“Pedoman itu sudah jelas dasar hukumnya yaitu Keputusan Menteri Perhubungan (Kepermenhub) KP 1001 tahun 2022, yang mengatur pedoman perhitungan biaya jasa ojol oleh aplikator,” papar Ketua Umum Garda Nasional, Igun Wicaksono, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (16/5/2025)

Regulasi itu, kata Igun, menetapkan bahwa aplikator hanya diperbolehkan menetapkan biaya sewa aplikasi kepada pengemudi maksimal 15 persen. Sedangkan tambahannya hanya 5 persen untuk biaya kesejahteraan mitra pengemudi.

“Tetapi nyatanya sampai saat ini aturan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Bahkan pemerintah hanya mendiamkan saja. Oleh karena itu kami sudah kehabisan kesabaran dan akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 20 Mei nanti. Dengan peserti sampai ribuan pengemudi Ojol dan simpatisan,” tandas Igun.

Para peserta aksi itu diklaim berasal dari Pulau Jawa, termasuk Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, serta sejumlah kota di Jawa Barat seperti Cirebon, Bandung, dan Karawang.

Aksi protes ini direncanakan akan dipusatkan di tiga lokasi di Jakarta, yaitu di Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI. (Jap/Aa)

Permintaan tersebut disampaikannya sebagai masukan untuk dilakukan revisi Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) oleh DPR RI. “Karena hari ini topiknya (pembahasan di RDP DPR RI) ini adalah tentang RUU LLAJ, mungkin kalau boleh, kami satu halaman saja masukan untuk ini, yaitu kendaraan roda dua sebagai transportasi penumpang,” kata Catherine.

Menanggapi usulan tersebut, Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (6/3/2025) menyebut usuln apapun boleh disampaikn ke DPR. Namun, jika DPR menyetujui hal itu dan mengesahkannya dalam Undang-undand LLAJ, maka hal itu merupakan kemunduran.

“Terutama dalam hal mewujudkan Indonesia yang aman dari kecelakaan lalu-lintas. Sebab, kalau kendaraan roda dua disahkan dan diakui sebagai angkutan umum maka boleh beroperasi dalm jarak jauh dengan kapasitas angkut barang maupun barang atau malah orang plus barang. Hal ini sangat berbahaya,” papar Jusri.

Padahal, sepeda motor memiliki yang membahayakan jika digunakan sebagai angkutan umum karena rentan terhadap kecelakaan. Berkendara sepeda motor juga berisiko tinggi karena pengendara sulit terlihat dan tingkat kestabilan berkendara yang rentan naik turun tingkatnya.

Pernyataan senada diungkap Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno. “Faktor safety menjadi pertimbangan tersebdiri untuk menjadikan sepeda motor sebagai sarana transportasi umum. Pengalaman selama ini memperlihatkan, kecelakaan yang dialami pengendara sepeda motor bisa lebih parah ketimbang pengemudi dan penumpang mobil,’ papar Djoko saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Oleh karena itu, pria yang juga pengajar di Fakultas Teknik Unika Soegijapranata Semarang itu mewanti-wanti DPR agar tidak memasukkan pernyataan yang mengesahkan kendaraan bermotor roda dua sebagai sarana angkutan umum. “Jika itu dilakukan (mengesahkan sepeda motor sebagai angkutan umum, maka yang terjadi adalah ironi. Karena selama ini, kita terus berupaya keras untuk mewujudkan zero accident di jalan raya kita,” tandas Djoko. (Tan/Anp/Aa)

Direktur Lalu-lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Suharto, menyebut evaluasi terhadap kebijakan penyesuaian tarif bis dilakukan. Tapi, kata dia, belum bisa saat ini karena baru berjalan beberapa hari.

“Kalau sekarang kan baru berjalan empat hari (sejak 11 September). Jadi ini masih masa transisi kan?. Setelah diberlakukan beberapa waktu itu baru bisa kita evaluasi secara menyeluruh,” papar Suharto saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Menurut Suharto, saat ini penyesuaian tarif tersebut masih dalam proses pemahaman dan penyesuaian dari semua pihak baik pemerintah, aplikator, pengemudi, hingga masyarakat.

“Tetapi, yang pasti dalam penetapan penyesuaian tarif ini kita sudah mengakomodir kepentingan semua stakeholder (pengemudi, aplikator, dan masyarakat pengguna jasa Ojol),” ujar Suharto.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menegaskan asosiasi tetap menolak keputusan penyesuaian tarif itu. “Setidaknya ada dua hal yang membuat kami keberatan,” kata Igun saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Pertama, untuk penetapan besaran tarif diminta tidak menggunakan sistem zonasi. Namun, kata dia diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing alias sesuai keputusan provinsi masing-masing.

