Menanggapi hal ini, Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyebut bahwa peristiwa itu menjadi bukti masih minimnya perhatian pemerintah kepada keselamatan transportasi. Sebab, kejadian itu bukanlah kasus kecelakaan pertama yang terjadi di Tanah Air, namun telah kesekian kalinya.

Akar masalahnya pun, menurut pria yang juga pengajar di program studi Teknik Sipil Uuika Soegijapranata Semarang itu, dari setiap kejadian sama yaitu kelalaian dalam persiapan kendaraan. Selain kompetensi pemudi, kondisi kendaraan yang kurang terawat membuat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang terus terjadi.

“Sehingg, kejadian-kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan pemerintah,” ujar Djoko dalam keterangan resmi yang diterima Mobilitas di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurut Djoko, permasalahan tabrakan beruntun yang berulang atau kecelakaan truk dengan dimensi dan muatan berlebih alias truk ODOL. Kejadian itu merupakan bukti akumulasi carut-marutnya penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik.

Padahal, kata dia, sejak tahun 2017 Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan mulai membenahi persoalan Truk ODOL. Namun hal itu selalu gagal, karena penolakan Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta tidak didukung Kementerian Perdagangan lantaran kekhawatiran inflasi naik.

Oleh karena itu, Djoko mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang isinya meminta agar anggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan jangan dikurangi apalagi dipangkas. Termasuk operasional Komitite Nasional Keselamatan Ttransportasi tidak dipangkas.

Selain itu, lenyapkan truk ODOL dari jalanan Indonesia, jika tidak Indonesia akan terus mengalami kerugian ekonomi dan meningkatnya angka kecelakaan. Bahkan, kepercayaan publik terhadap tata kelola transportasi akan semakin merosot.

“Begitu rumitnya persoalan angkutan logistik, mohon Bapak Presiden dapat membentuk Satgas Darurat Keselamatan Transportasi Darat dengan Ketua dari TNI, mencontoh penanganan Covid 19 yang ditetapkan melalui Inpres. Perlu harmonisasi penegakan hukum,” imbuh Djoko. (Anp/Aa)