Ketua Umum MTI Tory Damantoro dalam keterangan resmi yang diterima Mobilitas di Jakarta, Jumat (12/9/2025) menyebut kebijakan pemberian subsidi motor listrik di saat ini tidak menjawab masalah utama yang dialami masyarakat, yaitu melemahnya daya beli. Kebijakan subsidi, kata dia, justru berpotensi menambah beban baru bagi rumah tangga di tengah tekanan ekonomi.

“Di tengah tabungan masyarakat yang menipis dan tekanan inflasi yang tinggi, pemerintah malah mendorong konsumsi baru lewat subsidi motor listrik. Ini bukan obat bagi rakyat, tapi justru menambah cicilan dan biaya perawatan,” ungkap Tory.

Sementara, Wakil Ketua MTI Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah Djoko Setijowarno yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (12/9/2025) mengatakan saat ini, penerimaan negara tengah menurun. Sehingga, jika harus memberikan subsidi maka semakin mempersempit ruang fiskal atau anggaran negara untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat yang jauh lebih banyak.

“Dialihkan sebagai lanjutan subsidi transportasi umum, misalnya. Terlebih di saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran ada pos kegiatan yang anggarannya terpangkas yaitu untuk trasnportasi umum. Padahal penggunaan trasportasi publik ini sejak lam didorong oleh pemerintah dengan harapan mengurangi kemacetan dan mengurangi konsumsi BBM impor. Selain untuk mengurangi polusi tentunya,” tandas Djoko.

Alasan kedua, pengguna terbanyak transportasi umum adalah kelompok masyarakat kelompok menengah ke bawah. Sementara, ongkos trasnsportasi umum di Indonesia – menurut riset Bank Dunia – ternyata di atas rata-rata dunia.

“Dan kami di MTI mencatat, biaya transportasi saat ini menyerap 30 persen – 40 persen pendapatan rumah tangga miskin perkotaan. Artinya, jika masalah ini tidak segera ditangani, maka masyarakat miskin sulit mentas dari kemiskinannya, sementara masyarakat secara umum tergerus daya belinya. Ini memang pilihan skala prioritas untuk memberi subsidi. Jika ingin manfaatnya jauh lebih luas ya diberikan ke sektor transportasi umum, ” jelas Djoko.

Senada dengan Djoko, pengamat industri dan keuangan dari Indonesia Industry & Financial Policy Studies (IIFPOS), Dandy Sutalaksana yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (12/9/2025) meminta pemberian subsidi ke motor listrik dikaji secara cermat. “Hitung secara cermat manfaatnya ke pengembangan industri dan tenaga kerja, ” ujarnya. (Jrr/Aa)

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, dalam keterangan yang diterima Mobilitas di Jakarta, Rabu (5/3/2025). ‘Apalagi jelang mudik ketika volume lalu lintas dipastikan meningkat,” ujar akademisi Unika Soegijapranata, Semarang, itu.

Djoko menegaskan ramp check harus menjadi kegiatan rutin yang dilakukan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan untuk memastikan sarana transportasi umum yang digunakan pemudik laik beroperasi. Ramp check harus dilakukan pada bus, kapal laut, kapal penyeberangan, pesawat terbang, untuk memastikan laik operasi.

Menurut Djoko, ramp check bus dilakukan untuk melihat dan memeriksa lebih dini hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Misalnya, dengan cara melakukan pengecekan visual fisik kendaraan, pemeriksaan fungsi-fungsi alat-alat pendukung operasional kendaraan, pemeriksaan terhadap surat-surat administrasi kendaraan, pemeriksaan.

Terlebih, lanjut dia, berdasarkan data dari Direktorat Sarana Direktorat Jenderal Hubungan Darat Kemenhub pada 2025, hasil ramp check pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2025 dari 13 sampai 27 Februari 2025 cut off pukul 08.00 WIB, sebanyak 11.124 unit bus telah dilakukan ramp check. Hasilnya, baru 7.257 unit bus (65 persen) yang berstatus diizinkan operasional.

Kemudian, 2.052 unit bus (10 persen) berstatus peringatan perbaikan. Lalu, 2.052 unit bus (10 persen) berstatus melanggar teknis penunjang, dan sebanyak 887 unit bus (8 persen) berstatus dikenai tilang dan dilarang beroperasi (melanggar administrasi), serta 928 bus (8 persen).

Namun, untuk bus wisata yang jumlahnya cukup banyak dan kerap digunakan sebagai angkutan mudik gratis ternyata belum dilakukan ramp check. Hal itu dikarenakan tidak tersedianya anggaran karena adanya efisiensi anggaran.

“Jangan sampai nanti ketika pemberangkatan mudik gratis ditemukan sejumlah unit bus wisata tidak laik jalan. Bus wisata yang kerap disewa untuk mudik gratis lebaran harus dalam kondisi laik jalan,” kata Djoko.

Dia mengingatkan penyelenggara mudik harus bertanggung jawab terhadap keselamatan pemudik dengan memastikan bahwa bus yang digunakan adalah bus pariwisata resmi yang memiliki perizinan dan telah dilakukan ramp check oleh pemerintah. Bus ini bisa ditandai dengan logo ramp check yang ditempel di kaca bagian depan. (Tan/Aa)

Keterngan resmi PT HMSI yang diterima Mobilitas di Jakarta, Jumat (1/11/2024) menyebut pelatihn keselamatan dan inklusivitas untuk pengemudi angkutan umum perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang itu digelar di LePolonia Hotel & Convention, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Sumatera Utara.

Head of Training & Network Development Division HMSI, Pieter Andre, mengatakan tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan pengemudi bus yang andal, sehingga keselamatan berkendara meningkat. MTI mengajak Hino sebagai mitra dalam pelatihan ini untuk menyusun modul – modul pelatihan dan memberi materi pelatihan serta evaluasi di akhir sesi.

Selama pelatihan, 50 orang pengemudi bus mendapat pembekalan soal teknis keselamatan berkendara dari Hino Indonesia Academy (HIA) dan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) untuk akses disabilitas. Selain itu, para pengemudi diharapkan bisa memahami teknik dasar mengemudi yang aman dan selamat mulai ddari menyiapkan kendaraan, mengidentifikasi kerusakan, mengemudi yang efisen, hingga mengendalikan kendaraan.

“Pelatihan ini merupakan wujud nyata komitmen Hino dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan transportasi publik. Kami berharap pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis para pengemudi, tetapi juga membawa perubahan positif dalam pelayanan transportasi publik. Sehingga semakin andal dan terpercaya untuk masyarakat,” papar Pieter.

Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian MTI, Aditya Dwi Laksana menyatakan pihaknya mendorong Pemerintah Daerah Sumatera Utara untuk menyediakan transportasi perkotaan yang aman dan nyaman. “Tentunya, agar masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumatera Utara, Agustinus Panjaitan, berterimakasih atas penyelenggaraan kegiatan pelatihan itu. “Karena inline dengan upaya kami mewujudkan keselamatan,” tandas dia. (Jrr/Aa)