Di pameraan sepeda motor dan produk pendukungnya itu, FIF mematok penyaluran pembiayaan yang masihsama dengan pencapaian di IMOS tahun 2024 lalu. “Soal target penyaluran pembiayaan di IMOS 2025 itu, kami tidak muluk-muluk ya. Kami target mencapai Rp 6,8 miliar atau sebanyak 300 unit SPK (Surat Pemesanan Kendaraan). Itu yang coba kita kejar,” kata Direktur PT FIF Group Daniel Hartono yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Menurut Daniel, saat ini ekonomi nasional masih banyak menghadapi tantangan sehingga FIF akan memberikan solusi pembiayaan terbaik kepada pelanggan yang ingin membeli sepeda motor di gelaran IMOS 2025. Meski perusahaan tetap menjaga aspek prudential untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah.

“Tetapi sejauh ini tingkat NPL (kredit bermasalah di FIF) masih di bawah batas ketentuan regulator (ketentuan Otoritas Jasa keangan sebesar 2 persen),” kata Daniel.

Sekadar informasi, di sepanjang semester pertama (Januari – Juni) 2025, total pembiayaan FIF Group tercatat mencapai Rp 23,748 triliun, meningkat 7,9 persen dibanding periode sama di tahun 2024. Pertumbuhan ini ditopangg oleh performa lini bisnis pembiayaan kredit kendaraan roda dua.

Adapun IMOS 2025, diikuti oleh 60 merek, termasuk 14 agen pemegang merek (APM) motor. Pelaksana penyelenggara IMOS 2025 menyebut pameran ini diharapkan dikunjungi minimal 100 ribu orang. Sementara nilai transaksi yang terjadi mencapai Rp 68 miliar. (Oci/Aa)

Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Senin (14/7/2025) memperlihatkan selama januari – Juni 2025 sebanyak 3.104.629 unit. Jumlah penjulan ini menyusut 2,09 persen dibandingkan periode yang sama 2024, yang masih sebanyak 3.170.994 unit.

Namun di bulan Juni saja penjualan kendaraan bermotor roda dua itu sedikit membaik, total yamg terjual sebanyak 509.326 unit. Jumlah ini meningkat tipis 0,78 persen dibanding Mei 2025 yang mencatatkan 505.350 unit.

Ekonom Center of Economic and Economic Studies (CELIOS) Nailul Huda yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (14/7/2025) menyebut faktor daya beli masyarakat yang masih loyo menjadi penyebab permintaan sepeda motor di Tanah Air secara kumulatif enam bulan pertama tahun ini masih menciut. “Biaya hidup meningkat, tetapi pendapatan tetap menjadikan orang banyak yang berhati-hati dalam berbelanja barang non kebutuhan primer,” papar Nailul.

Kondisi seperti ini juga menjadikan lembaga pembiayaan kredit – baik bank maupun non bank – juga bersikap hati-hati dengan lebih selektif dalam menilai permohonan pembiayaan kredit yang diajukan masyarakat. “Padahal, lebih dari 70 persen pembelian sepeda motor dilakukan secara kredit,” ujar Nailul.

Pernyataan senada diungkap Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesi (APPI) Suwandi Wiratno, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (14/7/2025). Jika perusahaan pembiayaan lebih selektif, lanjut Suwandi, itu dikarenakan bersikap prudent (hati-hati), dalam merespon kondisi yang ada.

“Maraknya PHK (pemutusan hubungan kerja), lalu kondisi cuaca yang tidak menentu juga menjadi pertimbangan, khususnya dalam melihat pengajuan kredit kendaan bermotor roda dua,” ungkap Suwandi. (Anp/Aa)

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Mikro dan Lembaga Jasa Lainnya OJK, Agusman, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (15/11/2024) mengatakan nilai pembiayaan otomotif yang tersalur hingga September mencapai Rp 408,72 triliun. “Total nilai ini meningkat 9,93 persen atau hampir 10 persen dibanding periode Januari – September 2023,” tutur Agusman.

Menurut Agusman, menurunnya total jumlah penjualan mobil selama periode sembilan bulan pertama 2024 itu bukan berarti nilai pembiayan kredit juga menurun. Sebab, kata dia, bisa jadi harga mobil jenis yang sama telah mengalami peningkatan di tahun ini karena ada perubahan, misal perubahan tampilan atau adanya tambahan fitur baru.

