Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Rabu (12/6/2024) menunjukkan selama lima bulan pertama 2024, penjualan ritel mobil di Tanah Air sebanyak 361.698 unit. Jumlah ini ambrol hingga 14,4 persen dibanding total penjualan ritel selama periode sama di tahun lalu, yang mencapai 422.514 unit.

Direktur Eksekutif Insitute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (12/6/2024), menyebut akar penyebab lemotnya penjualan ritel mobil itu dikarenakan daya beli kelas menengah ke bawah yang melemah.

“Apalagi kalau kita lihat datanya, mobil yang paling banyak terjual di Indonesia adalah mobil kategori atau kelas menengah ke bawah. Mobil-mobil ini umumnya berharga Rp 300 juta ke bawah,” kata Tauhid.

Loyonya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah dikarenakan biaya hidup yang semakin mahal, sementara pendapatan tidak bertambah. Pada sisi lain, ragam kebutuhan juga bertambah.

Tauhid menyodorkan data, dimana konsumsi rumah tangga hanya 4,91 persen selama kuartal pertama 2024. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di periode itu (yang sebesar 5,11 persen) memang konsumsi, tetapi konsumsi pemerintah dan partai politik untuk keperluan Pemilihan Umum.

“Sehingga, masyarakat (kelas menengah ke bawah) membuat skala prioritas dalam membelanjakan uang mereka, fokus utamanya ke kebutuhan primer dan sekunder. Sedangkan kendaraan bermotor (terutama mobil) merupakan kebutuhan tersier,” kata Tauhid.

Kondisi ini, sekarang lebih berat karena melihat fakta ekonomi seperti itu lembaga pembiayaan juga memperketat penyaluran kredit. Terlebih, Bank Indonesia (BI) juga telah mengerek tingkat suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 6,25 persen yang berpotensi menjadikan mereka mengatrol suku bunga kredit.

“Dengan kondisi ekonomi yang ada, dan tingkat suku bunga yang naik, potensi risiko kredit macet juga besar. Jadi, wajar kalau lembaga keuangan juga memperketat penyaluran kredit. Masalahnya, sebagian besar pembelian mobil dilakukan dengan skema pembayaran secara kredit,” papar Tauhid.

Dia mengingatkan faktor daya beli menjadi tantangan industri otomotif, sekaligus pekerjaan rumah pemerintah. (End/Aa)

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (1/5/2024) mengatakan, meski secara umum pabrikan atau agen pemegang merek mobil di Indonesia telah melakukan hedging (lindung nilai dari mata uang) dalam melakukan impor, namun hedging biasanya ada jangka waktu masa berlakunya.

“Jadi hedging itu kan lindung nilai dengan cara membuat kesepakatan dalam proses impor itu disepakati nilai tukar rupiah berada dalam besaran berapa terhadap mata uang asing yang digunakan, misalnya dolar AS. Jika masa hedging telah berkahir, dan nilai tukar rupiah masih melemah, maka mau tidak mau nilai impornya menggunakan kurs yang berlaku saat itu. Itu yang dikhawatirkan, harga jual mobil akan meningkat,” papar Jongkie.

Oleh karena itu, lanjut Jongkie, kalangan industri berharap melemahnya nilai tukar ini segera bisa diatasi. Sehingga, kata dia,dari kepentingan konsumen, kondisi tersebut tidak memberatkan karena harga jual mobil tidak melonjak.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (1/5/2024) menyebut semakin tingginya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah menjadi simalakama.

“Karena dari kepentingan konsumen, itu musibah. Tetapi bagi eksportir itu berkah, karena nilai dari hasil ekspornya meningkat. Tetapi, kalau bicara secara umum, apakah volume ekspor kita memang benar-benar besar?,Padahal, tingginya dolar AS terhadap rupiah itu sangat membebani pemerintah terutama dalam pembayaran pokok dan bunga utang nasional. Kalau ini semakin berat maka ekonomi nasional jelas semakin tidak bagus,” papar Bhima.

