“Kajian subsidi sudah selesai. Tinggal nanti Direktorat Jenderal Anggaran yang akan memastikan apakah bisa dieksekusi atau tidak karena terganting ketersediaan anggarannya. Subsidi ini diberikan untuk menstimulasi masyarakat agar mengggunakan kendaraan listrik, ” papar sumber di Badan Kebijakan Fiskal (atau sekarang Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal/DJSEF) Kementerian Keuangan kepada Mobilitas di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Hanya, dia tak memberikan angka pasti nilai subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik itu. Sumber ini cuma menyebut kisaran Rp Rp 5 juta hingga Rp 7 juta  untuk pembelian unit baru dan Rp10 juta untuk konversi per satu unit motor konvensional menjadi motor listrik.

“Untuk dasar hukum syarat pemberiannya seperti sebelumnyaa melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin), ” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (24/4/2026) menegaskan insentif berupa subsidi pembelian motor listrik sangat dibutuhkan.

Karena subsidi berupa potongan harga itu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengggunakan motor listrik selain keungggula efisiennya biaya operasional motor bertenga dari setrum itu. Terlebih di saat daya beli tertekan.

“Sehingga subsidi berdampak besar ke penjualan. Oleh karen itu, jika kita berkomitmen menggenjot populasi sepeda motor listrik untuk membangun ekosistem mobilits elektrfikasi ya instrumen subsidi ini harus diberikan. Sebaliknya, jika tidak penjualan turun. Itu yang terjadi di tahun 2025 lalu, ” tutur jenderal polisi yang juga mantan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub itu.

Dia menyebut di tahun 2025, total penjualan sepeda motor listrik hanya sebanyak 55.059 unit. Jumlah tersebut anjlok 28,6 dibanding penjualan di tahun 2024 yang mencapai 77.078 unit, menyusul dihentikannya subsidi pembelian oleh pemerintah.

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2024, pemerintah memberi subsidi berupa potongan harga pembelia seped motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit. Syaratnya, syarat 1 Nomor Induk Kependudukan atau NIK untuk 1 motor listrik. (Fer/Anp/Aa)

“Karena kalau proses pengisian daya yang membutuhkn waktu lama, ornag kan membnadingkan dengan sepeda motor konvensional yang proses pengisian bahan bakar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) lebih cepat. Meski itu juga tergantung situasi antrean. Oleh karena itu semakin banyak SPKLU dan Battery Swap Station akan membuat orang tertarik dengan kendaraan listrik,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Kini, penyediaan SPKLU dan Battery Swap Station itu menjadi tantangan bagi pemerintah maupun industri sepeda motor listrik karena saat ini sudah mulai tumbuh kepercayaan konsumen terkait keuntungan menggunakan kendaraan listrik itu. Mereka, lanjut Budi, sudah percaya bahwa dari sisi biaya untuk energi maupun biaya kepemilikan kendaraan listrik terbukti lebih murah.

“Kepercayaan masyarakat juga tinggi ketika membuktikan sendiri betap mudah dan cepatnya proses penukaran baterai, hanya butuh waktu dua menit. Dengan kemudahan itu bisa menjdi pemicu minat orang beralih ke motor listrik. OLeh karena itu, tantangannya bagaimana memperbanyak fasiltas itu,” papar Budi.

Tantangan itu muncul karena saat ini populasi sepeda motor listrik terus naik. Data Kementerian Perhubungan menyebut, hingga November 2024 jumlah sepeda motor listrik yang ada di Indonesia telah mencapai 160.578 unit, jauh meningkat dibanding periode Januari – Oktober 2023, yang masih 74.988 unit. (Swe/Aa)

“Jumlah merek sepeda motor listrik yang berparisipasi di IIMS 2024 ini sama dengan jumlah merek atau pabrikan sepeda motor konvensional. Masing-masing 15 merek, sehingga total kendaraan bermotor roda dua yang hadir mencapai 30 merek,” papar Project Manager IIMS 2024, Rudy MF, saat ditemui Mobilitas di sela pemaparan kesiapan IIMS 2024 di Jakarta, 6 Februari 2024 lalu.

Banyaknya merek sepeda motor setrum itu, lanjut Rudy menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan model pilihan berikut keungggulan yang dimiliki. Sebab, seiring dengan maraknya tren pasar kendaraan listrik, pabrikan juga berlomba menyuguhkan fitur-fitur terbaik untuk konsumen.