“Apalagi jika mobil yang dibiayai kreditnya itu mobil model baru dengan spesifikasi yang lebih tinggi, atau jenis yang berbeda. Tentunya harga juga berbeda. Begitu pula dengan sepeda motor. Apalagi, secara volume, penjualan sepeda motor sampai saat ini masih meningkat terus ya,” jelas Agusman.

Sementara itu, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Senin (18/11/2024) memperlihatkan selama periode Januari – September 2024 jumlah mobil yang terjual dari dealer ke konsumen (penjualan ritel) mencapai 657.223 unit, ambles 11,9 persen atau berkurang 89.023 unit dibanding periode yang sama tahun 2023 yang masih sebanyak 746.246 unit.

Sedangkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang disitat Mobilitas, di Jakarta, Senin (18/11/2024) menunjukkan selama sembilan bulan pertama 2024 itu jumlah motor yang terlego di Tanah Air sebanyak 4.872.496 unit. Jumlah itu naik 3,19 persen dibanding penjualan selama Januari – September 2023 yang sebanyak 4.721.683 unit.

Meski demikian, Agusman mewanti-wanti agar perusahaan pembiayaan tetap mengdepankan aspek prudent (kehati-hatian dn keccermatan) dalam penyaluran kredit. Sebab, jika terjdi kredit macet parah, maka dampaknya tidak hanya ke perusahaan pembiayaan itu saja, tetpi juga perusahaan pemberi modal 9termsuk bank) kepada mereka. (Din/Aa)

Laporan laman Humas.polri.go.id yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Kamis (25/7/2024) menyebut motor yang diekspor secara ilegal itu merupakan hasil tindak kejahatan penggelapan melalui modus pembelian secara kredit sejak Februari 2021 hingga 2024. Akibat tindak kejahatan tersebut, lembaga pembiayaan mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

Seperti diungkap Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korps Lalu-lintas (Korlantas) Polri, Brigadir Jenderal Yusri Yunus, hal itu terjadsi karena syarat pemberian pembiayaan kredit yang mudah oleh pihak lembaga pembiayaan. “Makanya saya bilang tadi perlu ada satu regulasi lagi yang memang gak mempermudah untuk mendapatkan kendaraan,” kata Yusri.

Mantan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat itu menyebut saat ini syarat untuk mengajukan kredit sangat mudah. Dengan berbekal uang muka Rp 1 juta dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atau milik orang lain, calon debitur sudah bisa mengajukan kredit.

“Setelah motor didapat (setelah kredit disetujui), motor tersebut dijual ke penadah (yang diketahui sebagai sindikat internasional). Sedangkan orangnya (yang mengajukan kredit) menghilang begitu saja,” tandas Yusri.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Raharjo saat konferensi pers di Slog, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024) mengatakan pihaknya telah membekuk tujuh orang teranska kasus penggelapan motor kreditan tersebut. Dia menyebut, motor hasil kejahatan itu diekspor ke lima negara, yaitu Vietnam, Rusia, Taiwan, Hong Kong, dan Nigeria.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (25/7/2024) mengaku berterima kasih atas masukan Polri. Dia menyebut, pihaknya juga melakukan konsolidasi untuk menyikapi temuan tindak kejahatan itu.

“Tentunya, kami bersama teman-teman akan melakukan reformulasi dalam seleksi calon debitur (nasabah) sebelum dilakukan approval (persetujuan) pembiayaan kredit. Meskipun, ini juga kami lakukan dengan hati-hati, karena jangan sampai prosedur yang semakin ketat justeru menghambat penyaluran kredit. Intinya, kami di lembaga pembiayaan terus meningkatkan aspek prudent, tetapi upaya penyaluran kredit tetap lancar,” papar Suwandi. (Yus/Aa)

Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Rabu (19/6/2024) menunjukkan selama Januari – Mei 2024, jumlah sepeda motor yang terjual di Tanah Air 2.659.896 unit. Jumlah ini melorot 1,78 persen dibanding total penjualan pada periode sama di tahun lalu, yang mencapai 2.708.167 unit.

Sementara di bulan Mei saja, angka penjualan yang diraup seluruh pabrikan (total angka penjualan pabrikan sepeda motor) sebanyak 505.670 unit. Jumlah ini merosot 4,54 persen dibanding penjualan pada bulan Mei 2023, yang mencapai 529.771 unit.