Terlebih, pada saat ini kinerja ekspor produk non migas Indonesia jeblok, termasuk ekspor popduk kendaraan atau otomotif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disitat Mobilitas di Jakarta, Rabu (1/5/2024) sepanjang Januari – Maret 2024 nilai ekspor non migas sebesar US$ 58,3 miliar, atau ambles 7,53 persen dibanding periode sama di tahun 2023.

Di kelompok komoditas non migas ini termasuk produk kendaraan dan komponennya. Selama tiga bulan pertama itu, ekspor kendaraan dan komponen nilainya ambles 9,64 persen dibanding kuartal I 2023.

“Padahal, penopang nilai tukar itu sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan seberapa besar nilai impor. Kalau nilai ekspor timpang atau defisit, maka nilai tukar rupiah akan melemah,” ujar Bhima.

Jika nilai tukar rupiah terus melemah, lanjt mantan Ekonom Indef itu, maka inflasi akan meninggi. Sedangkan jika inflasi meninggi, maka ekonomi nasional akan semakin melemah dan daya beli masyarakat merosot.

“Jadi, kalau bicara industri otomotif, dalam kondisi nilai tukar rupiah lemah seperti itu, harga jual kendaraan berpotensi naik, tetapi di saat yang sama daya beli masyarakat melemah. Industri jelas pasti akan terdampak,” ujar Bhima. (Yan/Aa)

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Minggu (10/12/2023) jumlah mobil yang diboyong konsumen ke rumah mereka di bulan November itu mencapai 82.179 unit. Jumlah ini meningkat 4,1 persen dibanding jumlah penjualan ritel yang tercetak di bulan Oktober, yang sebanyak 79.451 unit.

Tetapi, penjualan ritel selama Oktober itu susut 1,9 persen dibanding jumlah penjualan ritel selama September yang mencapai 80.974 unit. Padahal, total angka ritel yang diraup oleh seluruh pabrikan mobil di bulan kesembilan itu sudah ambles dibanding angka penjualan yang dikoleksi pada bulan Agustus yang mencapai 88.865 unit.

Adapun total penjualan ritel di bulan Agustus tersebut melonjak cukup signifikan dibanding bulan sebelumnya yang masih sebanyak 76.335 unit. Dengan kata lain, total angka penjualan ritel yang berhasil diserok pabrikan pada Agustus lebih banyak 12.530 unit.

Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Minggu (10/12/2023) menyebut penjualan ritel di Agustus melonjak karena di bulan itu digelar pameran GIIAS 2023. “Apalagi pada bulan itu pengiriman mobil dari pabrik ke diler, maupun pengiriman mobil dari diler ke konsumen juga lebih lancar,” tandas dia.

Sementara, di bulan September hingga November kondisi daya beli masyarakat mulai mengalami kendala seiring dengan selektifnya perusahaan pembiayaan. Sebab, Bank Indonesia menetapkan tingkat suku bunga acuan kredit menjadi 6 persen, dan leasing pun selektif menyetujui permohonan kredit demi menghindari risiko kredit macet. (Din/Aa)

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (21/7/2023) menyebut pembelian secara kredit tidak hanya terjadi untuk pembelian mobil segmen bawah saja. “Tetapi, juga mobil-mobil kelas menengah. Bahkan mobil mewah pun sebagian ada yang kredit. Tetapi, yang terbanyak masih menengah dan bawah,” papar dia.

Sementara itu, perencana keuangan (Financial Planner) independen Atika Widiasri yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (22/7/2023) mengatakan, membeli mobil secara kredit merupakan cara yang dinilai sebagai solusi untuk mewujudkan rencana memiliki mobil di saat dana belum mencukupi.

“Mewujudkan impian mempunyai mobil dengan membeli secara kredit boleh-boleh saja. Tetapi harus didasari perencanaan matang dan kesiapan kondisi keuangan dalam jangka panjang,” papar Tika.

