Seperti diketahui, MUFG pada April 2029 telah menyelesaikan proses akuisisi Bank Danamon (induk Adira Finance). Dengan akuisisi itu, MUFG menggenggam 94 persen saham Bank Danamon.

Kemudian, pada Maret 2024, MUFG Bank menyelesaikan proses akuisisi 89,26 persen saham Mandala Finance (MFIN). Dengan mengakuisisi Mandala Finance itu pula, MUFG mendapat tambahan saham Adira Finance sebesar 10 persen.

Baik Adira Finance maupun Mandala Finance memiliki jenis produk layanan pembiayaan yang serupa yakni mulai dari pembiayaan kredit otomotif (baik sepeda motor, mobil, dan lainnya), kredit barang elektronik, hingga kredit multi guna.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (21/5/2025) menegaskan pihaknya mendukung langkah merger tersebut.

Dia juga menyebut semua persyaratan dan prosedur merger antara Adira Finance dan Mandala Finance itu telah diselesaikan pada 13 Maret 2024. “Kami menyambut baik langkah merger ini karena diharapkan mendukung pemerataan akses pembiayaan kepada masyarakat. Begitu juga dengan perlindungan nasabah dan tata kelola manajemen risiko, juga lebih baik lagi. Sehingga perekonomian nasional juga tumbuh lebih tinggi lagi,” papar Agusman.

Sekadar informasi, laporan keuangan Adira Finance yang disitat Mobilitas di Jakarta, Rabu (21/5/2025) menyebut sepanjang tahun 2024 lalu, perseroan mencatatkan total pembiayaan baru senilai Rp 36,6 triliun. Dari jumlah tersebut, 73 perseb berasal dari sektor otomotif, dan 27 persen lainnya berasal dari segmen non-otomotif.

Sedangkan Mandala Finance, di tahun yang sama, menyalurkan pembiayaan otomotif senilai Rp 4,7 triliun dengan jenis kendaraan yang terbanyak dibiayai kreditnya adalah sepeda motor, dan mobil bekas. Pembiayaan otomotif adalah salah satu fokus utama Mandala Finance. (Tan/Aa)

Seperti diungkap Direktur PT FIF, Daniel Hartono, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (21/6/2024), total jumlah sepeda motor yang pembelian kreditnya dibiayai PT FIF selama lima bulan pertama 2024 itu mencapai 703.000 unit.

“Jumlah sepeda motor yang dibiayai pembeliannnya ini meningkat 3 persen dibandingkan periode sama di tahun lalu, yang sebanyak 683.000 unit,” ujar Daniel.

Sementara, total nilai pembiayaan yang tersalurkan selama Januari – Mei 2024 itu mencapai 12 triliun. Total nilai ini meningkat 4,1 persen dibanding total nilai pembiayaan yang tersalurkan selama lima bulan pertama 2023, yang sebesar Rp 11,5 triliun.

“Kami sangat bersyukur, meskipun di tengah kondisi pasar yang sedikit tertekan, dimana total penjualan sepeda motor mengalami penurunan, ternyata penyaluran pembiayaan kami masih meningkat. Seiring dengan hal itu, jumlah sepeda motor yang dibiayai pembeliannya juga naik,” papar Dainel.

Daniel mengakui saat ini potensi risiko kredit bermasalah memang cukup tinggi karena kondisi ekonomi yang banyak mengalami tantangan. Namun, kata dia, PT FIF dalam menyalurkan pembiayaan mengutamakan aspek prudent (kehati-hatian dan kecerematan).

“Dan satu hal lagi, debitur kami sebagian besar merupakan orang-orang yang sebelumnya juga menggunakan pembiayaan FIF dan masuk dalam kategori bagus dan sangat bagus. Jadi track record-nya terlihat pasti. Mereka umumnya debitur yang melakukan repeat purchasing (pembelian lagi) sepeda motor Honda. Ini merupakan salah satu dari sikap kehati-haian kami,” tandas Daniel.

Sekadar informasi, data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Sabtu (22/6/2024) menunjukkan selama Januari – Mei 2024, jumlah sepeda motor yang terjual di Tanah Air 2.659.896 unit. Jumlah ini melorot 1,78 persen dibanding total penjualan pada periode sama di tahun lalu, yang mencapai 2.708.167 unit. (Anp/Aa)

Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang dikutip Mobilitas di Jakarta Sabtu (10/2/2024) menunjukkan selama Januari tahun 2024 ini jumlah sepeda motor (motor) yang terjual di Tanah Air sebanyak 592.658 unit. Jumlah ini melorot dibanding Januari 2023 yang sebanyak 615.416 unit.