“Faktor daya beli konsumen melemah, ditambah semakin selektif atau semakin ketatnya lembaga pembiayaan kredit (leasing). Sebab, leasing melihat potensi risiko kredit bermasalah (kredit macet) meningkat karena faktor ekonomi, sehingga mereka memperketat persetujuan permohonan pembiayaan kredit. Padahal, sebagian besar pembelian motor dilakukan secara kredit,” ungkap Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Sigit menyebut tingkat kerawanan daya beli konsumen sepeda motor memang jauh lebih tinggi alias sangat sensitif terhadap gejolak harga barang-barang kebutuhan pokok. Sebab, kelompok masyarakat menengah ke bawah merupakan konsumen terbesar sepeda motor.

“Sedangkan di awal tahun ini ada kenaikan harga rokok karena tarif cukai naik. Padahal, mayoritas pembeli sepeda motor itu perokok. Kemudian, kenaikan harga barang-barang kebutuhan primer atau pangan. Ini yang menjadikan daya beli melemah,” jelas Sigit.

Pernyataan senada diungkap Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

“Perusahaan pembiayaan kredit (leasing) tentu memperhatikan dengan seksama profil calon debitur (pemohon pembiayaan kredit) sebelum menyetujui atau menolaknya. Dalam kondisi seperti ini, dimana ada kenaikan harga barang kebutuhan dan pendapatan tidak berubah, tentu potensi risiko tinggi,” ujar Suwandi.

Terlebih, pada April 2024 Bank Indonesia mengerek tingkat suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 6,25 persen. Kenaikan suku bunga acuan ini menjadikan lembaga pembiayaan juga menimbang-nimbang untuk mengereek suku bunga pembiayaan kredit, selain itu juga melakukan upaya mitigasi mencegah terjadinya kredit macet.

“Cara yang paling aman dan mudah adalah dengan semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan kredit,” tandas Suwandi. (Anp/Aa)

“Tentu, itu hal yang sangat wajar, karena sebagai tindakan mitigasi risiko kredit macet. Saat ekonomi dalam kondisi pertumbuhan normal saja, tidak jarang penagihan pembayaran yang menunggak juga sulit. Ada sejumlah lembaga pembiayaan yang saat ini memperketat penyaluran (pembiayaan kredit),” ungkap Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Sebelumnya, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro , Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah mengatakan setelah Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 diberlakukan banyak perusahaan pembiayaan leasing mengaku tidak berani ekspansi.

“Bahkan, banyak dari mereka yang mengaku telah melakukan revisi rencana bisnis tahun 2024 ini yang disusun sebelumnya. Alasannya, karena mereka khawatir dengan adanya pembatasan cara penagihan kredit kendaraan yang bermasalah. Mereka merasa ruang gerak mereka melalui para pengaih utang (debt collector) dibatasi, sehingga proses recovery piutang bisa terganggu,” papar Nasrullah yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Akibatnya, penyaluran kredit (piutang) lembaga pembiayaan menurun. Nasrullah mengutip data di OJK yang menyebut per April 2024, total piutang (pembiayaan yang disalurkan) hanya sebesar Rp 486,35 triliun. Besaran piutang itu hanya tumbuh 10,82 persen dibanding April 2023.

Sementara, piutang per April 2023 tumbuh 15,13 persen dibanding April 2022. Begitu pula dengan Desember 2023, masih tumbuh 13,23 persen dibanding piutang pada bulan yang sama di tahun 2023.

Sekadar informasi dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.ditegaskan, proses penagihan kredit atau pembiayaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

“Penagihan wajib dilakukan dengan cara yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan perundang-undangan,” bunyi peraturan tersebut.

Sedikitnya ada tujuh peraturan penagihan kredit. Diantaranya tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan bersifat memalukan konsumen.Tidak menggunakan tekanan fisik maupun verbal.

Kemudian dilarang menagih ke pihak lain selain nasabah, dilarang menagih secara terus yang bersifat mengganggu. Lalu, penagihan harus dilakukan di alamat domisili konsumen atau nasabah, dan pengahihan harus dilakukan pada hari Senin hingga Sabtu dan diluar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat. (Tan/Aa)

Kepala Eksekutif OJK Bidang Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya, Agusman, menyebut pada Lebaran 2022 yang jatuh pada bulan Mei, Non Performing Finance (NPF) alias pembayaran cicilan pembiayaan yang macet meningkat menjadi 2,77 persen.