Hal senada diungkap Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (9/2/2024).  Dia menyebut, hadirnya 15 merek sepeda motor listrik di IIMS 2024 itu membawa keuntungan bagi konsumen karena tidak perlu repot datang dari satu showroom ke showroom lain untuk memiliki sepeda motor listrik sesuai keinginan.

“Mereka cukup datang di satu tempat, bisa memilih dari beragam pilihan yang disuguhkan. Selain itu, ini kesempatan yang baik untuk memanfaatkan program pemberian bantuan pembelian (subsidi pembelian ) senilai Rp 7 juta. Karena dari merek sepeda motor listrik itu ada yang sudah masuk ke dalam daftar merek yang berhak mendapatkan subsidi,” papar Budi.

Terlebih, untuk mendapatkan subsidi syaratnya juga cukup mudah yakni hanya berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Nanti, harga langsung dipotong subisidi oleh showroom. Dan mereka nantinya melakukan klaim ke pemerintah atas besaran subsidi itu,” tandas Budi.

Adapun 15 merek sepeda motor listrik yang hadir di IIMS 2024 itu adalah Alva, Davigo, Gesits, Greentech, Move, Mid West, Pacific, Polytron dan Rakata. Kemudian Selis, SMEV, United, Yadea, Volta, dan ZPT. (Anp/Aa)

Data di situs Program Bantuan Pembelian Sepeda Motor Listrik, SisaPira, yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Sabtu (6/1/2024) memperlihatkan selama tahun 2022 itu motor yang telah dibeli konsumen dengan menggunakan bantuan subsidi senilai Rp 7 juta itu hanya 11.532 unit. Total nilai bantuan atau subsidi yang tersalur hanya Rp 78 miliar.

Padahal, dari kuota 200.000 unit motor listrik yang diberi bantuan pembelian nilai subsidinya mencapai Rp 1,4 triliun. Sementara, pada tahun 2024 ini, Kementerian Perindustrian mematok target penyaluran hanya 50.000 unit, dengan total nilai dana bantuan Rp 350 miliar.

Namun, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa faktor harga dan ketersediaan model motor lsitrik yang beragam bukan satu-satunya penentu minat orang untuk membeli.

“Karena, motor ini kan sarana transportasi yang digunakan untuk bepergian dari satu titik tertentu ke titik lain. Oleh karena itu faktor kenyamanan, keamanan, dan kemudahan menjadi pertimbangan utama. Nah, bagaimana kalau listriknya habis, mudah enggak untuk mengisinya? Itu pertimbangan utama,” ungkap pengamat industri otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).

Oleh karena itu, Yannes berharap para pelaku industri dan pemerintah berembuk bagaimana memecahkan persoalan tersebut. Sebab meski harga motor listrik itu murah, tetapi jika ternyata daya jangkaunya hanya untuk jarak yang terbatas, maka orang juga akan berpikir ulang membelinya untuk kendaraan pendukung mobilitas sehari-hari dengan jarak jauh.

“Apakah memperbanyak tempat pengisian daya (SPKLU) berkampuan tinggi sehingga pengecasan bisa secara cepat atau sistem tukar baterai (battery swap), yang pasti faktor baterai ini menjadi masalah krusial,” kata Yannes.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sendiri telah mengakui soal minat konsumen terhadap sepeda motor listrik terkait daya baterai ini. “Memang, bagi konsumen kendaraan listrik, salah satu pertimbangan yang penting itu baterai. Baterai harus memiliki durasi (daya jangkau) yang lama, yang panjang. Dan baterai harus mudah dicas (diisi ulang dayanya),” kata Agus di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Meski begitu, Agus mengaku optimis target penyaluran untuk 50.000 unit bakal tercapai tahun ini. Bahkan kendati besaran nilai subsidi tetap Rp 7 juta per unit sesuai dengan Permenperin Nomor 21/2023.

“Karena sekarang syaratnya cukup mudah, hanya 1 NIK satu unit. Sehingga cakupan pihak yang berhak mendapatkan juga lebih luas,” kata dia. (Anp/Aa)

Syarat untuk pembeli yang berhak mendapatkan subsidi tersebut juga sangat mudah, yakni cukup menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Namun, ternyata laju penjualan motor listrik itu hingga 18 Desember 2023 sudah mandek.

Data di situs Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua (SiSaPira) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Senin (18/12/2023) pukul 15.58 WIB menunjukkan total bantuan dana itu hanya tersalurkan untuk 11.532 unit. Artinya, alokasi subsidi yang disediakan di tahun 2023 dan tidak terpakai alias tidak tersalur masih sebanyak 188.468 unit.