Meski, dibanding Desember 2023 atau bulan sebelumnya, jumlah penjualan selama Januari 2024 itu masih meningkat 38,79 persen. Sebab, pada Desember total angka penjualan yang dibukukan seluruh merek motor sebanyak 427.033 unit.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Stuides (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (9/2/2024), perbedaan itu kemungkinan besar dikarenakan faktor daya beli yang berbeda. Terlebih di Januari 2024 ini selain ada hajatan pemilihan umum, faktor daya beli masyarakat juga lebih lemah dibanding Januari 2023.

“Konsumsi masyarakat sejak akhir 2023 terus menurun. Ini tentunya berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi (termasuk pembelian sepeda motor,” kata dia.

Data hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia pada November 2023 yang disitat Mobilitas di Jakarta, Sabtu (10/2/2024) memperkuat dugaan Bhima. Hasil survei itu memperlihatkan rasio konsumsi masyarakat dengan pengeluaran Rp 5 juta terus menurun hingga 22,3 persen.

Penurunan terbesar -yakni hingga 34,7 persen – dialami oleh kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp 2,1 juta – Rp 3 juta. “Untuk menutup kebutuhan pengeluaran, masyarakat kelompok ini sebagian besar mengambil dari tabungan yang dikumpulkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Bhima.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pembelian sepeda motor adalah, tidak suksusnya panen akibat cuaca buruk di sejumlah daerah. (Hen/Aa)

Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Senin (24/4/2023) menunjukkan, selama periode itu, total sepeda motor yang terjual mencapai 1.824.073 unit.

“Kondisi ekonomi yang stabil dan tidak ada sentimen negatif kenaikan harga barang-barang menjadikan daya beli masyarakat tetap kuat. Apalagi ada persiapan Lebaran, itu semua menjadi pemicu penjualan. Mudah-mudahan stabilnya pasar ini berlanjut sampai akhir tahun,” papar Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, belum lama ini.

Data AISI juga memperlihatkan di periode itu, motor Honda yang dipasarkan PT Astra Honda Motor (AHM) terjual 1.435.685 unit. Jumlah ini setara 70% dari total penjualan kendaraan bermotor roda dua itu.

PT Federal International Finance (FIF) mengaku selama triwulan pertama tahun ini menyalurkan pembiayaan kredit untuk 396.000 sepeda motor Honda. Jumlah itu meningkat 31,9% dibanding periode sama di tahun lalu, yang mencapai 301.000 unit.

Presiden Direktur PT FIF, Margono Tanuwijaya, dalam keterangan resmi yang diterima Mobilitas, di Jakarta, Senin (24/4/2023) mengatakan, seiring dengan bertambah moncernya pasar, pembiayaan yang disalurkan FIF meningkat. Begitu pun laba bersih yang diraup.

“Laba bersih perusahaan meningkat 25,8% menjadi Rp 944,4 miliar dibanding periode yang sama tahun 2022 yang senilai Rp 750,8 miliar. Ada peningkatan hingga Rp 193,6 miliar,” ujar Margono. (Jrr/Aa)

Data di Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang dinukil Mobilitas, menunjukkan jumlah penjualan selama bulan kesebelas tersebut meningkat 9,4% dibanding bulan sebelumnya. Data berbicara, di bulan Oktober, total penjualan motor yang dicatatkan seluruh pabrikan mencapai 537.587 unit.

Dan total angka penjualan yang dikoleksi pada bulan Oktober itu, ternyata juga naik dibanding bulan September yang masih sebanyak 537.587 unit. Besaran kenaikkan mencapai 4,5%.

“Dengan melihat rekam jejak penjualan di bulan-bulan sebelumnya yang terus berada di tren kenaikkan, kami optimis pada tahun ini penjualan akan mencapai target 5,1 juta unit atau bahkan melebihi,” ungkap Sekretaris Jenderal AISI, Hari Budianto, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Untuk diketahui, data AISI memperlihatkan, sepanjang Januari hingga November kemarin, total penjualan sepeda motor di Tanah Air telah mencapai 4.738.216 unit. Jumlah ini naik tipis 1,4% dibanding periode sama di tahun lalu yang mencapai 4.669.719 unit.

“Artinya, untuk mencapai target 5,1 juta unit, itu kan butuh tambahan penjualan 400.000-an unit. Jumlah sebanyak itu atau bahkan lebih saya rasa akan tercapai. Karena ekonomi stabil, dan daya beli masyarakat masih kuat. Apalagi, diler banyak yang menggelar program promo,” papar Hari. (Din/Aa)

Data di Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang dikutip Mobilitas, Jumat (11/11/2022) menunjukkan, sepanjang Januari – Oktober tahun ini total penjualan sepeda motor di Tanah Air mencapai 4.149.947 unit. Dari jumlah ini 3.461.579 unit atau 87,75% merupakan motor jenis skuter matik (skutik).

Kemudian, 268.087 unit sepeda motor bebek, dan 240.282 unit lainnya merupakan sepeda motor jenis sport. Meskipun secara prosentase mengecil, namun keberadaan sepeda motor jenis bebek dan sport dikyakini tidak akan habis sama sekali.

