Berdasar Permendagri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 pasal 10 ayat 1 menegaskan semua kendaraan listrik baterai dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dan pembebasan BBNKB tersebut diberikan kepada kendaraan listrik untuk angkutan penumpang maupun barang atau komersial.

Beleid yang mulai berlaku 11 Mei 2023 itu menegaskan, tarif PKB 0% yang diberikan kepada kendaraan setrum itu dari dihitung dari besaran dasar pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Begitu pun dengan tarif 0% BBNKB-nya, juga dihitung dari besaran dasar tarif bea tersebut.

Tetapi, satu hal yang perlu dicatat, pembebasan PKB dan BBNKB kendaraan listrik ini tidak berlaku untuk kendaraan listrik hasil konversi dari kendaraan konvensional.

Sebab, pasal 10 ayat 3 dari Permendagri itu secara tegas menyatakan bahwa tarif PKB dan BBNKB yang dikenakan berdasar nilai jual kendaraan dengan acuan harag pasar.

“Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang mengacu pada Harga Pasar Umum pada pekan pertama Desember 2022,” bunyi ayat 3 pasal 10 itu yang dikutip Mobilitas, di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Seperti diketahui, sebelumnya berdasar Permendagri Nomor 82/ Tahun 2022 pasal 11 ayat 1 kendaraan listrik murni atau listrik berbasis baterai masih dikenai PKB dan BBNKB. Besarannya, masing-masing 10%. (Din/Aa)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bantuan subsidi pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) itu mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023.

“Subsidi ini diberikan dalam rangka mempercepat industri KLBB di Indonesia sehingga mendorong efisiensi dan ketahanan energi, kualitas udara bersih dan kelestarian lingkungan,” papar Luhut konferensi pers KLBB, di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita yang hadir di acara itu menyatakan sepanjang tahun ini – mulai 20 Maret hingga akhir Desember 2023 – pemerintah akan memberikan subsidi untuk motor listrik 200 ribu unit dan 35.900 unit kendaraan roda empat.

“Dengan insentif ini, kita harapkan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air  berkembang. Karena minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai semakin tinggi, sehingga industri (kendaraan listrik) dari hulu ke hilir juga berkembang,” papar Agus.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), yang dikutip Mobilitas, Senin (6/3/2023) menunjukkan penjualan mobil listrik di Indonesia sebanyak 15.437 unit. Jumlahnya meroket 383,46% dibanding tahun 2021 yang sebanyak 3.193 unit.

Sebelumnya, hasil survei Charta Politika terhadap 1.220 responden yang diterima Mobilitas belum lama ini memperlihatkan hanya 28% masyarakat yang berminat menggunakan kendaraan listrik. Sementara 61% lainnya masih enggan.

Dari mereka yang menyatakan enggan, sebanyak 31,8% menilai harga kendaraan listrik masih mahal. Kemudian 28,6% tidak yakin dengan teknologi dan cara pemakaian kendaraan listrik, lalu 25,6% mengaku lebih nyaman dengan kendaraan berbasis BBM, dan 10,5% lainnya menyebut kendaraan listrik masih sulit didapatkan di wilayah domisilinya. (War/Aa)

.