Soal mandeknya pemanfaatkan subsidi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (AISMOLI) Budi Setiyadi yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (18/12/2023) menyebut hal itu dikarenakan pada pertengahan masa berlakunya kebijakan sunisi atau pemberian bantuan itu terjadi perubahan syarat bagi pengaju bantuan.

“Jika sebelumnya ada syarat hanya pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah saja, kemudian direvisi menjadi semua warga negara Indonesia berhak dengan ketentau satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau 1 KTP satu permohonan. Nah, pada saat itulah orang menunggu perubahan sehingga kegiatan permohonan juga berhenti sementara,” papar Budi.

Kedua, karena ekosistem juga masih belum tercipata dengan baik dan merata. Ekosistem ini meliputi infrastruktur penguisian daya baterai, diler, toko, hingga layanan purna jual.

“Keberadaan diler masih belum merata di seluruh daerah. Karena masih sulit untuk mencari mitra diler. Padahal, secara kapasitas produksi kita sangat lebih dari cukup,” kata Budi. (Anp/Aa)

Data di situs resmi program bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik, SisaPira yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Kamis (30/11/2023) hingga pukul 11.06 WIB menunjukkan, sisa kuota bantuan yang sebanyak 200.000 unit itu, ternyata masih tersisa 184.880 unit. Sedangkan dari yang telah terpakai, baru 4.148 unit yang sudah tersalurkan.

Sementara, 6.625 baru berstatus dalam proses pendaftaran dan 4.347 unitmasih dalam status terverifikasi. Dengan total penyerapan yang masih sebanyak itu, rasanya sangat sulit untuk mencapai target penyaluran bantuan hingga 200.000 unit dalam waktu satu bulan yang tersisa pada tahun 2023 ini.

“Iya, waktu yang tersisa satu bulan sepertinya suylit untuk mencapai target itu. Karena untuk proses pendaftaran, verifikasi, dan penyaluran juga memerlukan waktu,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Motor Listrik Indonesia (Asmoli) Budi Setiyadi, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Budi membeberakan beberapa kendala yang dihadapi industri. Pertama, beberapa waktu lalu ada perubahan kebijakan penetapan syarat yang berhak menerima bantuan.

“Sehingga, di masa proses pembahasan sampai penetapan kebijakan baru itu tentang syarat penerima bantuan itu, kita vakum. Dan penjualan juga mengalami stagnasi (mandek),” kata Budi.

Kedua, masih belum tersebar luasnya diler sepeda motor listrik di seluruh provinsi dan kota di Indonesia. Saat ini baru ada 531 diler motor listrik yang terverifikasi. “Ketiga, masih belum meratanya ketersediaan infrastruktur pengisian baterai, sehingga mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik ini,” papar Budi.

Untuk mempercepat penyerapan sepeda motor listrik, lanjut Budi, Aismoli mengusulkan agar pemerintah mempermudah syarat penerima program bantuan pembelian dan nilainya diperbesar. Kedua menetapkan kawasan tertentu di daerah sebagai kawasan green mobility, sehingga semua kendaraan yang melintasi kawasan itu hanya kendaraan listrik.

“Misalnya kawasan bisnis, kawasan wisata, kawasan pusat pemerintahan dan sebagainya. Dan ketiga memberikan kemudahan yang lebih luas kepada pengguna kendaraan listrik mulai dari pajak, parkir, dan lainnya. Dan yang tidak ketinggalan memperbanyak tempat pengecasan baterai,” tandas Budi. (Hen/Aa)

Bahkan, pemerintah juga telah memperluas target sasaran yang berhak menerima bantuan itu, dengan menyederhanakan syarat. Jika sebelumnya dibatasi untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saja, sejak 28 Agustus 2023 diperluas menjadi semua orang dengan syarat satu NIK untuk satu unit motor.

Namun, meski ada pertambahan peminat pembelian motor dengan menfaatkan bantuan itu, namun hingga 13 November 2023, ternyata jumlah peminat dan pembeli motor lsitrik dengan skema bantuan itu masih belum mencapai 10 persen dari traget penjualan yang sebanyak 200.000 unit di tahun 2023 ini.

Data di situs resmi penyaluran bantuan pembelian sepeda kotor listrik Sisapira yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Senin (13/11/2023) menunjukkan, hingga pukul 11.22 WIB, ternyata sisa kuota bantuan yang disediakan masih tersisa 188.171 unit.

