Keterangan resmi Korlantas Polri yang disitat Mobilitas di Jakartta, Selasa (10/2/2026) menyebut e-BPKB dilengkapi chip RFID. Sistem elektronik tersebut lebih aman, cepat, dan transparan. Secara fisik, e-BPKB tetap berbentuk buku dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan BPKB generasi sebelumnya.

“Dengan e-BKPB seluruh data kendaraan bermotor beserta identitas pemiliknya tersimpan secara digital dan terintegrasi dalam sistem kepolisian, sehingga meningkatkan keandalan serta akurasi data nasional,” ungkap Dirregident Korlantas Polri , Brigjen Pol. Wibowo.

Menurut Wibowo ada sederet keunggulan lainnya dari BPKB elektronik itu, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dokumen ini dilengkapi teknologi keamanan tingkat tinggi berupa chip RFID dan QR Code yang dirancang untuk meminimalkan risiko pemalsuan, kehilangan, maupun penyalahgunaan data.

Oleh ka rena itu, lanjut Wibowo, memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat dalam berbagai proses administrasi kendaraan bermotor, seperti balik nama, mutasi, serta perubahan data kendaraan.

“Di sisi lain, e-BPKB juga menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas tugas kepolisian, khususnya dalam pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan validitas dan akurasi data kendaraan bermotor,” kata dia.

Sebab, proses pengecekan data kendaraan dapat dilakukan secara elektronik sehingga lebih cepat. Selain itu, riwayat status kendaraan dapat ditelusuri dengan mudah, serta pemilik kendaraan dapat mengakses data kendaraan secara digital melalui smartphone yang memiliki teknologi NFC.

“Bahkan, penggantian dokumen BPKB yang hilang atau rusak dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi jaminan keabsahan dan legalitas kepemilikan kendaraan,,” tandas Wibowo. (Jrr/Aa)

Menurut Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Rivan Achmad Purwantono, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (21/3/2023) petang, pemasukan lokasi titik-titik rawan itu ke Google Maps untuk meminimalkan potensi kecelakaan lalu-lintas.

“Karena sampai dengan tahun 2022 kemarin, ternyata kasus kecelakaan lalu-lintas masih tinggi. Bahkan meningkat. Oleh karena itu, kita ingin mengingatkan para pengguna jalan ketika berkendara soal lokasi titik-titik rawan kecelakaan yang ada di seluruh Indonesia,” papar Rivan.

Menurut dia, para pengguna jalan perlu diberi informasi terkait lokasi sekaligus diingatkan soal kerawannya titrik-titik tersebut, karena dari 25.000 titik rawan itu, 70%-nya menjadi lokasi yang paling sering terjadi kecelakaan. Titik-titik ini berada di seluruh wilayah di Tanah Air.

“Ini perlu kita bahas dengan Google Indonesia agar masuk ke mpas, karena saat ini para pengguna jalan ketika menuju suatu lokasi tertentu sering menggunakan Google Maps. Atau bahkan, petunjuk lokasi atau peta lokasi ini sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia,” jelas Rivan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Kombes Pol. Arman Achdiat yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (21/3/2023) menyebut, ada penyebab masih maraknya kasus kecelakaan di Tanah Air.

“Dari ketiganya ini mayoritas karena human error. Kemudian karena faktor kondisi alam atau lingkungan yang menyebab seseorang gagal atau tidak mampu mengendalikan kendaraan, dan lainnya karena faktor teknis kendaraan,” papar dia.

Faktor human error, kata Arman, umumnya dikarenakan pengguna kendaraan melanggar aturan lalu-lintas seperti mengabaikan rambu, menggunakan ponsel saat berkendara, melaju melampaui batas kecelakaan, hingga gagal memahami kondisi kendaraan.

“Dan yang tidak kalah banyaknya adalah, penguasaan medan atau yang tidak memahami kondisi alam. Makanya di jalur-jalur yang rawan kecelakaan atau titik rawan kita selalu ingatkan soal kerawanan itu,” papar Arman.

Meski mengaku tidak hafal data yang terbaru, namun Arman mengatakan di 2022 lalu, dari Januari –September terjadi 94.617 kecelakaan lalu-lintas di Indonesia. Jumlah ini meningkat 34,6% dibanding periode sama di 2021.

Dari kasus tersebut, 19.054 orang meregang nyawa. Jumlah korban meninggal itu bertambah 683 orang dibanding 2021. (Hen/Aa)

Seperti diungkap Kepala Seksi Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengkajian Data (Pullahjianta) Subditlaka, Direktorat Penegakkan Hukum Korlantas Polri, AKBP Hendra Wahyudi, sampai dengan saat ini, dari total kasus kecelakaan yang terjadi, banyak yang melibatkan sepeda motor.

