Orang tersebut meminta agar ketentuan di pasal 85 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan yang menyatakan masa berlaku SIM lima tahun dibatalkan. Dia meminta agar masa berlaku SIM seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni seumur hidup.

Kepala Subdirektorat SIM Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu-lintas Polri, Kombes Pol.Trijulianto Djati Utomo, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (15/5/2023) enggan mengomentari gugatan itu. Kendati begitu, dia menjelaskan masa berlaku SIM yang dibatasi lima tahun mememiliki tujuan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan di jalan.

“Karena mengemudikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, dibutuhkan persyaratan kesehatan psikis dan fisik, keterampilan atau kemampuan. Oleh karena itulah diperlukan legitimasi yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan mampu dan layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya,” papar Djati.

Sementara, secara alamiah kemampuan fisik dan psikis seseorang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga kemampuan maupun keterampilan dalam menggunakan suatu peralatan termasuk kendaraan bermotor berkurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kembali.

“Jadi itu dasarnya. Tujuannya, tentu demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama di jalan raya. Karena negara berkewajiban melindungi keselamatan dan keamanan segenap warga negaranya,” tandas Djati.

Pernyataan senada diungkap pengamat transportasi publik, Djoko Setijowarno, yang dihubungi Mobilitas, dari Jakarta, Senin (15/5/2023). Menurut dia, penggunaan kendaraan bermotor di jalan bukan sekadar kesenangan atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan dan keselamatan orang lain.

“Oleh karena itu, untuk mengemudikan kendaraan dibutuhkan kemampuan,keterampilan, dan kesehatan. Sementara, secara alamiah kemampuan fisik baik secara sensorik maupun motorik seseorang mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Jadi evaluasi dalam periode tertentu itu penting,” tandas Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu. (Jap/Aa)

Inpres yang ditujukan untuk beberapa kepala lembaga/badan – salah satunya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) – itu berbunyi Kaplori diminta untuk “Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,”

Kepala Subdirektorat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Korps Lalu-lintas Polri, Kombes Pol. Taslim Chairuddin yang dihubungi Mobilitas, Senin (21/2/2022) menegaskan, saat ini proses untuk menuju pemberlakuan aturan tengah berlangsung.

“Karena untuk menerapkan aturan tersebut diperlukan setidaknya dua proses. Pertama mengubah regulasi yaitu Paeraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor (Ranmor)Dan kedua perlu waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak kaget,” papar Taslim.

Meski begitu, lanjut Tasli, sesuai dengan peran dan fungsi Polri sebagai stabilistor keamanan dan dinamisator masyarakat, lembaga penegak hukum ini mendukung penuh kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Jadi, kami selaku pengemban pertauran tentu juga menunggu proses revisi regulasi dan kesiapan masyarakat,” tandas dia.

Kepala Hubungan Masyarakat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (21/2/2022) menyatakan, permintaan agar lembaga/badan mewajibkan pemohon SIM, STNK, SKCK, persyaratan ibadah haji, hingga jual beli tanah menyertakan kartu BPJS adalah demi meningkatkan jaminan kesejatan kepada masyarakat secara menyeluruh.

“Sehingga, ketika anggota masyarakat itu sakit dan memerlukan pengobatan akan di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ini sesuai dengan amanah untuk melindungi seluruh masyarakatdan memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong,” papar dia.

Anas menegaskan, pihaknya menargetkan jumlah peserta BPJS Kesehatan tahun 2022 telah mencapai 245.144.462 jiwa atau 88.51% dari total jumlah penduduk.”Dan target kami, sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) total peserta BPJS Kesehatan mencapai 98% populasi penduduk Indonesia pada tahun 2024,” tandas dia. (Swe/Fer/Aa)

Menurut Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) SIM Korlantas Polri, Komisaris Besar Pol. Djati Utomo, penggunaan aplikasi e-AVIS ini telah diujicoba di sejumlah tempat. Di antaranya di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat dan di Satpas SIM Poltabes Kota Bandung.

“Hasilnya, sudah berjalan sesuai dengan harapan. Nah, dari serangkaian uji coba itu kita pastikan penggunaan aplikasi ini sudah siap. Insya Allah segera setelah dilakukan ujicoba lagi di sejumlah daerah. pekan depan (atau minggu terakhir di bulan September) kita uji coba lagi di te,pat lain yaitu di Satpas SIM Polrestabes Semarang dan Polrestabes Surabaya. Dua kota besar lainnya di Indonesia,” papar Djati saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Hanya, Djati belum bisa memastikan kapan tepatnya aplikasi e-AVIS ini secara efektif digunakan dalam proses pembuatan SIM. “Yang pasti, kita rencanakan segera. Karena ini kan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat sekaligus, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif dari kerumumunan dalam rangka pencegahan paparan Covid-19 kan?,” ungkap dia.

Tetapi, dia mengingatkan aplikasi ini hanya untuk yang berakitan dengan proses pendaftaran dan ujian terori. Sedangkan untuk ujian praktik untuk mendapatkan SIM, masyarakat tetap diminta untuk datang ke Satpas SIM.

“Tetapi yang pasti, dengan proses tersebut kerumunan akan terkurangi. Dan durasi orang datang ke tempat-temat ramai termasuk Satpas SIM juga akan berkurang,” jelas Djati.

Untuk prosesnya, mulai dari pendaftaran tetap seperti biasa. Setelah seseorang berhasil mendaftar secara online via aplikasi itu, maka yang bersangkutan diminta untuk melakukan pembayaran baik melakukan transfer di ATM maupun melaui internet banking maupun phone bangking dan sebagainya lalu akan mendapatkan notifikasi pembayaran berhasil.

Setelah itu baru ke tahap ujian teori. Jika yang bersangkutan lulus ujian ini maka tahap selanjutnya akan dilakukan ujian teori di masing-masing Satpas SIM yang direkomendasikan bagi orang yang bersangkutan.

Jika ujian teori juga lolos, maka kepada pemohon yang bersangkutan akan diberitahu kapan SIM akan selesai diproses dan diterbitkan. Tetapi, sebelumnya kepada pemohon juga diminta tandatangan melalui scaner atau secara digital. Pengambilan SIM bisa dilakukan ke Satpas SIM atau dikirimkan. (Yap/Din/Aa)