Sedangkan yang sudah termanfaatkan baru sebanyak 11.829 unit. Rinciannya, yang sudah tersalurkan sebanyak 4.1148 unit (motor yang sudah terbeli), masih dalam status terverifikasi 1.771 unit, dan masih proses pendaftaran 5.910 unit.

Menyinggung pencapaian pemanfaatan bantuan dan realisasi penjualan motor listrik bersubsidi itu, Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setyadi, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Senin (13/11/2023) mengaku sulit untuk mencapai target. Khususnya di tahun 2023 ini.

Pasalnya, kata Budi, dengan sisa waktu yang masih satu setengah bulan di 2023 ini (pertengahan November sampai akhir Desember 2023) dan realisasi yang masih belum sampai 10 persen, sulit untuk mengejar target.

“Karena kami banyak kehilangan waktu untuk penjualan. Antara lain saat ada perubahan atau revisi siapa yang berhak menerima bantuan untuk pembeli (subsidi). Sebab, verifikator juga butuh waktu untuk melakukan penyesuaian,” papar dia. (Opi/Aa)

Kabar naiknya dana bantuan dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta untuk konversi satu unit sepeda motor tersebut diungkap Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. “(Besarannya yang baru) Rp 10 juta, yang diputuskan untuk konversi,” ungkap Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Dia menegaskan, program konversi merupakan salah satu cara untuk mengarahkan masyarakat beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik dalam rangka mewujudkan dekarbonisasi di Tanah Air. Target konversi, kata dia, pada tahun 2024 nanti sebanyak 150.000 unit motor, meningkat dari tahun ini yang sebanyak 50.000 unit.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Senda Hurmuzan Kanam di Jakarta, Jumat (10/11/2023) menyebut saat ini jumlah motor listrik konversi yang tengah berjalan sekitar 100 unit. Oleh karena itu, jumlah itu akan digenjot.

“Selain memperbesar dana bantuan konversi, jumlah bengkel yang saat ini ada 11 di sejumlah wilayah. Karenanya ke depan, bengkel konversi motor ini kita tumbuhkan dengan cara bengkel-bengkel kecil binaan perizinannya nanti merujuk ke bengkel yang sudah terdaftar, sehingga kebutuhan 1.000 bengkel konversi di tahun 2024 nanti bisa diwujudkan,” papar Senda.

Konversi motor biasa menjadi motor listrik merupakan salah satu alternatif yang ditempuh pemerintah untuk mempercepat populasi kendaraan bermotor listrik di Tanah Air, selain pemberian dana bantuan untuk pembelian sepeda motor listrik baru. Namun, besaran dana bantuan pembelian motor listrik baru itu tetap Rp 7 juta.

Sementara, hingga pukul 06.44 WIB, seperti terlihat di situs resmi Sisapira yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023) ternyata dari kuota yang disediakan untuk 200.000 unit motor, masih tersisa 188.830 unit. Sebab, yang telah dimanfaatkan baru 11.620 unit.

Dari jumlah pemnafaatan tersebut, yang sudah benar-benar tersalurkan baru 4.148 unit. Kemudian, 1.631 unit masih dalam status terverifikasi, dan 5.841 unit masih dalam proses pendaftaran. (Han/Aa)

Hal itu diakui Deputi Menko Kemaritiman dan Investasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin, saat ditemui awak media di sela sebuah acara yang berlangsung di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

“Karena untuk konversi (motor biasa menjadi motor listrik) itu kan kendala dan proses yang harus dilakukan pemilik kan lebih berat ya ketimbang langsung membeli motor (listrik) baru. Biayanya juga lebih besar, sehingga (bantuan) Rp 7 juta kurang menarik minat orang (untuk melakukan konversi). Oleh karena itu kita akan evaluasi bantuan ini (untuk konversi motor),” papar Kaimuddin.

Hanya, Kaimuddin mengaku belum bisa menyebutkan berapa besaran bantuan untuk konversi motor tersebut yang disediakan oleh negara.

“Belum bisa disebut, karena kita masih evaluasi. Kita hitung, komponen-komponen yang dibutuhkan (perkembangan harga terkini) dan biaya jasa dan sebagainya. Kita diskusikan dengan bengkel-bengkel yang ditunjuk menjadi tempat konversi, karena dalam bantuan konversi ini, yang menagih ke pemerintah itu mereka,” papar Kaimuddin.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kementerian ESDM) Yudo Dwinanda, Jumat (27/10/ 2023) lalu, saat penyerahan motor listrik pertama hasil konversi mengatakan pemerintah menargetkan di tahun ini paling tidak ada 50.000 motor listrik hasil konversi. Namun, Yudo tak memungkiri biaya konversi cukup mahal, yakni sekitar Rp 17 juta.