Menurut Tika, satu hal yang harus diingat oleh seseorang saat akan mengajukan kredit adalah, proses itu tidak akan menganggu atau menimbulkan guncangan keuangan dan menjadikan kebutuhan pokok terganggu.

Karena itu, lanjut dia, harus dipastikan bahwa dana untuk angsuran kredit saban bulannya akan selalu tersedia, tanpa mengurangi belanja untuk bulanan, anak sekolah, dan dana cadangan untuk kebutuhan darurat.

“Pastikan sumber keuangan keluarga aman dalam jangka panjang dan tidak terganggu jika harus ada tambahan pengeluaran pengeluaran untuk cicilan kredit. Kedua, sebisa mungkin membayar uang muka atau down payment besar dan tenor atau jangka waktu kredit yang pendek,” tandas wanita lulusan University of Stirling Inggris, ini.

Menurut Tika, tren minat mobil dengan cara kredit di Tanah Air tetap besar, bahkan di kalangan milenial. Meski, pasar atau penjualan mobil bisa saja menurun, tetapi pemohon kredit pembelian kendaraan tetap ada karena berganti dari satu orang oleh orang lain.

“Karena membeli mobil itu, di masyarakat kita, bukan sekadar untuk sarana mobilitas saja, tetapi juga untuk memperkuat status sosial,” tandas dia.

Sekadar informasi, data Bank Indonesia (BI) dalam Analisa Uang Beredar 2023 yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Sabtu (22/7/2023) menunjukkan sepanjang Januari – Mei tahun ini kredit kendaraan bermotor tumbuh 18,1 persen. Total nilainya mencapai Rp 125,7 triliun.

Adapun data Gaikindo yang disitat Mobilitas memperlihatkan sepanjang enam bulan pertama tahun ini, 502.536 mobil terjual ke konsumen (ritel). Jumlah ini meningkat 8 persen dibanding Januari – Juni 2022. (Swe/Aa)

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu menunjukkan, selama Januari hingga Maret atau kuartal pertama 2022 ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen. Pada saat yang sama sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 15,79 persen (dibanding tahun 2021) dan sektor bisnis distribusi dan pengiriman barang yang tumbuh 4,62 persen.

“Ketika kegiatan mobilitas orang dan barang meningkat maka permintaan kendaraan baik kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga naik. Dan itu terjadi saat ini, dimana kegiatan mobilitas masyarakat kembali berangsur normal mendekati sebelum masa sebelum pandemi Covid-19. Kondisi ini memicu pertumbuhan ekonomi, dan multiplier effect-nya, ekonomi yang tumbuh itu semakin kuat memicu permintaan kendaraan,” papar Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Data di Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dikutip Mobilitas, menunjukkan wholesales di lima bulan pertama tahun ini sebanyak 396.153 unit. Jumlah itu menanjak 23,20 persen dibanding Januari – Mei 2021 yang sebanyak 320.746 unit.

Pada kurun waktu yang sama, total penjualan ritel mencapai 381.677 unit. Jumlah tersebut meningkat 18,48 persen dibanding jumlah yang dikoleksi selama Januari – Mei tahun lalu, yang sebanyak 322.129 unit.

Fakta menarik lain dari data ini adalah masuknya pabrikan (merek) asal Korea Selatan Hyundai ke dalam daftar 10 besar merek dengan penjualan terbanyak. Dan pada saat yang sama, Nissan yang sebelumnya bercokol di urutan ke-10 dalam daftar itu terlempar digantikan Hyundai.