“Padahal, di bulan sebelumnya atau April 2022 tingkat NPF itu masih 2,70 persen,” kata Agusman dalam konferensi pers daring yang digelar di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Tren serupa juga terjadi pada Lebaran 2021 atau bulan Mei, dimana tingkat NPF pada saat itu mencapai 4,05 persen. Besaran NPF itu meningkat 67 basis poin dibanding bulan sebelumnya, atau April yang masih sebesar 3,88 persen.

“Menjelang lebaran atau di bulan Ramadhan penyaluran pembiayaan kredit kendaraan bermotor memang meningkat. Hal ini dikarenakan permintaan dari masyarakat untuk membeli kendaraan untuk mudik juga tinggi,” kata Agusman.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (3/4/2924) mengakui potensi NPF itu memang besar. “Dan keterlambatan pembayaran angsuran kredit itu bisa terjadi karena dua hal,” kata dia.

Pertama, lanjut Suwandi, karena para debitur atau nasabah itu anggaran bulanannya telah habis karena tingkat konsumsi selama menjelang dan pada saat lebaran berlebihan.

“Oleh karena itu, kami di perusahaan multifinance terus mengingatkan, melalui WhatsApp, email, pesan singkat kepada nasabah soal jatuih temponya pembayaran angsuran kredit mereka. Sehingga, mereka juga menyadari dan menyisihkan dana untuk pembayaran angsuran itu,” tandas Suwandi.

Kedua, karena lupa atau karena kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran secara virtual karena nasabah yang bersangkutan tengah berada di luar kota. Untuk mengantisipasi seperti itu, perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan mitra seperti Indomart, Alfmart, dan lainnya untuk menerima pembayaran angsuran, meski di saat hari libur sekalipun.

“Tetapi pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, masalah seperti ini biasanya beres dalam waktu satu atau dua bulan. Jadi masalah NPF setelah lebaran itu masih di batas wajar,” jelas Suwandi. (Yus/Aa)

Ada berbagai alasan mereka melego kendaraan yang mereka beli secara kredit itu. Mulai dari alasan karena sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit dan ingin mengalihkan beban kelanjutan pembyaran ke orang lain,hingga karena memang sengaja melakukan cara itu demi meraup keuntungan.

“Kalau alasan pertama itu, mungkin maksudnya over kredit. Tetapi karena tidak paham bagaimana tata cara dan prosedur over kredit, ya sudah menggunakan cara sederhana, kendaraan mereka jual ke orang yang mau dengan harga yang murah tentunya. Padahal, kalau konteksnya jual beli itu salah, karena belum ada BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang merupakan bukti kuat dan sah hak atas kendaraan itu,” ungkap praktisi hukum, Emil Nurzaman, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Minggu (31/3/2024).

Pria yang berprofesi sebagai pengacara di kota Tangerang itu menyebut, modus kedua yakni ada unsur kesengajaan menjual mobil yang belum lunas angsuran kreditnya, biasanya dilakukan oleh sindikat pelaku kejahatan. Mereka umumnya, memang sengaja mencari orang-orang yang tengah kesulitan membayar cicilan kredit.

“Namun, apapun alasannya. Menjual kendaraan yang masih dalam status kredit merupakan tindak pelanggaran hukum. Sebab, itu diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia,” kata Emir.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (28/3/2024) mengatakan menjual kendaraan bermotor yang masih dalam status kredit melanggar pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999.

“Pada pasal tersebut ditegaskan, bahwa debitur dilarang mengalihkan barang jaminan kredit yang merupakan aset milik penerima fidusia (jaminan). Artinya, kalau debitur sengaja menjual kendaraan yang dibelinya secara kredit itu sama halnya menjual barang milik pihak lain. Karena BPKB-nya pun masih dipegang penerima fidusia atau dalam hal ini perusahaan pembiayaan kredit (leasing),” papar Suwandi.

Hukuman dari perbuatan ini, lanjut Suwandi, ditegaskan pada pasal 33 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tersebut.

Pasal itu berbunyi “Pemberi Fidusia (nasabah kredit) yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah”. (Anp/Aa)

Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Sabtu (16/3/2024) menunjukkan selama Januari – Februari 2024 total angka penjualan yang dibukukan semua pabrikan atau merek motor hanya sebanyak 1.151.343 unit. Jumlah ini dibukukan pada Januari sebanyak 592.658 unit, dan Februari sebanyak 558.685 unit.