“Karena masih banyak peminatnya, baik karena faktor kondisi topografis dimana mereka tinggal yang membutuhkan atau lebih cocok dengan motor jenis itu, maupun karena faktor hobi. Kan ada ya, orang merasa nyaman kalau naik motor bebek,” papar Sekretaris Jenderal AISI, Hari Budianto, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Hari mengaku optimis dengan kinerja penjualan yang cukup moncer hingga akhir Oktober itu, maka target penjualan tahun ini yang sebanyak 5,1 juta – 5,4 juta unit bakal tercapai. Pasalnya, penjualan bulanan diyakini masih akan terjaga di 500.000 unit.

“Karena saat ini harga komoditas seperti kepala sawit, kakao, karet masih terbilang bagus. Begitu pula di Jawa sejumlah komoditas pertanian harganya masih lumayan. Sehingga, daya beli masyarakat tetap terjaga,” papar dia.

Sekedar informasi sepanjang tahun lalu penjualan motor di Tanah Air mencapai mencapai 5.057.516 unit. Jumlah ini naik 38% dibanding tahun 2020 yang sebanyak 3.660.616 unit.

Pada tahun 2021 itu, Honda menguasai pasar dengan penjualan sebanyak 3.928.788 unit. Kemudian disusul Yamaha yang melego 1.063.866 unit, Kawasaki 43.540 unit, Suzuki 18.380 unit, dan TVS 2.942 unit. (Jap/Aa)

“Nah, dalam proses kredit sebuah benda (termasuk kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor) hak kepemilikannya sebelum kredit itu lunas, masih atas nama pemilik yaitu lembaga pembiayaan (leasing), dan debitur (pengredit) itu berstatus penyewa hak guna usaha atau pakai. Itu yang perlu dipahami dulu ya,” tutur Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Senin (27/9/2021).

Seperti diketahui dalam putusannya yang ditetapkan dalam surat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, MK menegaskan selama ini ketentuan larangan eksekusi mandiri tanpa pengadilan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur. Selain itu untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.

“Tetapi, bagi debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur (lembaga pembiayaan) atau bahkan debitur (nasabah pengredit) itu sendiri,” bunyi putusan MK tersebut.

Suwandi menyebut, putusan itu MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memperjelas terhadap apa yang selama ini dipersepsi berbeda-beda oleh masyarakat.

“Karena, dalam proses kredit kan juga sudah ada aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban debitur. Begitu pun dengan kreditur (perusahaan pembiayaan atau leasing). Termasuk, bagaimana jika terjadi kredit macet. Bagaimana prosedur untuk mengingatkan nasabah yang gagal atau tidak memenuhi kewajiban angsuran, hingga penarikan barang jaminan (kendaraan). Jadi tidak hanya sepihak,” papar dia.

Tak akan semena-mena
Suwandi juga memastikan, kendati putusan MK telah menastikan bahwa penyitaan jaminan bisa dilakukan tanpa proses pengadilan, namun perusahaan pembiayaan tidak akan bertindak semena-mena. Selain mengacu pada aturan yang berlaku secara umum, perusahaan pembiayaan juga memiliki standar prosedur di internal mereka.

“Dan tentunya, standar dan ketentuan di internal itu juga tidak bertentangan atau mengabaikan aturan yang berlaku secara umum. Sehingga, hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap dihormati,” kata Suwandi.

Selama ini pun, lanjut dia, perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan juga melalui beberapa tahap peringatan. Selain itu penyitaan dilakukan oleh collector yang bersertifikat, sehingga merek diakui tugas dan fungsi kerjanya.

Dalam proses penarikan barang jaminan, lembaga pembiayaan akan menginformasikan kepada debitur bahwa mereka telah melewati tenggat pembayaran angsuran alias menunggak. Debitur dinyatakan mengalami keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo hingga tujuh hari.

Sehingga dikirimkan peringatan pertama. Jika, dalam waktu tujuh hari setelah peringatan pertama, tidak ada tanggapan maka akan dikirimkan peringatan kedua, hingga seterusnya peringatan ketiga jika belum juga ada respon dari debitur.

Sebelum ada Undang-undang Fidusia Nomor 92 Tahun 1999, sebut Suwandi, biasanya lembaga pembiayaan menunggu hingga tunggakan yang ketiga atau 90 hari sebelum melakukan eksekusi penyitaan barang jaminan.

“Tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya komunikasi, jika memang debitur ada kesulitan pembayaran angsuran, sebaiknya menghubungi laesing untuk dicarikan jalan keluarnya. Sehingga persoalan akan diselesaikan dengan menguntungkan kedua belah pihak,” pesan Suwandi. (Yap/Din/Aa)