Sementara, Wuling yang sebelum bertengger di urutan ke delapan, di lima bulan pertama tahun ini melorot ke posisi sembilan. Posisi merek asal Cina itu ditempati Hino yang sebelum ada di urutan kesembilan.
Berikut data selengkapnya:

Penjualan ritel merek 10 besar di Januari – Mei 2022:
Toyota: 118.817 unit
Daihatsu: 73.711 unit
Mitsubishi: 47.952 unit
Honda: 43.806 unit
Suzuki: 34.054 unit
Fuso: 14.241 unit
Isuzu: 11.839 unit
Hino: 10.037 unit
Wuling: 9.015 unit
Hyundai: 7.771 unit

Penjualan ritel merek 10 besar di Januari – Mei 2021
Toyota: 101.293 unit
Daihatsu: 54.718 unit
Honda: 41.861 unit
Mitsubishi: 39.077 unit
Suzuki: 33.656 unit
Mitsubishi Fuso: 11.821 unit
Isuzu: 9.890 unit
Wuling: 8.314 unit
Hino: 6.982 unit
Nissan: 4.226 unit
Sumber: Gaikindo, 2022. (Vto/Aa)

Data penjualan yang dilaporkan ke Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan dikutip Mobilitas, Rabu (27/4/2022) menunjukkan, total penjualan mobil ke konsumen (ritel) yang berhasil dikoleksi pada saat yang sama, tercatat sebanyak 238.377 unit. Jumlah ini melonjak 33,6% dibanding kurun waktu yang sama pada tahun 2021 lalu.

“Setelah dua tahun yaitu tahun 2020 dan 2021 masyarakat yang tidak bisa musdik lebaran karena kondisi pandemi, tahun ini diperbolehkan mudik. Dan kabar soal tidak dilarangnya mudik ini sudah mulai berhembus pertengahan tahun lalu, sehingga masyarakat pun menyiapkan kendaraan untuk mudik. Selain itu, mulai terkendalinya pandemi yang seiring dengan massifnya vaksinasi juga menjadikan kegiatan mobilitas masyarakat meningkat, sehingga kebutuhan kendaraan juga naik,” papar Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Terlebih, lanjut Jongkie, pemerintah juga melanjutkan kebijakan insentif perpajakan berupa diskon tarif PPnBM. Pemangkasan tarif pajak itu dirasakan menjadi peluang untuk membeli mobil oleh masyarakat, karena meringankan secara finansial di tengah kondisi ekonomi yang masih tertekan oleh dampak pandemi.

“Apalagi, kita tahu secara PDB perkapita (pendapatan per kapita) masyarakat Indonesia itu dsya belinya mayoritas masih di mobil dengan harga Rp 250 juta ke bawah,. Dan kebetulan mobil-mobil ini yang paling banyak mendapatkan insentif itu. Apalagi, merek-merek yang ada banyak yang meluncurkan model-model baru di jajaran mobil seharga itu, jadi klop,” ungkap Jongkie.

Sementara, data berbicara, ada 10 merek mobil (sekali lagi, ini merek yang menawarkan mobil alias kendaraan penumpang dan niaga tingan yang masih dalam kategori mobil) yang terbanyak menjual unit langsung ke konsumen (ritel). Data dihimpun dari awal Januari hingga akhir Maret 2022.

Mereka adalah:
Toyota: 75.028 unit
Daihatsu: 46.946 unit
Mitsubishi: 31.242 unit
Honda: 25.759 unit
Suzuki: 21.230 unit
Wuling: 6.132 unit
Hyundai: 4.052 unit
Nissan: 1.143 unit
Mercedes: 938 unit
DFSK: 644 unit
Sumber: Gaikindo, 2022. (Din/Aa)

Sementara, sejak 16 Oktober 2020 lalu, PP Nomor 44 Tahun 2021 tersebut telah diundangkan dalam lembaran negara. Kini, tak sedikit dari masyarakat maupun kalangan masyarakat, terutama yang berkepentingan untuk membeli mobil mempertanyakan konsekwensi dari berlakuknya belid perpajakan yang baru itu.

