Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI, Selasa (29/10/2024) mengatakan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) di kementeriannya untuk menggantikan BPTJ yang telah dihapus, bertujuan untuk mendorong konektivitas antar-moda transportasi massal.

“Usulan transformasi BPTJ menjadi unit kerja eselon I yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Integrasi Transportasi dan Multimoda dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan beban kerja pada saat ini,” ungkap Dudy.

Hasil evaluasi itu menunjukkan, ternyata integrasi dan konektivitas transportasi massal hingga saat ini belum terlaksana secara optimal. Penyebabnya, karena belum adanya unit kerja setingkat eselon I yang fokus menangani konektivitas atau integrasi.

Menanggapi penghapusan kebijakan anyar itu, pengamat tata kota Yayat Supriatna mengaku sangat mendukung langkah tersebut. Alasannya, kata Yayat, BPTJ yang mengatur dan mengintegrasikan seluruh moda transportasi di seluruh wilayah Jabodetabek untuk menekan kepadatan dan kemacetan lalu lintas perkotaan di Jakarta dan sekitarnya selama ini kewenangannya masih terbatas.

Padahal, moda transportasi yang harus dikoordinasikan oleh BPTJ untuk menekan kemacetan tersebut banyak. Mulai dari Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Transjakarta, angkutan JakLingko, hingga Ojek dan sebagainya.

“Dan agar masyarakat tertarik menggunakan moda transportasi itu secara end to end, bukan saja harus terkoneksi dengan mudah serta aman dan nyaman saja. Tetapi juga harus efisien baik dalam waktu maupun biaya atau ongkos. Nah, disinilah diperlukan kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan semua stake holder yang ada, dan itu bisa dilakukan lembaga seperti Ditjen,” ungkap Dosen Teknik Planologi Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti itu saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurut Yayat, masih sering terjadinya kemacetan lalu-lintas di Jakarta dan sekitarnya, karena belum semua masyarakat yang bermobilitas menggunakan angkutan umum. Baru 60 persen dari total masyarakat yang melakukan mobilitas ke Jakarta, setiap harinya yang menggunakan angkutan umum.

Salah satu alasan masyarakat yang belum menggunakan angkutan umum itu karena sarana transportasi itu dinilai belum efisien dalam hal waktu maupun biaya. Orang harus pindah dari satu moda ke moda lain.

“Sehingga orang merasa repot dan biayanya mahal. Jadi, ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda,” tandas Yayat. (Jap/Anp/Aa)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai lembaga yang memiliki otoritas terkait oengaturan transportasi pun angkat bicara. Maklum, DKI Jakarta merupakan ibu kota negara yang menjadi pusat administrasi pemerintahan nasional berada.

“Jadi, kami sangat mendorong pemerintah daerah di Jabodetabek (Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi) menerapkan regulasi yang membuat orang mau tidak mau harus menggunakan transportasi umum, bukan kendaraan pribadi. Tentu, aturan tersebut bersifat menyeluruh atau integral, bukan parsial hanya beberapa daerah saja,” ungkap Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Terlebih, lanjut Adita, saat ini sarana angkutan umum di wilayah Jabodetabek terus meningkat, baik dalam hal konektivitas, keamanan, dan kenyamanannya.

“Artinya, angkutan umum di kawasan Jabodetabek itu sudah memadai. Tetapi, sejak pandemi Covid-19, dan ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi, dan itu berlangsung sampai sekarang bahkan terus meningkat,” papar dia.

Sebelumnya, Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Latif Usman yang dihubungi Mobilitas mengatakan indeks tingkat kemacetan lalu-lintas di Jakarta naik dan mendekati sebelumnya masa pandemi. “Sekarang sudah 48% sampai 49%. Terutama di saat jam masuk kerja dan pulang kerja,” papar dia.

Sementara, pengamat transportasi Djoko Setijowarno yang dihubungi Mobilitas dari Jakarta, Kamis (16/2/2023) mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati menerapkan kebijakan itu. “Selama ini, orang menggunakan angkutan pribadi karena angkutan umum dirasa kurang nyaman. Kenyamanan itu mulai dari interkoneksi dengan angkutan lain, dan mendekati titik tujuan akhir mobilitas mereka,” kata Djoko.

Selain itu, ongkos angkuatn yang harus berganti beberapa kali lebih mahal ketimbang angkutan pribadi. Oleh akrena itu, semua hal ini perlu dikaji secara cermat terlebih dahulu sebelum menerapkan aturan yang mengharuskan orang naik angkutan umum.

“Termasuk faktor keamanan angkutan yang ada,” ucap dosen Universitas Katolik Soegijapranata itu. (Jrr/Jap/Aa)cAtasi Macet, Kemenhub Minta Pemda “Haruskan” Warga Naik Angkutan Umum

Menurut Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Mohamad Aprindy, jembatan sepanjang 307,5 meter ini menghubungkan Poins Square Lebak Bulus dengan Stasiun Lebak Bulus Grab. Jembatan layang itu sekaligus menjadi infrastruktur penting dalam area Transit Oriented Develpoment (TOD).

“Dengan demikian, sky bridge ini menjadi urat nadi bagi aktivitas masyarakat terutama dalam bermobilitas dari Lebak Bulus ke berbagai titik tujuan. Sekaligus menjadi aktivitas nadi ekonomi,” ungkap Aprindy saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Terlebih, lanjut Aprindy, di kawasan itu PT MRT melalui anak perusahaannya (yakni PT Integrasi Transit Jakarta) juga membangun area transit (plaza transit) di kawasan tersebut. Sehingga memberi kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan MRT.

“Jembatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bermobilitas dan mengurangi potensi konflik antara pejalan kaki yang berlalu-lalang antara Stasiun Lebak Bulus Grab – Poins Square dengan pengguna kendaraan bermotor,” papar Aprindy.

Sky bridge Lebak Bulus dibangun PT Intiland Development yang merupakan pemilik dari Poins Square Lebak Bulus. Pembangunannya menelan anggaran sekitar Rp 38 miliar. (Yus/Aa)

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrudin Liputo yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (10/11/2022) mengatakan, saat ini proses tersebut masih dalam pengkajian. “Karena banyak sekali benefit atau keuntungan yang diperoleh masyarakat pengguna maupun operator angkutan, bahkan pemerintah,” kata Liputo.

Pertama, dengan menggunakan basis account atau akun, maka saldo pemilik akan aman dalam kondisi apapun. Ini berbeda dengan penggunaan kartu uang elektronik yang berbasis chip saat ini.

“Kalau yang sekarang ini, ketika kartu hilang maka saldo yang ada di kartu kan ikut hilang juga. Tetapi, kalau pakai account based ticketing akan lebih aman,” papar Liputo.

Kedua,memberi kemudahan dan kenyamanan. Dan yang ketiga, dengan basis akun tersebut maka profiling pengguna atau pemilik akun akan terdata dengan lengkap.

“Sehingga, kita juga mengetahui profil masyarakat pengguna angkutan yang semestinya berhak mendapatkan subsidi maupun yang tidak berhak. Dengan demikian akan lebih adil,” ungkap Liputo.

Agar masyarakat semakin tertarik menggunakan angkutan umum, kemudahan dan kenyamanan akan terus ditingkatkan. Termasuk memperbanyak rute melalui integrasi angkot.

Sampai September lalu, sebut Liputo, jangkauan layanan angkutan umum integratif di Jakarta mencapai 86%. Tahun 2023 ditarget sudah 95%, dan jumlah pelanggan naik 51%.

“Kemudahan dan kenyamanan termasuk dengan meningkatkan layanan tarif integrasi tiga moda transportasi TransJakarta, MRT dan LRT Jakarta dalam sistem JakLingko, sesuai Rencana Induk Transportasi DKI Jakarta,” kata Liputo.

Sekedar informasi, data di Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dikutip Mobilitas, Kamis (10/11/2022) menunjukkan, jumlah angkutan kota yang bergabung dalam JakLingko telah mencapai 1.724 unit. Sementara bus TransJakarta sebanyak 1.869 unit.

Adapun jumlah penumpang TransJakarta, MRT dan LRT Jakarta saban harinya telah mencapai 1,07 juta penumpang per hari. Rinciannya, penumpang TransJakarta sebanyak 974.125 orang, LRT 4.486 orang dan MRT 95.197 orang. (Yus/Aa)

“Oh, itu belum ditetapkan Mas. Belum ada keputusan yang diambil soal kapan waktunya. Karena wacana ini kan berangkat dari usulan demi perbaikan layanan dan karena sejak tahun 2016 tarif juga belum pernah naik, yang perlu dibahas intensif. Saat ini masih dalam proses pembahasan. Nanti hasil akhir pembahasannya seperti apa, akan disampaikan ke masyarakat melalui media juga. Jadi begitu ya Mas,” papar Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub, Zulfikri, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (14/1/2021).

Dia menambahkan hingga saat ini, besaran tarif KRL Commuter Line Jabodetabek masih menggunakan tarif lama. Besaran tersebut seperti yang ditetapkan Menteri Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 17/2018 yakni Lalu tahun 2017, untuk 25 kilometer pertama sebesar Rp 3.000 dan setiap 10 kilometer berikutnya Rp 1.000, dengan tarif terjauh Rp 13.000.

Sebelumnya, Direktur Sarana Perhubungan Darat Kemenhub, Risal Wasal, dalam diskusi virtual bertajuk Pelayanan Baru dan Penyesuaian Tarif Commuter Line, Rabu (12/01/2022) menyebut saat ini Kementerian tengah mengkaji usulan kenaikkan tarif sarana transportasi kereta itu. Dia menyebut ada sejumlah faktor yang menjadi dasar untuk usulan ini.

“Kenaikan tarif KRL Commuter Jabodetabek dilakukan untuk menyesuaikan dengan tarif moda transportasi lain seperti Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek. Selain itu tentunya juga peningkatanan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” kata dia.

Risal menyebut, Kemenhub saat ini tengah melakukan kajian terkait kemampuan membayar masyarakat atau ability to pay (ATR) dan willingness to pay (WTP) terhadap kenaikan tarif KRL Commuter tersebut. “Setelah itu baru kami akan putuskan berapa kenaikannya,” ucap dia.

Pernyataan senada diungkap VP Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba. Bahkan dia membeberkan rencana kenaikan tarif yang kabarnya akan mulai berlaku 1 April 2022 nanti iru.

Alasannya, kata Anne, kenaikan tarif tersebut untuk pengembangan layanan sarana maupun prasarana penumpang baik di stasiun maupun di dalam KRL. Karena, lanjut dia, pendanaan untuk pengembangan dan peningkatan layanan itu semua berasal dari pengguna baik melalui tiket harian yang datang dari pengguna ataupun subsidi pemerintah dalam pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO).

“Untuk masalah tarif ini tentunya harus dikaji terus, karena KRL kan tidak mungkin tidak mengembangkan layanannya. Apa iya dalam lima atau sepuluh tahun ke depan kita tidak ingin melakukan perubahan, kan tentunya harus berubah ke yang lebih baik,” papar Anne dalam keterangan virtual, di Jakarta, Jumat (14/1/2022). (Jap/Fan/Aa)