Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Latif Usman, yang dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Sabtu (11/2/2023) mengakui hal itu. Menurut dia, dalam beberapa hari terakhir terjadi kemacetan lalu-lintas yang parah di sejumlah jalan di Jakarta.

“Kalau kita lihat indeksnya memang meningkat. Dan ini terjadi sejak Desember 2022 kemarin. Indeks tingkat kemacetan telah mencapai 48%, ini meningkat tajam. Karena kalau di 2029 itu indeksnya mencapai 53%, kemudian karena pandemi pada 2020 turun menjadi 34%, tetapi sejak Desember samapi hari ini naik menjadi 48%,” papar dia.

Kepolisian, kata Latif, terus berupaya melakukan rekayasa lalu-lintas untuk mengurai kemacetan itu. Namun, jika volume kendaraan juga terus meningkat, maka persoalan macet itu akan terus terjadi.

“Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengatasi persoalan ini. Karena bagaimana pun, pertumbuhan kendaraan itu juga memiliki nilai plus berupa pertumbuhan ekonomi. Cuma, bagaimana mengatur arus lalu-lintasnya ini juga harus terus diupayakan,” tandas Latif.

Menurut dia, bahwa puncak kemacetan lalu-lintas di Jakarta, terjadi pada hari kerja dengan rentang waktu pukul 06.00 – 10.00 WIB. Kemudian pada sore hari, di rentang waktu pukul 15.30 – 20.30 WIB.

Melihat fakta tersebut, pengamat transportasi Djoko Setijowarno yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Minggu (12/2/2023) menegaskan, peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum adalah kunci penyelesaian masalah macet.

“Kemacetan terjadi karena volume kendaraan yang masuk Jakarta, tidak sebanding dengan panjang jalan. Apalagi, kendaraan terus bergerak di jalan pada saat yang bersamaan, yaitu saat berangkat dan pulang kerja,” papar dia.

Dia menyodorkan data, hingga akhir 2022, pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta saja mencapai 3,01%. Sedangkan pertambahan panjang jalan hanya 0,01%.

“Belum lagi, kendaraan dari wilayah sekitar Jakarta ke kota itu pada saat hari-hari kerja. Inilah yang menjadikan macet. Namun, agar orang tertarik ke angkutan umum, angkutan publik itu harus dipastikan telah terkoneksi dengan yang lain, mudah dijangkau, murah ongksonya serta aman plus nyaman,” tandas dosen Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu.

Sementara, pakar tata kota Nirwono Jogo, yang dihubungi Mobilitas, Minggu (12/2/2023) mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi kantor-kantor (pemerintah maupun swasta) di Jakarta.

“Karena fakta menunjukkan, kebijakan WFH itu sudah diterapkan sejumlah kantor selama tiga tahun terakhir saat pandemi Covid-19. Hasilnya sangat efektif mengurangi kemacetan, dan produktifitas perusahaan maupun karyawan tidak berkurang. Yang penting standar, indikator, dan sistem kerja telah terbangun dengan baik,” ungkap dia.

Bahkan, lanjut Nirwono, sejumlah kota di Eropa seperti Paris, London, Kopenhagen, Amsterdam, Stockholm, dan beberapa lainya telah menerapkan kebijakan seperti.

“Kebijakan ini tidak hanya berdampak posotif berupa kurangnya kemacetan, tetapi juga meredusir emisi karbon,” tandas dia. (Swe/Jap/Aa)