Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026) menyebut kebijakan penggguanaan E10 itu bertujuan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. “Kalau etanolnya pasti teman-teman tanya kapan mulai. Roadmap-nya sedang dibuat. Tapi saya bisa pastikan paling lambat tahun 2028 sudah ada mandatori. Mungkin roadmap-nya sebentar lagi akan selesai,” kata Bahlil.

Bahlil juga menegaskan produksi etanol akan dilakukan di dalam negeri. Begitu pun dengan bahan baku berupa singkong dan jagung yang berlimpah di Indonesia.

Sementara itu pakar ekonomi energi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Fahmi Rady, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (9/1/2026) menyebut kemandirian energi memiliki arti strategis bagi kedaulatan ekonomi, politik, dan sosial nasional. Karena produk energi seperti bahan bakar itu sangat penting untuk kegiatan masyarakat untuk tujuan ekonomi atau produktif maupun mobilitas dalam rangka tujuan sosial.

“Sedangkan, bahan bakar fosil semakin mahal karena jumlah cadangan deposit maupun produksinya semakin menipis. Padahal kita masih sebagian impor, yang menguras anggaran negara. Karena itu upaya untuk mencari bahan bakar alternatif harus dilakukan, dan masyarakat harus mendukung,” ujar Fahmi.

Dia mengingatkan pemerintah agar memastikan dengan sepenuhnya bahwa BBM alternatif itu aman untuk digunakan kendaran dan ketersediannya melimpah. Sehingga tidak menimbulkan keresahan.

“Untuk itu proses penyempurnaan untuk manfaat maksimal dari bahan bakar tersebut terjamin. Selain itu keberlangsungan atau sustainability produksinya juga harus benar-benar terjamin. Bahan baku ketersediaanya terjamin, “ tandas Fahmi. (Swe/Aa)