Langkah itu diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan tingkat pelanggaran peraturan lalu-lintas oleh pengguna kendaraan marak terjadi. Terutama di wilayah yang belum terjangkau atau terdapat perangkat Tilang Elektronik (ETLE).

Selain itu, seperti diungkap Kepala Subdirektorat Penindakan Pelanggaran (Kasubdit Dakgar) Direktorat Penegakkan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri, Kombes Pol.Matrius, yang dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Selasa (16/5/2023), tilang secara manual dilakukan bukan dengan melakukan razia.

“Dan penindakan berupa pemberian bukti pelanggaran (Tilang) manual itu diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor yang tertangkap tangan oleh petugas saat mereka melakukan pelanggaran. Jadi, sekali lagi, bukan petugas kepolisian melakukan razia,” papar dia.

Matrius menegaskan masyarakat tidak perlu risau dengan kemungkinan adanya oknum polisi nakal yang memanfaatkan Tilang manual untuk kepentingan pribadi. Meski, bisa saja terjadi kemungkinan petugas tersebut meminta uang “damai”.

“Seperti diinstruksikan jajaran pimpinan, pengawasan ke Satuan Lalu-lintas akan diperketat dengan diberlakukannya kembali Tilang manual ini. Sehingga menutup celah terjadinya kemungkinan seperti itu,” tandas dia.

Pernyataan serupa diungkap Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Latif Usman yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (17/5/2023). “Kami akan melakukan pencegahan dan pengawasan kepada petugas yang menjalankan tugas ini. Tidak semua petugas diberi kelengkapan surat Tilang, hanya mereka yang memiliki kualifikasi saja,” kata dia.

Selain itu, lanjut Latif, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan. Caranya melaporkan tindak menyimpang oknum petugas yang menjalankan penindakan pelanggaran dengan Tilang manual ini.

“Kami minta masyarakat untuk melaporkan oknum aparat nakal yang melakukan penyelewengan prosedur Tilang manual seperti meminta uang damai atau pungutan liar (pungli). Caranya laporkan melalui whatsapp ke nomor pengaduan 0821-7760-6060,” tandas Latif. (Yus/Aa)

Seperti diungkap Kepala Seksi Pelanggaran Subdirektorat Penegakkan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Sriyanto, petugas kepolisian akan melakukan tindakan preemtif alias himbauan dan preventif atau pencegahan.

“Tindakan pre-emtif itu kita lakukan dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat agar tidak terjadi munculnya potensi-potensi terjadinya pelanggaran. Kita lakukan dengan cara humanis dan persuasif melalui sosialisasi dan edukasi baik secara langsung di lapangan maupun melalui media sosial,” papar Sriyanto saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Sabtu (11/6/2022).

Dengan tindakan pre-emtif itu maka pencegahan atau tindakan preventif pun akan lebih mudah dilakukan. Sehingga, pelanggaran terhadap peraturan yang ada tidak terjadi, dan potensi kecelakaan lalu-lintas juga terhindarkan.

Meski demikian, petugas kepolisian tetap akan melakukan penindakan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk penindakkan, lanjut Sriyanto,  akan dilakukan dengan pemberian sanksi bukti pelanggaran (tilang) secara elektronik (ETLE).

“Ini kita lakukan Tilang bagi pelanggar. Tilang dilakukan secara elektronik baik mobile maupun statis. Sedangkan petugas di lapangan melakukan teguran dan edukasi,” tandas Sriyanto.

Ada delapan jenis pelanggaran yang bakal dibidik petrugas dalam Operasi Patuh Jaya 2022 ini. Pelanggaran itu adalah:

Melawan arus yang dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000
Tidak memakai helm standar SNI, dengan denda 250.000
Berboncengan tiga orang, dengan denda Rp 250.000
Knalpot tidak standar dengan suara bising, dengan denda Rp 250.000
Melawan arus, dengan denda Rp 500.000
Menggunakan telepon genggam saat mengemudi, denda Rp 750.000
Kendaraan menggunakan ratator, denda Rp 250.000
Mengemudi mobil tidak memakai sabut pengaman, denda Rp 250.000. (Jap/Aa)