Maklum, berbeda dengan peraturan yang menjadi acuan pentarifan PPnBM dengan mengacu pada besaran kubikasi mesin, bodi, serta sistem penggerak roda, PP Nomor 44 Tahun 2021 ini menjadikan tingkat emisi gas buang kendaraan. Pertanyaan yang mencuat di masyarakat, umumnya terkait dengan mobil-mobil yang sebelumnya ditetapkan menerima fasilitas diskon tarif PPnBM, baik diskon sebesar 100% untuk mobil 1.500cc ke bawah maupun yang sebesar 50% untuk mobil diatas 1.500 cc hingga 2.500 cc.

Terlebih, berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK 010/2021 secara tegas dinyatakan besaran insentif diskon PPnBM Kendaraan Bermotor yang semula diberikan dari Maret hingga Agustus 2021 diperpanjang menjadi hingga Desember 2021. Artinya fasilitas berdasar beleid itu, hingga kini masih berlaku.

“Mobil-mobil yang mendapatkan fasilitas diskon tarif PPnBM baik yang sebesar 100% maupun 50%, tidak terganggu oleh berlakunya PP Nomor 74 Tahun 2021 itu. Artinya, soal besaran tarif tetap mengacku kepada PMK Nomor 120 Tahun 2021 itu. Tetapi, untuk mobil yang selain tercantum di daftar penerima diskon, besaran tarif PPnBM-nya mengikuti atuaran yang baru (PP Nomor 74 Tahun 2021),” papar Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, yang dihubungi Mobilitas di hari yang sama juga memberi penegasan serupa. Dia menyebut, masyarakat tidak perlu panik atau khawator dengan berlakunya PP Nomor 74 Tahun 2021 itu.

“Misinformasi seperti ini karena masyarakat tidak membaca secara utuh dan keseluruhan dari PMK Nomor 120 Tahun 2021. Karena pada pasal 11 E di PMK itu sudah jelas ditegaskan, bahwa pemberian fasilitas PPnBM yang ditanggung oleh pemerintah (diskon 100% dan 50%) itu berlaku hingga berakhirnya masa pemberian insentif tersebut (sampai Desember 2021). Dan peerlu tidak ada overlapping antara PMK 120 Tahun 2021 dengan PP Nomor 74 Tahun 2021. Karena sudah jelas pemberlakuannya,” tandas Yustinus. (Fat/Sut/Din/Aa)
.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menyebut, peluang atau potensi munculnya permintaan itu dari tingkat kebutuhan yang masih sangat tinggi. Sebab, kata Jongkie, dari penelitian sejumlah lembaga internasional baik di Asia maupun global, rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain.

“Khususnya di lingkungan regional Asia Tenggara saja. Kita masih 99 orang dari 1.000 orang penduduk, artinya dari 1.000 penduduk baru 99 oarng yang punya mobil. Artinya ini peluang besar,” ujar Jongkie, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (6/8/2021).

Kedua, budaya masyarakat Indonesia yang khas dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Orang Indonesia, kata Jongkie, memiliki budaya mengunjungi keluarga – khususnya orang tua – di kampung halaman, sedikitnya setahun sekali saat lebaran atau hari besar lainnya.

“Sementara, dalam bermobilitas ini, masyarakat cenderung menggunakan kenmdaraan pribadi bersama keluarga. Hal ini dikarenakan, banyak masyarakat yang melakukan migrasi (termasuk urbanisasi) ke tempat atau kota lain,” sebut mantan Presiden Direktur Hyundai Motor Indonesia itu.

Siklus usia kendaraan
Kedua faktor itu juga diakui Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam. Bahkan menurut Bob, karena sebaran penduduk dan area pemukiman masyarakat – khususnya di luar kota besar – yang banyak belum terkoneksi menjadikan banyak masyarakat yang merasa membutuhkan kendaraan pribadi.

