“Iya sudah selesai proses konstruksinya.Sekarang sedang menunggu surat keputusan untuk pengoperasi dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Insya Allah awal tahun depan sudah dioperasikan,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Bahkan, menurut Danang,pembangunan fisik ruas tol ini sudah rampung pada September lalu. Kini sudah tidak aktifitas pekerjaan, karena sarana perlengkapan yang dibutuhkan sebuah jalan tol seperti rambu dan lampu pun sudah terpasang.

Pengoperasian akses jalan tol yang akan dikelola PT Astra Tol Cipali ini diharapkan memicu semakin aktifnya operasional Bandara Kertajati yang saat ini masih menggunakan jalan provinsi. Sebab melalui jalan tol bukan hanya menghemat waktu tetapi juga menjadikan perjalanan lebih nyaman.

“Selain itu akan membuka akses perkembangan wilayah. Sebab dengan terkoneksi ke jalan tol Cipali maka masyarakat di Karawang, Bandung, hingga Cirebon bisa memanfaatkan pesawat di Bandara Kertajati untuk melakukan penerbangan rute domestik maupun internasional,” jelas Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta itu.

Pengoperasian ruas tol ini kemungkinan juga berbarengan dengan delapan ruas tol lainnya. Ruas baru ini berada di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. (Din/Aa)

Seperti dikatakan Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, dengan kenaikan sebesar itu, maka tarif tol Trans Jawa akan naik dari Rp 691.500 menjadi Rp 722.000.

Menurut dia, kenaikan itu dikarenakan tarif sejumlah ruas tol mengalami penyesuaian. Empat ruas itu merupakan jalan tol yang dikelola oleh anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk serta Waskita Toll Road.

Keempatnya adalah Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Solo-Ngawi, serta Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo. “Besaran kenaikan tarif ini berdasar Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Selain itu berdasar Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang diubah melalui PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol,” ungkap Heru saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (18/8/2021).

Pada Undang-undang itu disebutkan, lanjut Heru, bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Sementara, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I tahun 2021 tumbuh 7,07% year on year.

“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini tentunya menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha kembali beraktivitas meski dengan pembatasan-pembatasan. Dengan adanya jalan tol, distribusi barang dan jasa juga lebih mudah. Selain itu penggunaan bahan bakar bagi angkutan juga lebih efisien,” jelas Heru.

Investasi jalan tol
Dan yang lebih penting, tambah Heru, dengan penyesuaian tarif itu maka iklim investasi jalan tol juga kondusif. Karena kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol juga terjaga.

Ketua Harian Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengingatkan agar pengelola jalan tol juga mengevaluasi terhadap pelayanan yang mereka berikan. Bukan hanya sarana jalan saja yang perlu mendapatkan perhatian, tetapi juga aspek keamanan dan keselamatan di jalan tol.

“Bagaimana soal manajemen arus lalu-lintas. Bagaimana kondisi jalanan di saat perubahan musim, khususnya di saat musim hujan, itu harus diperhatikan. Terutama di Jalan tol Trans Jawa,” kata dia saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (18/8/2021).

Bahkan, lanjut Tulus sejatinya di tengah dampak pandemi Covid-19 yang masih besar di Indonesia, Menaikan tarif jalan tol, juga masih riskan. “Apalagi, bagi sektor usaha yang setiap hari menggunakan jalan tol ini dalam kegiatan bisnis mereka. Karena kalau sektor usaha itu menaikan biaya produksinya, ujung-ujungnya yang akan menaggung masyarakat selaku konsumen,” ujar Tulus. (Din/Awe/Aa)