Bahkan, pemerintah juga telah memperluas target sasaran yang berhak menerima bantuan itu, dengan menyederhanakan syarat. Jika sebelumnya dibatasi untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saja, sejak 28 Agustus 2023 diperluas menjadi semua orang dengan syarat satu NIK untuk satu unit motor.

Namun, meski ada pertambahan peminat pembelian motor dengan menfaatkan bantuan itu, namun hingga 13 November 2023, ternyata jumlah peminat dan pembeli motor lsitrik dengan skema bantuan itu masih belum mencapai 10 persen dari traget penjualan yang sebanyak 200.000 unit di tahun 2023 ini.

Data di situs resmi penyaluran bantuan pembelian sepeda kotor listrik Sisapira yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Senin (13/11/2023) menunjukkan, hingga pukul 11.22 WIB, ternyata sisa kuota bantuan yang disediakan masih tersisa 188.171 unit.

Sedangkan yang sudah termanfaatkan baru sebanyak 11.829 unit. Rinciannya, yang sudah tersalurkan sebanyak 4.1148 unit (motor yang sudah terbeli), masih dalam status terverifikasi 1.771 unit, dan masih proses pendaftaran 5.910 unit.

Menyinggung pencapaian pemanfaatan bantuan dan realisasi penjualan motor listrik bersubsidi itu, Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setyadi, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Senin (13/11/2023) mengaku sulit untuk mencapai target. Khususnya di tahun 2023 ini.

Pasalnya, kata Budi, dengan sisa waktu yang masih satu setengah bulan di 2023 ini (pertengahan November sampai akhir Desember 2023) dan realisasi yang masih belum sampai 10 persen, sulit untuk mengejar target.

“Karena kami banyak kehilangan waktu untuk penjualan. Antara lain saat ada perubahan atau revisi siapa yang berhak menerima bantuan untuk pembeli (subsidi). Sebab, verifikator juga butuh waktu untuk melakukan penyesuaian,” papar dia. (Opi/Aa)

Kabar naiknya dana bantuan dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta untuk konversi satu unit sepeda motor tersebut diungkap Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. “(Besarannya yang baru) Rp 10 juta, yang diputuskan untuk konversi,” ungkap Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Dia menegaskan, program konversi merupakan salah satu cara untuk mengarahkan masyarakat beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik dalam rangka mewujudkan dekarbonisasi di Tanah Air. Target konversi, kata dia, pada tahun 2024 nanti sebanyak 150.000 unit motor, meningkat dari tahun ini yang sebanyak 50.000 unit.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Senda Hurmuzan Kanam di Jakarta, Jumat (10/11/2023) menyebut saat ini jumlah motor listrik konversi yang tengah berjalan sekitar 100 unit. Oleh karena itu, jumlah itu akan digenjot.

“Selain memperbesar dana bantuan konversi, jumlah bengkel yang saat ini ada 11 di sejumlah wilayah. Karenanya ke depan, bengkel konversi motor ini kita tumbuhkan dengan cara bengkel-bengkel kecil binaan perizinannya nanti merujuk ke bengkel yang sudah terdaftar, sehingga kebutuhan 1.000 bengkel konversi di tahun 2024 nanti bisa diwujudkan,” papar Senda.

Konversi motor biasa menjadi motor listrik merupakan salah satu alternatif yang ditempuh pemerintah untuk mempercepat populasi kendaraan bermotor listrik di Tanah Air, selain pemberian dana bantuan untuk pembelian sepeda motor listrik baru. Namun, besaran dana bantuan pembelian motor listrik baru itu tetap Rp 7 juta.

Sementara, hingga pukul 06.44 WIB, seperti terlihat di situs resmi Sisapira yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023) ternyata dari kuota yang disediakan untuk 200.000 unit motor, masih tersisa 188.830 unit. Sebab, yang telah dimanfaatkan baru 11.620 unit.

Dari jumlah pemnafaatan tersebut, yang sudah benar-benar tersalurkan baru 4.148 unit. Kemudian, 1.631 unit masih dalam status terverifikasi, dan 5.841 unit masih dalam proses pendaftaran. (Han/Aa)

Hal itu diakui Deputi Menko Kemaritiman dan Investasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin, saat ditemui awak media di sela sebuah acara yang berlangsung di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

“Karena untuk konversi (motor biasa menjadi motor listrik) itu kan kendala dan proses yang harus dilakukan pemilik kan lebih berat ya ketimbang langsung membeli motor (listrik) baru. Biayanya juga lebih besar, sehingga (bantuan) Rp 7 juta kurang menarik minat orang (untuk melakukan konversi). Oleh karena itu kita akan evaluasi bantuan ini (untuk konversi motor),” papar Kaimuddin.

Hanya, Kaimuddin mengaku belum bisa menyebutkan berapa besaran bantuan untuk konversi motor tersebut yang disediakan oleh negara.

“Belum bisa disebut, karena kita masih evaluasi. Kita hitung, komponen-komponen yang dibutuhkan (perkembangan harga terkini) dan biaya jasa dan sebagainya. Kita diskusikan dengan bengkel-bengkel yang ditunjuk menjadi tempat konversi, karena dalam bantuan konversi ini, yang menagih ke pemerintah itu mereka,” papar Kaimuddin.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kementerian ESDM) Yudo Dwinanda, Jumat (27/10/ 2023) lalu, saat penyerahan motor listrik pertama hasil konversi mengatakan pemerintah menargetkan di tahun ini paling tidak ada 50.000 motor listrik hasil konversi. Namun, Yudo tak memungkiri biaya konversi cukup mahal, yakni sekitar Rp 17 juta.

“Program konversi sepeda motor listrik ini merupakan program unggulan untuk mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik roda dua,” ungkap Yudo yang dirilis melalui situs resmi ebtke.esdm.go.id, yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Pada sisi lain, ternyata pemanfaatan bantuan pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit untuk satu Nomor Induk Kependudukan oleh masyarakat ternyata masih jauh dari kuota yang disediakan. Seperti terlihat di situs resmi Sisapira.id, yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Jumat (10/11/2023) hingga pukul 14.38 WIB, bantuan pembelian yang sudah tersalurkan sebanyak 4.148 unit.

Sedangkan yang masih dalam status terverifikasi sebanyak 1.488 unit, dan yang masih dalam proses pendaftaran sebanyak 5.886 unit. Walhasil, sisa kuota bantuan yang tersedia mencapai 188.478 unit, dengan kata lain pemanfaatan bantuan pembelian itu oleh masyarakat masih jauh dari target yang ditetapkan. (Jon/Din/Aa)