Akibatnya, hampir 10 ribu kontainer menumpuk di area pelabuhan sehingga mengganggu proses bongkar muat barang impor-ekspor.
Informasi itu diungkap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, RI, di Jakarta, Senin (15/6/2026). Menurut dia di area pelabuhan memang ada fasilitas yang disediakan bagi perusahaan pengimpor barang untuk menempatkan kontainernya selama tiga hari, sembari mengurus administrasi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB ) keluar.

“Tetapi, ternyata setelah SPPB keluar, perusahaan pemilik barang atau kontainer itu tidak segera membawa kontainer merek keluar dari area pelabuhan. Contoh seperti (perusahaan otomotif) BYD dan Wuling yang masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan pelabuhan selama 3 hari setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) keluar, bahkan lebih dari 2 minggu (kontainer mereka) tidak segera diangkat keluar,” papar Djaka.

Sementara itu, sumber di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada Mobilitas di Jakarta, Selasa (16/6/2026) menyebut perusahaan importir yang barangnya tertahan di area penyimpann sementara 3 tiga hari, biasa ada masalah dalam administrasi yakni perbedaan asumsi tarif masuk antara ketika barang akan dikapalkan di negeri asal dengan tarif di negara tujuan.

“Sehingga ada proses namannya notul, yakni penyesuaian baru. Nah, ini terkadang tidak mudah. Apalagi jika ternyata setelah dihutung-hitung biaya penyesuaian itu mahal dan membuat harga jual barang yang diimpor tersebut melonjak, sehingga tidak kompetitif. Pilihannya, menyelesaikannya saat itu juga meski mahal atau menahan dulu barang sembari mengurus adminstrasi secara prosedural meski lama, tetapi dengan konsekwensi barang ngendon lebih lama di pelabuhan dan mengganggu dwelling time,” papar dia.

Menurut sumber itu, kebanyakan perusahaan memilih jalur mengurus administrasi secara prosedural. Karena jika barang dikirim lagi ke negara asal alias reekspor selain prosesnya dari awal, biayanya juga tak murah.

“Tetapi ada juga perusahaan pemilik barang yang memilih cara shortcut. Karena kalau barang di pelabuhan lebih dari tiga hari (yang merupakan fasilitas mereka) dikenai charge hingga ratusan persen. Dengan shorcut bahkan bisa negosiasi,” kata dia. (Anp/Aa)