“Jadi, fakta (faktor ketiga) kondisi geografis dan jalur transportasi yang ada, menjadikan masyarakat butuh kendaraan yang bisa menjangkau titik tujuan yang akan dicapainya. Sementara, meski saat ini pembelian mobil terus terjadi, namun kendaraan juga memiliki siklus hidup dan keyalakan sehingga perlu penggantian. Dari hitungan kami, saat ini saja (di tahun 2021) jumlah kendaraan (mobil) yang berusia 10 tahun lebih ada 5 juta unit lebih. Padahal, itu normalnya sudah harus diganti. Sehingga kami lihat ini sebagai potensi pasar yang besar,” papar Bob kepada Mobilitas, Jumat (6/8/2021).

Kepala Riset Lembaga Konsultan dan Riset Pasar, Eternity Marketing Research Specialist, Eko Wahyu Utomo, mengaku sepakat dengan Jongkie dan Bob. Bahkan dia menambah satu faktor (faktor keempat) yakni jumlah penduduk usia muda Indonesia yang porsinya mayoritas.

“Kalau kita bicara milenial (17 tahun hingga 45 tahun) itu jumlahnya hampir 41,3% dari total penduduk kita. Kan menurut BPS jumlah total penduduk kita 270,2 juta, ya tinggal kita hitung berapa jumlah mereka. Para milenial ini adalah orang-orang yang potensial membeli mobil,” kata dia saat dihubungi Mobilitas, Jumat (6/8/2021).

Belum lagi, jika bicara orang-orang kelompak usia produktif – yang menurut BPS adalah mereka yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun – yang mencapai 53,39% atau sekitar 63,64 juta jiwa. Dia membuat hitungan sederhana, misalnya dari jumlah ini yang membutuhkan dan ingin membeli mobil setiap tahunnya 10 saja, maka akan ada 6,3 juta orang.

“Sekarang ini, tinggal bagaimana menjaga daya beli masyarakat itu stabil dan lingkungan ekonomi baik sosial maupun politrik memberi kepastian terhadap ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh, permintaan atau konsumsi barang di luar primer dan sekunder (termasuk mobil) akan tumbuh. Itu sebuah rumusan,” terang Eko. (Jrr/Din/Swe/Aa)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, Kementerian Keuangan telah setuju dengan perpanjangan masa pemberian diskon tarif pajak tersebut. Terlebih kebijkan ini diyakini berdampak positif ke perekonomian nasional.

“Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi. Ini bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor industri, yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” papar Menteri Agus dalam keterangan resmi yang dirilis di Jakarta yang diterima Mobilitas, Minggu (13/6/2021).

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2021 tentang diskon PPnBM DTP itu bagi mobil 1.500cc ke bawah berpenggerak 4×2 yang memenuhi syarat. Diskon diberikan dalam besaran berbeda dalam tiga tahap.

Pada tahap pertama (Maret – Mei) diskon PPnBM yang diberikan sebesar 100%. Kemudian, tahap kedua diskon sebesar 50% diberikan pada periode Juni – Agustus, lalu diskon tarif PPnBM sebesar 25% diberikan pada periode September – Desember tahun ini.

“Adapun untuk penurunan (diskon) tarif PPnBM sebesar 50%, akan diberikan pada September sampai dengan Desember tahun ini,” ujar Agus Gumiwang.

Semua happy
Usulan perpanjangan diskon PPnBM DTP ini sebelumnya disampaikan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Pemerintah bisa menilai dan mengevaluasi apa yang terjadi dalam tiga bulan terakhir ini, yaitu Maret, April, dan Mei. Kalau kami melihatnya, tepat sasaran, dan semua pihak happy dengan adanya stimulus ini,” ungkap Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto.

Dia menilai program diskon 100% PPnBM DTP ini berjalan sukses, maka semua pihak merasa diuntungkan. Baik pelaku usaha otomotif, konsumen, maupun pemerintah.

Menurut Jongkie pemerintah pun berhasil meraih pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari meningkatnya penjualan mobil.

“Di sisi lain, konsumen mendapatkan kendaraan baru dengan harga yang lebih terjangkau,” ucap dia.

