“Jumlah merek sepeda motor listrik yang berparisipasi di IIMS 2024 ini sama dengan jumlah merek atau pabrikan sepeda motor konvensional. Masing-masing 15 merek, sehingga total kendaraan bermotor roda dua yang hadir mencapai 30 merek,” papar Project Manager IIMS 2024, Rudy MF, saat ditemui Mobilitas di sela pemaparan kesiapan IIMS 2024 di Jakarta, 6 Februari 2024 lalu.

Banyaknya merek sepeda motor setrum itu, lanjut Rudy menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan model pilihan berikut keungggulan yang dimiliki. Sebab, seiring dengan maraknya tren pasar kendaraan listrik, pabrikan juga berlomba menyuguhkan fitur-fitur terbaik untuk konsumen.

Hal senada diungkap Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (9/2/2024).  Dia menyebut, hadirnya 15 merek sepeda motor listrik di IIMS 2024 itu membawa keuntungan bagi konsumen karena tidak perlu repot datang dari satu showroom ke showroom lain untuk memiliki sepeda motor listrik sesuai keinginan.

“Mereka cukup datang di satu tempat, bisa memilih dari beragam pilihan yang disuguhkan. Selain itu, ini kesempatan yang baik untuk memanfaatkan program pemberian bantuan pembelian (subsidi pembelian ) senilai Rp 7 juta. Karena dari merek sepeda motor listrik itu ada yang sudah masuk ke dalam daftar merek yang berhak mendapatkan subsidi,” papar Budi.

Terlebih, untuk mendapatkan subsidi syaratnya juga cukup mudah yakni hanya berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Nanti, harga langsung dipotong subisidi oleh showroom. Dan mereka nantinya melakukan klaim ke pemerintah atas besaran subsidi itu,” tandas Budi.

Adapun 15 merek sepeda motor listrik yang hadir di IIMS 2024 itu adalah Alva, Davigo, Gesits, Greentech, Move, Mid West, Pacific, Polytron dan Rakata. Kemudian Selis, SMEV, United, Yadea, Volta, dan ZPT. (Anp/Aa)

Padahal keberadaan kendaraan bermotor roda dua dengan sumber tenaga setrum itu ditargetkan pada 2030 sudah harus sebanyak 13 juta unit. Target itu ditetapkan dalam roadmap Indonesia menuju nol emisi karbon.

Oleh karena itu, seperti diungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, tantangan pelaku industri kendaraan listrik di Indonesia maupun pemerintah adalah bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau beralih ke kendaraan ramah lingkungan tersebut.

Selain subsidi pembelian sepeda motor listrik Rp 7 juta per unit dan memperbanyak pabrikan kendaraan listrik yang hadir di Tanah Air berikut stasiun pengecasan baterai, kemudahan menukar baterai yang habis dayanya juga sangat penting dilakukan.Menurut Agus, tantangan bagi produsen sepeda motor listrik saat ini adalah bagaimana bisa melakukan standarisasi baterai.

“Saya kira itu juga akan membuat masyarakat sebagai calon konsumen bisa lebih nyaman dan percaya (beralih dan menggunakan sepeda motor listrik,” ungkap Agus di sela pembukaan hajatan Indonesia Motorcycle Show (IMOS+) 2023, di ICE Serpong, Tangerang, Rabu (25/10/2023).

Lantas seberapa besar pengaruhnya standarisasi baterai itu kepada minat masyarakat? Menurut pakar teknologi kendaraan listrik Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus Purwadi, faktor standarisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjadikan berkendara kendaraan listrik (baik sepeda motor maupun mobil listrik) semudah dan seaman (dalam proses perjalanan) kendaraan konvensional.

Menurut Agus, jika semua baterai yang digunakan kendaraan listrik itu standar, maka baterai itu bisa saling tukar. Sehingga, ketika daya baterai itu habis maka pengguna sepeda motor listrik bisa langsung menukarnya ke tempat penukaran baterai (battery swapping).

“Artinya, mereka tidak perlu repot harus menunggu lama untuk mengecas baterai. Tetapi cukup menukar seperti orang membeli air mineral galon, ketika isinya habis bisa ditukar langsung. Kemudahan inilah yang akan menjawab kekhawatiran masyarakat soal keterbatasan daya jangkau atau kemampuan menempuh jarak jauh dari kendaraan listrik,” papar Agus saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Terlebih, kata Agus, sampai saat ini faktor harga dan daya jangkau atau daya jelajah dari kendaraan listrik masih menjadikan masyarakat enggan untuk menggunakannya. Mereka beranggapan, motor listrik tidak seperti motor konvensional yang jika kehabisan bahan bakar tinggal mampir ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau bahkan penjual bernsin eceran.

“Jadi selain harga, infrastruktur pengisian daya listrik (tempat pengecasan), maupun layanan purna jual kendaraan, faktor kemudahan menukar baterai juga sangat penting bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Nah, di sinilah pentingnya baterai motor-motor listrik itu distandarkan,” tandas Agus. (Yan/Aa)

Namun, sampai kini penjualan masih minim. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Hari Budianto, hal itu dikarenakan masih tingginya keengganan masyarakat menggunakan motor listrik.

“Bukan hanya soal kekhawatiran terhadap dukungan infrastruktur saja, tetapi juga harga yang masih mahal,” papar dia saat ngobrol santai dengan Forum Wartawan Otomotif (FORWOT) secara virtual di Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Mahalnya harga jual motor listrik, kata Hari, dikarenakan harga baterai yang mahal. Sebab, harga baterai porsinya mencapai 40% dari harga jual produk.

Selain itu, faktor daya jangkau motor dan infrastruktur penukaran baterai (Battery Swaping) juga menjadi pertimbangan konsumen.

“Misalnya nih, saya mau pergi ke Bandung kalau nanti daya baterai habis, ada enggak battery swap-nya di situ untuk baterai motor merek yang saya unya. Kalau tidak, masa saya mau ngecas 5 jam? Jadi, ini (yang membuat) market adaptasinya lambat. Masyarakat masih ragu,” jelas Hari.

Oleh karena itu, faktor insentif dalam pengembangan pasar sepeda motor listrik itu sangat penting. Insentif dibutuhkan untuk menekan harga terutama untuk menurunkan harga baterai.

Hari memberi gambaran harga baterai, dimana per kWh-nya mencapai US$ 300. Sehingga jika motor berbaterai 1,2 kWh maka harga baterai 1,2 x US$ 300 (atau sekitar Rp 5,4 juta, kurs US$ 1 = Rp 14.941,20)

“Kalau di luar negeri, itu kan ada subsidinya, baik ke produsennya maupun kepada konsumennya. Di Indonesia, paling STNK-nya dimurahin 10% dari pada motor bakar (ICE),” tandas Hari.

Begitu pula dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, untuk produsen masih belum menyentuh subsidi harga baterai.

Sebelumnya, Staf Utama Menteri Perhubungan Budi Setiyadi yang dihubungi Mobilitas menyebut pengajuan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sepeda motor listrik terbanyak. Sepanjang Januari – Juli, 19.698 unit. (Din/Aa)