Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (10/10/2024) menyebut, di tahun 2024 syarat untuk membeli sepeda motor listrik cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Meskipun satu NIK untuk satu unit, namun ini dinuilai masyarakat realistis dan memudahkan. Apalagi, masyarakat menilai jika dihitung-hitung biaya perawatan motor listrik juga lebih murah. Begitu pula dengan biaya energi (daya listrik) yang digunakan,” papar Budi.

Selain itu, faltor lain yang juga tidak kalah menjadi daya penarik minat masyarakat untuk membeli sepeda motor listrik adalah banyaknya pabrikan atau merek yang menjajakan produknya di Indonesia. Sampai saat ini ada 19 merek (dan 58 model motor) yang terdaftar sebagai merek motor listrik yang berhak mendapatkan subsidi Rp 7 juta bagi konsumen yang membelinya.

Sementara itu, data di situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SisaPira) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Kamis (10/10/2024) menunjukkan hingga pukul 18.30 WIB, jumlah kutoa motor listrik yang tersisa dinyatakan sudah tidak ada alias telah habis. Tetapi, jumlah yang g telah diterima masyarakat mencapai 60.821 unit.

Padahal, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyatakan kuota sepeda motor listrik yang berhak atas subsisi pembelian di tahun 2024 sebanyak 50.000 unit (pada Agustus 2024). Kemudian beberapa minggu kemudian ditambah lagi 10.857 unit, sehingga totalnya 60.857 unit.

Artinya, hingga Kamis (10/10/2024) masih ada sisa 36 unit yang belum diterima oleh konsumen. Ihwal fakta ini, Budi menyebut motor yang belum diserahkan ke konsumen itu masihg dalam proses pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

“Tahun 2025 , kami optimis pasar sepeda motor listrik semakin berkembang. Karena minat masyaeakat juga semakin tumbuh dan membesar,” tandas Budi. (Jap/Aa)

Bahkan, pemerintah juga telah memperluas target sasaran yang berhak menerima bantuan itu, dengan menyederhanakan syarat. Jika sebelumnya dibatasi untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saja, sejak 28 Agustus 2023 diperluas menjadi semua orang dengan syarat satu NIK untuk satu unit motor.

Namun, meski ada pertambahan peminat pembelian motor dengan menfaatkan bantuan itu, namun hingga 13 November 2023, ternyata jumlah peminat dan pembeli motor lsitrik dengan skema bantuan itu masih belum mencapai 10 persen dari traget penjualan yang sebanyak 200.000 unit di tahun 2023 ini.

Data di situs resmi penyaluran bantuan pembelian sepeda kotor listrik Sisapira yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Senin (13/11/2023) menunjukkan, hingga pukul 11.22 WIB, ternyata sisa kuota bantuan yang disediakan masih tersisa 188.171 unit.

Sedangkan yang sudah termanfaatkan baru sebanyak 11.829 unit. Rinciannya, yang sudah tersalurkan sebanyak 4.1148 unit (motor yang sudah terbeli), masih dalam status terverifikasi 1.771 unit, dan masih proses pendaftaran 5.910 unit.

Menyinggung pencapaian pemanfaatan bantuan dan realisasi penjualan motor listrik bersubsidi itu, Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setyadi, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Senin (13/11/2023) mengaku sulit untuk mencapai target. Khususnya di tahun 2023 ini.

Pasalnya, kata Budi, dengan sisa waktu yang masih satu setengah bulan di 2023 ini (pertengahan November sampai akhir Desember 2023) dan realisasi yang masih belum sampai 10 persen, sulit untuk mengejar target.

“Karena kami banyak kehilangan waktu untuk penjualan. Antara lain saat ada perubahan atau revisi siapa yang berhak menerima bantuan untuk pembeli (subsidi). Sebab, verifikator juga butuh waktu untuk melakukan penyesuaian,” papar dia. (Opi/Aa)

Kabar naiknya dana bantuan dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta untuk konversi satu unit sepeda motor tersebut diungkap Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. “(Besarannya yang baru) Rp 10 juta, yang diputuskan untuk konversi,” ungkap Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Dia menegaskan, program konversi merupakan salah satu cara untuk mengarahkan masyarakat beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik dalam rangka mewujudkan dekarbonisasi di Tanah Air. Target konversi, kata dia, pada tahun 2024 nanti sebanyak 150.000 unit motor, meningkat dari tahun ini yang sebanyak 50.000 unit.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Senda Hurmuzan Kanam di Jakarta, Jumat (10/11/2023) menyebut saat ini jumlah motor listrik konversi yang tengah berjalan sekitar 100 unit. Oleh karena itu, jumlah itu akan digenjot.

“Selain memperbesar dana bantuan konversi, jumlah bengkel yang saat ini ada 11 di sejumlah wilayah. Karenanya ke depan, bengkel konversi motor ini kita tumbuhkan dengan cara bengkel-bengkel kecil binaan perizinannya nanti merujuk ke bengkel yang sudah terdaftar, sehingga kebutuhan 1.000 bengkel konversi di tahun 2024 nanti bisa diwujudkan,” papar Senda.

Konversi motor biasa menjadi motor listrik merupakan salah satu alternatif yang ditempuh pemerintah untuk mempercepat populasi kendaraan bermotor listrik di Tanah Air, selain pemberian dana bantuan untuk pembelian sepeda motor listrik baru. Namun, besaran dana bantuan pembelian motor listrik baru itu tetap Rp 7 juta.

Sementara, hingga pukul 06.44 WIB, seperti terlihat di situs resmi Sisapira yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023) ternyata dari kuota yang disediakan untuk 200.000 unit motor, masih tersisa 188.830 unit. Sebab, yang telah dimanfaatkan baru 11.620 unit.

Dari jumlah pemnafaatan tersebut, yang sudah benar-benar tersalurkan baru 4.148 unit. Kemudian, 1.631 unit masih dalam status terverifikasi, dan 5.841 unit masih dalam proses pendaftaran. (Han/Aa)