Gaikindo mencatat, sepanjang lima bulan pertama atau dari Januari hingga Mei tahun ini total penjualan mobil ke konsumen (ritel) di Tanah Air telah mencapai 322.670 unit. Jumlah itu meningkat 23,8% dibanding penjualan selama periode sama tahun lalu yang sebanyak 260.724 unit.

Sedangkan penjualan mobil dari pabrik ke diler (wholesales) sepanjang kurun waktu yang sama, mencapai 320.749 unit. Jumlh itu naik 29,17% dibanding wholesales di periode yang sama tahun 2020, yang sebanyak 248.309 unit. (Din/Tom/Aa)

Data yang dihimpun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, jumlah wholesales di bulan Mei sebanyak 54.815 unit atau merosot 30,5% dibanding wholesales April yang mencapai 78.908 unit.

Sedangkan penjualan ritel di saat yang sama 64.302 unit. Jumlah ini ambles 19,2% dibanding penjualan ritel bulan sebelumnya yang sebanyak 79.607 unit.

“Jumlah hari kerja yang pendek karena cuti bersama menjadi salah satu penyebabnya. Mei kan ada momen hari raya Idul Fitri. Kurang lebih ada 10 hari libur. Tentu ini juga berdampak ke penjualan ,” ujar Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Data asosiasi industri itu juga memperlihatkan, jika dibanding penjualan Mei 2020, baik angka wholesales maupun ritel meningkat. Maklum, pada bulan Mei tahun itu, kondisi pasar otomotif Indonesia runyam berantakan karena perekonomian nasional yang babak belumakibat dampak wabah virus coron (Covid-19) global.

Fakta yang dibeberkan oleh Badan Pusat Statistik memperlihatkan di kuartal pertama (Januari – Maret) ekonomi Indonesia minus 2,41%. Kemudian kuartal II minus 5,32%.

Sehingga, daya beli dan indeks kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi juga meleleh. Akibatnya, banyak orang yang menahan berbelanja barang atau membelanjakan uang untuk barang di luar barang kebutuhan pokok.

Fakta berbicara, penjualan mobil ke diler (wholesales) selama Mei 2020 tercatat hanya 3.551 unit, atau ambrol hingga 54,9% dibanding bulan April. Sementara dibanding Mei 2019 yang sebanyak 84.367 unit, penjualan di bulan itu rontok 96%.

Sementara penjualan ritel Mei 2020 cuma 17.083 unit, anjlok 30% jika dibanding penjualan April 2020. Bahkan, anjloknya penjualan jauh lebih dalam – yakni 82% – jika dibanding bulan Mei 2019 yang sebanyak 94.111 unit.

Ada apa di Mei?
Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah hanya karena hari libur yang banyak menjadi penyebab utama penjualan mobil di bulan Mei tahun ini?

Padahal, di bulan itu insentif pajak berupa pemangkasan (diskon) tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% – sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 tahun 2021 bagi sejumlah mobil dari berbagai merek – masih berlaku.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, jumlah hari libur memang berdampak pada kinerja penjualan. Namun itu bukan satu-satunya.

“Pada bulan Mei, persiapan masyarakat untuk tahun ajaran baru bagi anak-anak mereka juga sedang berlangsung. Sementara, kondisi ekonomi nasional juga masih belum sepenuhnya pulih. Kalau kita lihat datanya, di kuartal pertama tahun 2021 ini, ekonomi kita masih minus 0,74%,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menununjukkan di tiga bulan pertama itu ekonomi Indonesia masih berkontraksi, sehingga minus 0,74%. “Artinya Indonesia belum kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi empat kali berturut-turut sejak kuartal II tahun 2020,” ujar Fithra.

Akibatnnya, masyarakat juga masih bersikap hati-hati untuk membelanjakan uang. Mereka membuat skala prioritas dan menghindarkan potensi risiko atas kondisi ekonomi yang ada.

Meski berbeda wujud, namun kondisi ekonomi di Mei tahun ini masih memiliki kemiripan pola kinerja yang sama dengan Mei 2020. (Swe/Din/Tom/Aa)