Total jumlah penjualan selama dua bulan pertama 2024 itu, merosot dibanding periode sama di tahun 2023 yang masih sebanyak 1.190.918 unit. Jumlah ini dibukukan pada Januari sebanyak 615.416 unit dan Februari sebanyak 575.502 unit.

Artinya, jika dibanding dua bulan perdana 2023, total penjualan selama Januari – Februari tahun ini berkurang atau merosot 39.575 unit. Penurunan penjualan pada Januari – Februari tahun ini, disebut Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, dikarenakan perubahan skala prioritas konsumen dalam membelanjakan uang, yaitu lebih ke bahan pangan.

“Mengapa demikian? Karena mulai awal tahun sampai akhir Februari harga beras meningkat tinggi, bahkan data terakhir kenaikan harga beras mencapai 540 persen,” papar Sigit saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (16/3/2024).

Selain itu, mulai 1 Januari 2024 berdasar Peraturan Menteri Keuangan 191 Tahun 2022, besaran tarif cukai rokok juga naik 10 persen, akibatnya harga eceran rokok juga naik. Sementara, calon konsumen pembeli sepeda motor di Indonesia sebagain besar merupakan perokok.

Kondisi pasar sepeda motor semakin tercekik, karena lembaga pembiayaan kredit (leasing) juga memperketat penyaluran kredit karena untuk menekan potensi risiko kredit macet di tengah perekonomian nasional yang masih berisiko.

Terlebih, sebut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (16/3/2024) di awal tahun, perhelatan politik Pemilihan Umum (Pemilu) juga menjadikan pemberi kredit juga berhat-hati.

“Secara umum, banyak perusahaan pembiayaan lebih mengutamakan nasabah yang sebelumnya mereka biayai kreditnya dan memiliki kinerja pembayaran sangat baik dan baik. Ini untuk menghindarkan risiko. Mudah-mudahan setelah kuartal pertama, kondisinya menjadi lebih baik,” kata Suwandi. (Eri/Aa)

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (26/1/2024) mengatakan faktor mobilitas masyarakat yang terus meningkat masih menjadi pemicu permintaan sepeda motor.

“Mengapa demikian? Karena dengan kondisi ekonomi yang menurun pun, mobilitas masyarakat untuk berbagai keperluan (mulai dari bekerja, berkunjung ke rumah suadara atau teman, dan lainnya) masih terjadi, dan orang akan akan berhemat. Sarana transportasi yang hemat, efisien dan fleksibel itu sepeda motor,” papar Suwandi.

Selain itu, sepeda motor kini juga bukan sekadar sarana transportasi untuk kepentingan pribadi tetapi juga bisa menjadi sarana untuk berusaha menghasilkan uang. Menjadi sarana untuk jasa ojek online, kurir, berdagang, dan sebagainya.

Tetapi, faktor lain yang juga besar pengaruhnya dalam memicu permintaan motor baru adalah kebiasaan orang Indonesia orang berganti dengan motor baru itu antara dua hingga tiga tahun. Suwandi menyebut, hal itu terlihat dari data di perusahaan pembiayaan yang melihat pola-pola perilaku nasabahnya, dimana di rentang dua hingga tiga tahun orang yang sama mengajukan kredit lagi untuk berganti motor baru.

“Adapun alasannya beragam. Mulai dari usia motor yang dinlai sudah tidak optimal dan sudah mulai membutuhkan banyak biaya perawatan, ada model baru yang lebih menarik, hingga karena bertambahnya kegiatan yang memerlukan bertambahnya kendaraan,” jelas Suwandi.

Dengan kondisi seperti itu, Suwandi mengaku optimis di tahun 2024 ini, penjualan sepeda motor masih tetap meningkat.  “Kami perkirakan pembiayaan kredit naik 10 persen – 11 persen. Yang penting tidak ada kebijakan yang kontra produktif yang menjadikan daya beli masyarakat melemah,” tandas Suwandi.

Sekadar informasi data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Sabtu (27/1/2024) menunjukkan sepanjang 2023 kemarin 6.236.992 unit. Jumlah itu naik 19,44 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 5.221.470 unit. (Tom/Aa)