Pengaturan seperti ini, kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati, bertujuan untuk menghindarkan salah sasaran dalam penyaluran BBM bersubsidi. Aturan itu, didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

“Perpres tersebut tengah dalam proses direvisi untuk disesuiakan dengan kondisi maupun kebutuhan yang ada saat ini. Draft hasil revisi sudah disampaikan Pak Menteri (Menteri ESDM Arifin Tasrif) kepada Bapak Presiden, dan nantinya akan kami bahas dengan Presiden untuk kemudian kami bahas dengan Sekretariat,” papar Erika saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Jumat (10/8/2022).

Menurut Erika, hingga 31 Mei kemarin, oenyaluran Pertalite sudah mencapai 11,69 juta kilo liter (KL). Jumlah itu setara dengan 50,74 persen dan melebihi dari jatah yang semestinya selama lima bulan pertama.

“Penyaluran itu melonjak setelah BBM jenis Pertamax harganya naik. Sementara di masyarakat terjadi banyak kekurangan Pertalite di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Ini terjadi, disinyalir karena banyak pemilik mobil yang semestinya bukan sasaran penyaluran Pertalite beralih ke BBM jenis itu. Bahkan, ada juga mobil mewah. Karena itu akan kita larang mobil mewah ini,” papar Erika.

Salah satu instrumen untuk mengendalikan pembelian dengan tujuan agar tetap sasaran, digunakan aplikasi MyPertamina. Dengan aplikasi itu nantinya akan diketahui orang yang membeli Pertalite dengan jumlah yang berlebih, atau mereka yang bukan berhak.

“Sebab, dengan aplikasi itu akan diketahui jenis mobil dan kategori kelasnya. Sebab, nantinya akan kami tetapkan mobil yang masuk kategori mewah itu. Saat ini akan dibahas dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi. Mudah-mudahan pada Agustus atau September sudah bisa dilaksanakan,” imbuh Erika. (Jap/Aa)

Aturan tersebut akan didasari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 (tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran) yang telah direvisi.

“Saat ini proses revisi masih dalam proses finalisasi. Dan kami harapkan Agustus atau September nanti peraturan ini sudah berjalan atau sudah bisa dilaksanakan,” tutur Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Menurut Saleh, dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan permintaan BBM jenis Pertalite setelah harga BBM jenis Pertamax atau RON 92 mengalami kenaikkan. Setelah dilakukan pengkajian, ternyata banyak mobil-mobil yang sebelumnya menggunakan BBM RON 92 itu beralih ke Pertalite.

“Padahal, semestinya merek bukan konsumen BBM RON 90 itu. Sehingga anggaran subsidi pun membengkak. Tentu ini akan membebani anggaran, yang ironisnya anggaran itu tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang semestinya dituju,” ujar Saleh.

Sedangkan kriteria mobil mewah yang dimaksud aturan itu, nantinya merujuk pada besaran kubikasi (cc) mesin mobil yang bersangkutan.

“Tetapi ini masih dalam pembahasan ya. Karena ada usulan juga selain kapasitas mesinatau kubikasi mesin juga harga mobil. Karena kan ada mobil yang CC-nya tergolong kecil, namun dilengkapi teknologi canggih sehingga harganya juga mahal. Nah, ini nanti akan dibahas,” sebut Saleh.

Selain itu, mobil yang diharamkan membeli Pertalite adalah mobil dinas TNI dan Polri, serta kendaraan milik BUMN. Nantinya, BPH Migas akan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan penerapan aturan ini.

“Termasuk, dalam pembahasan finalisasi revisi Perpres Nomor 14 Tahun 2014 itu adalah sanksi yang akan diterapkan bagi pelanggarnya,” tandas Saleh. (Jap/Aa)