“Karena, beban biaya hidup, biaya operasi angkutan, harga suku cadang, dan lainnya antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Karena itu, yang tahu persis besaran tarif yang pas itu ya masing-masing daerah,” ujar dia.

Kedua, untuk tarif sewa aplikasi yang ditetapkan oleh Kemenhub melalui KP Nomor 667 Tahun 2022 sebesar 15% juga diminta untuk direvisi. Sebab, besaran tersebut memberatkan pengemudi.

“Kami minta untuk tidak lebih dari 10%. Ini demi kebaikan bersama, antara aplikator, pengemudi, dan masyarakat pengguna jasa ojek online,” kata dia. (Jap/Din/Aa)

Namun, seperti dikatakan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati, pemberlakuan tarif anyar itu ditunda. “Karena kita mengakomodir aplikator. Akhirnya disepakati, tarif yang baru ini mulai berlaku pukul 01.00 WIB, Minggu, 11 September,” kata dia saat dikonfirmasi Mobilitas, Sabtu (10/9/2022).

Penyesuaian tarif Ojol itu disebut sebagai langkah penyesuaian terhadap kenaikkan harga BBM yang mulai berlaku 3 September lalu. Selain harga BBM, komponen penentuan tarif baru itu adalah upah minimum regional (UMR), asuransi pengemudi, serta biaya jasa minimal order empat kilometer.

Berikut besaran tarif baru itu berdasar Zona:
Untuk zona I yang meliputi Sumatera, Bali, dan Jawa kecuali Jabodetabe, tarif bawah naik 8% dan tarif batas atas naik 8,7%. Sehingga biaya jasa batas bawah menjadi Rp 2.000 dari sebelumnya Rp1.850 per kilometer (km).

Kemudian biaya jasa batas atas menjadi Rp 2.500 dari sebelumnya Rp2.300/km. Lalu biaya jasa minimal Rp 8.000 – Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 9.250 – Rp 11.500).

Untuk zona II yang meliputi Jabodetabek, tarif batas bawah naik 13% dan tarif batas atas naik 6%. Biaya jasa batas bawah menjadi Rp 2.550/km dari sebelumnya Rp 2.250/km.

Kemudian biaya jasa batas atas menjadi Rp 2.800/km dari sebelumnya Rp 2.700/km. Sedangkan biaya jasa minimal menjadi Rp 10.200 – Rp 11.200 dari sebelumnya Rp 13.000 – Rp 13.500)

Untuk zona III Zona yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, serta Papua, tarif batas bawah naik 9,5 % dan tarif batas atas naik 5,7%. Biaya jasa batas bawah menjadi Rp2.300/km dari sebelumnya Rp 2.100.

Kemudian biaya jasa batas atas menjadi Rp2.750/km dari sebelumnya Rp 2.600. Biaya jasa minimal menjadi Rp 9.200 – Rp 11.000 dari sebelumnya Rp 10.500 – Rp 13.000. (Jap/Aa)

Dalam keterangan resmi yang diterima Mobilitas di Jakarta, Senin (5/9/2022) lalu, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pengumuman tarif baru Ojol itu akan diumumkan dua hari kemudian (terhitung sejak 5 September 2022).

“Untuk penyesuaian tarif ojek online (Ojol) akan kami umumkan dalam dua hari ke depan, dengan besaran yang telah disesuaikan dengan kondisi terakhir penyesuaian harga BBM,” ungkap dia.
Budi

menegaskan bahan bakar minyak (BBM) merupakan komponen penting dalam operasional angkutan, ternasuk Ojol. Porsi unsur BBM ini dalam komponen biaya operasional layanan transportasi mencapai 11% – 40%. “Oleh karena itu penyesuaian tarif transportasi atau kendaraan umum harus dilakukan,” tandasnya.

Sebelumnya Budi telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Artinya, jika dia menetapkan penyesuaian tarif bisa berdalih sesuai dengan dasar hukum ini.

Namun, bagi peneliti Laboratorium Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, kebijakan Menhub yang akan menyesuaikan tarif Ojol tidak berdasar.

“Karena ojek kendaraan roda dua itu bukan sarana transportasi yang diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, kalau ada aturan yang menetapkan pengaturan tarif itu, berarti tidak berdasar undang-undang tersebut. Sehingga, sangat aneh jika Menhub menetapkan penyesuaian tarif Ojol,” papar Djoko saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Pernyataan serupa dilontarkan anggota komisi V DPR RI, Sudewo, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (7/9/2022). “Iya, ini sugguh aneh. Karena Kemenhub sampai saat ini  belum pernah melegalkan Ojol sebagai sarana layanan transportasi umum. Lha kok tiba-tiba mengatur tarif,” tandas dia. (Jap/Jrr/Aa)