“Dan mengapa sepeda motor mengalami kecelakaan, hampir 90% disebabkan oleh faktor manusia atau pengendara. Faktor penyebab ini masih terus berulang hingga saat ini,” kata Hendra saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Hendra menyebut, jumlah kecelakaan kendaraan bermotor di Tanah Air pada 2020 sebanyak 258.842 kasus. Dari jumlah itu, 93 ribuan kasus merupakan kecelakaan sepeda motor.

Kemudian di tahun 2021 sebanyak 133.067 kasus, dimana 97.095 kasus melibatkan sepeda motor. Tahun 2022 ini, pada Januari – September ada 120.284 kasus dimana 85.691 di antaranya melibatkan sepeda motor.

Investigator senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan menyebut 90% kecelakaan sepeda motor disebabkan oleh faktor perilaku yang salah.
“Perilaku ini termasuk kebiasaan, kemampuan, atau pengetahuan dari pengendara,” ungkap Wildan saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Menurut dia, ada lima perilaku buruk yang sering dilakukan oleh orang Indonesia sehingga menjadi kebiasaan saat mengendarai motor. Pertama, abai menyalakan sein saat berbelok, berputar, maupun saat akan menepi.

Kedua, menggunakan ponsel atau melihat sesuatu di kanan kiri jalan sambil memacu kendaraan lalu tiba-tiba berhenti. Ketiga, mengendarai motor secara bersebelahan dengan pengendara lain sembari mengobrol.

Keempat, melawan arus (termasuk mengabaikan rambu) dan menerobos lampu merah. “Dan kelima, tidak memiliki empati dan toleransi terhadap pengguna kendaraan lain. Misalnya, memotong laju tanpa mempedulikan betapa repot dan sulitnya pengguna kendaran lain,” imbuh Wildan. (Har/Aa)

Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor – baik roda dua maupun roda empat atau lebih – yang masa berlaku pajak kendaraan merek telah habis, kondisi ini menjadi pertanyaan. Bagaimana melakukan pembayaran pajak yang telah jatuh tempo tersebut?

Akankah harus menunggu hingga kantor layanan tersebut beroperasi kembali? Ternyata proses pembayaran tetap bisa dilayani melalui sistem digital yang telah digunakan oleh kepolisian dan terkoneksi dengan lembaga lain yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan masyarakat tersebut.

“Proses layanan pembayaran pajak kendaraan tetap beroperasi selama masa cuti Lebaran 2022. Meskipun bukan secara offline, tetapi online dengan menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal. Caranya mudah dan bisa digunakan oleh siapa saja,” ungkap Kepala Subdirektorat STNK Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri Kombes Pol M Taslim Chairuddin, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (30/4/2022).

Meski, lanjut Taslim, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tanggal jatuh tempo pajak kendaraan itu bertepatan dengan hari libur nasional bisa dibayarkan pada hari kerja di waktu berikutnya. Pembayaran di hari kerja setelah hari libur itu tidak akan dikenai denda, karena dianggap bukan keterlambatan.

Cara pembayaran
Untuk melakukan pembayaran pajak melalui Signal, harus dipastikan dulu Anda telah mengunduh di App Store atau Google Play. Jika sudah, masukkan data-data pribadi Anda, seperti NIK, Nama sesuai e-KTP, alamat email, nomor hadnphone aktif, dan Anda juga akan diminta untuk memasukkan kata sandi dan ulangi kata sandi tersebut.

Setelah itu, masukkan foto e-KTP. Kemudian akan dilakukan verifikasi biometric wajah dengan melakukan swafoto. Lalu, masukkan OTP yang dikirim melalui SMS hingga dinyatakan registrasi Anda berhasil.

Langkah selanjutnya verifikasi ulang dengan meng-klik link yang dikirimkan Signal ke email yang telah Anda daftarkan. Lalu, daftarkan kendaraan milik Anda dengan cara pilih menu Tambah Data Kendaraan Bermotor, kemudian pilih kendaraan atas nama sendiri.

Bila telah selesai, masukkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor dan masukkan lima digit terakhir nomor rangka. Jika semua berhasil, Anda diminta untuk mentranfser biaya pembayaran pajak, proses pun selesai dan pengesahan pembayaran pajak baru akan dikirim ke alamat atau bisa diambil ke Samsat yang telah ditentukan.

Sekadar informasi, masa cuti Lebaran 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah adalah
tanggal 29 April, kemudian tanggal 4, 5, dan 6 Mei 2022.(Swe/Aa)