“Program konversi sepeda motor listrik ini merupakan program unggulan untuk mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik roda dua,” ungkap Yudo yang dirilis melalui situs resmi ebtke.esdm.go.id, yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Pada sisi lain, ternyata pemanfaatan bantuan pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit untuk satu Nomor Induk Kependudukan oleh masyarakat ternyata masih jauh dari kuota yang disediakan. Seperti terlihat di situs resmi Sisapira.id, yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Jumat (10/11/2023) hingga pukul 14.38 WIB, bantuan pembelian yang sudah tersalurkan sebanyak 4.148 unit.

Sedangkan yang masih dalam status terverifikasi sebanyak 1.488 unit, dan yang masih dalam proses pendaftaran sebanyak 5.886 unit. Walhasil, sisa kuota bantuan yang tersedia mencapai 188.478 unit, dengan kata lain pemanfaatan bantuan pembelian itu oleh masyarakat masih jauh dari target yang ditetapkan. (Jon/Din/Aa)

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier yang dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Selasa (29/8/2023) mengatakan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan setrum – termasuk untuk kendaraan roda dua – ini untuk memacu pertumbuhan sekaligus penguatan industrinya.

“Karena industri akan berkembang manakala produk atau output-nya terserap. Dengan kata lain pasarnya ada. Nah, kita lihat di masyarakat awareness terhadap kendaraan listrik itu sudah mulai terus tumbuh. Tetapi juga harus diakui, perkembangan pertumbuhan penjualannya masih belum seperti kendaraan konvensional. Salah satunya, karena faktor harga. Oleh karena itu dengan subsidi ini penyerapan produk semakin besar, sehingga ekosistem terbentuk dan industri terus berkembang,” papar Taufiek.

Kebijakan perluasan penerima bantuan pembelian atau subsidi sepeda motor listrik tersebut didasari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Berdasar beleid anyar ini, setiap satu pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) berhak atas bantuan pembelian satu motor listrik.

“Pembeli yang merupakan satu pemegang KTP (Kartu Tanda Penduuk) atau satu NIK itu akan mendapatkan potongan harga dari motor yang dibelinya sebesar Rp 7 juta. Nantinya, pemerintah akan membayar nilai potongan harga itu kepada perusahaan penjual atau industrinya,” jelas Taufiek.

Sementara itu, informasi di laman Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Listrik Roda Dua (SISAPIRA) yang dinukil Mobilitas, di Jakarta, Selasa (29/8/2023) menyebut saat ini ada 30 model motor listrik yang pembeliannya diberi potongan harga oleh pemerintah. Merek terdiri dari berbagai jenis dan kelas motor dari sejumlah pabrikan, dengan banderol Rp 5,79 juta – Rp 29,49 juta.

Berikut motor-motor setrum tersebut:
1. GreenTech Aero: Rp 9.403.999
2. GreenTech Scood: Rp 9.947.657
3. GreenTech VP: Rp 10.298.999
4. Smoot Tempur: Rp 11.500.000
5. Smoot Zuzu: Rp 12.900.000
6. Polytron : Rp 13.500.000
7. Rakata S9: Rp 20.500.000
8. Rakata X5: Rp 22.100.000
9. United T1800 A/T: Rp 23.500.000
10. United TX1800 A/T: Rp 26.900.000
11. United TX3000 A/T: Rp 42.900.000
12. Volta 401: Rp 9.950.000
13. Gesits G1: Rp 21.970.000
14. Gesits Raya: Rp 20.990.000
15. Selis Emax: Rp 13.500.000
16. Selis Agats: Rp 21.790.000
17. Viar Q1: Rp 14.520.000
18. AlvaOne: Rp 29.490.000
19. Exotic Vito: Rp 5.790.000
20. Exotic Mizone: Rp 6.190.000
21. Exotic Sterrato: Rp 5.590.000
22. Yadea T9: Rp 14.500.000
23. Yadea E8S Pro: Rp 16.900.000
24. Alva Cervo: Rp 35.750.000
25. Enine V5Lit: Rp 15.000.000
26. Volta 402: Rp 11.100.000
27. Volta 403: Rp 11.950.000
28. Atom: Rp 22.000.000
29. Go Plus: Rp 22.499.000
30. MX1200 AT: Rp 8.800.000.
Sumber: SISAPIRA, 2023. (Swe/Aa)