat ini tengah berada di situasi darurat kendaraan umum dan transportasi. ”Jika pemerintah tidak tegas mengatasi truk ODOL maka akan ada banyak kerugian sosial dan ekonomi,” tandas Tory. (Din/Aa)

“Iya, itu seperti yang disampaikan Bapak Menteri Perhubungan, ketika meninjau kesiapan mudik di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (7/4/2024) kemarin. Karena di hari-hari dan sitausi lalu-lintas normal pun sebenarnya, laju truk ODOL itu lamban, sehingga sangat berpotensi menyebabkan lambatnya arus lalu-lintas. Apalagi di saat arus mudik berlangsung, dimana jumlah kendaraan yang berada di jalan tol meningkat beberapa kali lipat,” ungkap Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Senin (8/4/2024).

Menurut Adita, Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI maupun jajaran lainnya untuk memantau dan menindak truk-truk ODOL yang masih berupaya melintas.

“Bahkan truk pengangkut Sembako yang secara aturan memang diizinkan atau diberi dispensasi untuk melintas selama masa arus mudik dan balik. Jika terbukti ODOL, tetap ditindak tegas. Truk akan digiring ke pinggir dan tidak boleh melintas, kepada pemilik truk akan dikenakan sanksi,” tandas Adita.

Ihwal potensi hambatan dan bahaya yang ditimvulkan oleh truk ODOL, Investigator Senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (8/4/4/2024) mengakui hal itu.

“Sebab, dari fakta yang ada kita bisa melihat, truk-truk bermuatan penuh (dengan dimensi yang normal saja) laju pergerakan mereka rata-rata hanya30 kilometer per jam – 40 kilometer per jam. Artinya, kalau mereka tetap beroperasi kerika lalu-lintas di belakangnya padat, tentu akan sangat berdampak terjadinya kepadatan lalu-lintas,” kata Wildan.

Lebih dari itu, lanjut dia, jika truk ODOL tersebut tetap dipaksa berjalan di tengah kepadatan volume kendaraan maka yang terjadi, mereka akan sering melakukan pengereman. Sehingga, akibat seringnya digunakan, perangkat sistem pengereman akan mengalami panas berlebih, walhasil terjadi pemuaian pada logam-logam perangkat tersebut.

“Akibatnya, potensi terjadi rem blong pun tinggi. Tentu ini sangat berbahaya. Karena dalam kondisi lalu-lintas normal saja, jika truk sering direm dengan kapasitas muatan yang full (truk normal bukan ODOL) bisa mengalami seperti itu. Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Oleh karena itu jangan berspesulasi dengan nekat mengoperasikan truk ODOL saat Lebaran,” tandas Wildan. (Jun/Jap/Aa)

“Sehingga peningkatan layanan transportasi jalan yang berkualitas, nyaman, aman, inovatif dan ramah lingkungan sekaligus menjaga agar jalan tidak cepat rusak dapat dilakukan secara bersamaan dan tepat,” papar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (31/12/2021).

Penerapan WIM sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang atas Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) dan Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) atau ODOL di Jalan Tol.

“Surat edaran ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terakhir di lapangan,” ujar Budi.

WIM merupakan sistem penimbangan bobot kendaraan berikut muatan yang dibawanya dengan metode dinamis. Artinya, bobot tersebut akan tertimbang dengan cermat dan akurat meski kendaraan yang bersangkutan tetap melaju kencang.

“Tujuannya selain menjaga kondisi jalan tidak cepat rusak sehingga menghemat anggaran negara untuk perbaikan juga untuk kenyamanan berkendara di jalan tol. Karena kendaraan truk bermuatan lebih lajunya lambat sehingga menyebabkan kepadatan lalu-lintas,” jelas Budi.

Terlebih, truk dengan muatan berlebih selama ini telah terbukti menjadi biang kerok kecelakaan yang berakibat fatal. Sebab secara teknis bobot yang disangga truk telah melebihi ambang batas kemampuan sistem pengereman, walhasil truk pun mengalami rem blong.

“Itu yang terekam dalam data kasus kecelakaan tragis di jalan tol yang melibatkan truk. Secara teknis, jika bobot barang yang diangkut truk tidak melebihi batas yang ditetapkan pabrikan maka secara teknis tidak ada masalah. Namun yang terjadi muatan berlebih itu disamarkan dengan cara dimensi ukuran truk diperbesar dari semestinya alias over dimension dan terjadilah ODOL,” ungkap Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno saat dihubungi Mobilitas dari Jakarta, Jumat (31/12/2021).

Budi Setiyadi menyebut saat ini sudah ada 10 WIM yang telah dipasang di jalan tol Jabodetabek. Empat di Tol Trans-Jawa dan tiga sisanya berada di Tol Trans-Sumatera. Jumlah tersebut akan ditambah dan diintegrasi dengan Electronic Traffic Law Enforecement (ETLE) Polri.

“Sehingga nantinya truk-truk ODOL itu dikenai denda dan saat akan bayar pajak ditagih, tapi untuk awal mereka akan dikeluarkan ke exit toll terdekat.” imbuh Budi.

Petugas yang akan menggiring truk itu keluar bisa dari Kepolisian Lalu-lintas, pegawai Dinas Perhubungan atau petugas yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Bahkan petugas jalan tol. (Din/Fan/Aa)