Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan sepanjang tahun 2024 kemarin jumlah mobil hybrid (HEV) yang terjual dari pabrik ke dealer (wholesales) di Indonesia mencapai 56.906 unit. Jumlah tersebut naik 8,25 persen dibanding total penjualannya selama tahun 2023 yang sebanyak 52.568 unit.

Pada saat yang sama, jumlah mobi elektrifikasi berteknologi PHEV yang terlego di Tanah Air mencapai 136 unit. Jumlah penjualan tersebut naik dibanding total penjualan pada tahun sebelumnya yang masih sebanyak 128 unit.

Sedangkan jumlah BEV yang terjual dari pabrik ke dealer mencapai 43.168 unit. Jumlah itu melejit dibanding total wholesales yang tercetak pada tahun 2023, yang masih sebanyak 17.051 unit.

Tren penjualan mobil berteknologi ramah lingkungan di Indonesia saat ini, menurut Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara, sejalan dengan awareness masyarakat terhadap lifestyle kekinian yang tengah menjadi tren dunia. Tren gaya hidup itu adalah peduli lingkungn melalui teknologi sarana mobilitas yang digunakan.

“Tetapi, faktor itu bukanlah satu-satunya.  Karena faktor logika atau rasionalitas juga menjadi faktor penentu lainnya,” tutur Kukuh saat ditemui Mobilitas di sela peluncuran MPV listrik submerek BYD, Denza D9, di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Orang memilih mobil hybrid selain merasa selain bisa berkontribusi mengurangi tingkat emisi karbon karena konsumsi bahan bakar (BBM) mobil ini jauh lebih irit. “Jadi dua hal yang dijalankan pemilik kendaraan hybrid yaitu lisfestyle (gaya) sekaligus rasional (logika) kalkulasi biaya BBM. Begitu juga dengan pemilik listrik (BEV). Apalagi BEV juga penuh fitur canggih menjadi daya tarik mereka,” papar Kukuh.

Soal harga, Kukuh mengakui memang mobil elektrifikasi lebih mahal ketimbang mobil biasa. Namun, di tahun 2025 ini, ada sentimen positif berupa insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Insentif itu mulai dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3% untuk mobil hybrid, PPnBM DTP sebesar 15 persen untuk impor BEV roda empat dan penyerahan BEV roda empat produksi dalam negeri.

Kemudian Pajak Pertambahan Nilai DTP (PPN DTP) 10 persen untuk penyerahan BEV roda empat dan bus tertentu dengan nilai TKDN minimal 40 persen, hingga pembebasan Bea Masuk (BM) atau BM 0 persen BEV CBU. “Dan di tahun ini pula BI Rate (suku bunga acuan Bank Indonesia) turun kan, Ini bisa menambah sentimen positif itu,” tandas Kukuh. (Anp/Aa)

Kebijakan stimulus ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135 Tahun 2024. Beleid anyar yang diundangkan pada 31 Desember 2024 tersebut menjadi bukti kebijakan PPnBM DTP 100 persen yang berlaku di tahun anggaran 2024. Saat itu kebijakan stimulus itu ditetapkan melalui PMK Nomor 9 Tahun 2024.

Pemberian insentif yang didasari PMK 135 Tahun 2024 itu berlaku selama satu tahun yakni terhitung mulai Januari hingga Desember 2025. “PPnBM yang ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025,” bunyi ayat 3 Pasal 3 PMK 135/2024 itu.

Merespon pemberian insentif ini, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Edukasi Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Achmad Rofiqi yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (9/1/2024) menyebut insentif memang memiliki manfaat yang lumayan bagi konsumen. Namun, lanjut Rofiqi, yang perlu dilakukan pemerintah adalah segera menerbitkan aturan turunan dari PMK 135 Tahun 2024 yang menjadi petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya di lapangan.

“Mengapa demikian, karena dengan adanya informasi baru PPnBM DTP 100 persen seiring dengan terbitnya PMK 135 Tahun 2024 itu, calon pembeli menjadi wait and see, masih menunggu dulu bagaimana eksekusi dari aturan tersebut. Ya, tentu konsumen ingin mendapat harga yang terbaik dengan PPnBM DTP itu. Sementara, industri (kendaraan listrik yang menjual kendaraan itu) masih menunggu bagaimana aturan pelaksanaannya,” papar Rofiqi.

Oleh karena itu, dia berharap aturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari PMK 135 Tahun 2024 tersebut segera diterbitkan, sehingga penjualan mobil listrik murni (BEV) tidak terhenti akibat konsumen yang menunggu kepastian.

“Karena kami (Periklindo) juga mendapatkan laporan dari teman-teman di daerah, khususnya dealer kendaraan listrik roda empat itu terus menanyakan ini. Mereka mengatakan, banyak calon pembeli yang sebelumnya menyatakan minat untuk beli ternyata belum jadi karena masih menunggu kepastian ketentuan resmi PPnBM DTP 100 persen itu,” tandas Rofiqi. (Anp/Aa)

Data perusahaan riset dan konsultan pasar Marklines yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Rabu (26/6/2024) menunjukkan, 15 negara pasar utama itu terdiri dari Republik Rakyat cina, Jepang, India, Jerman, Prancis, Brasil, Inggris, Korea Selatan, Kanada, Italia, dan Thailand. Kemudian tiga negara Nordik, yaitu Norwegia, Swedia, dan Finlandia.

“Penjualan mobil elektrifikasi (BEV dan hybrid) di 15 negara ini menyumbang 90,4 persen dari total penjualan mobil elektrifikasi di dunia,” bunyi keterangan riset perusahaan tersebut.

Penjualan mobil setrum murni (BEV) selama Januari – Mei 2024 di 5 negara itu tercatat sebanyak 4,58 juta unit (atau setara 19,9 persen dari total penjualan mobil berbagai jenis yaitu elektrifikasi maupun konvensional). Total penjualan ini menanjak 24,2 persen dibanding periode sama di tahun 2023.

Sementara, total penjualan mobil hybrid di saat yang sama, sebanyak 1,885 juta unit (7,7 persen dari total penjualan seluruh jenis mobil). Jumlah ini menanjak 15,6 persen dibanding total penjualan yang dicatatkan mobil jenis ini di januari – Mei 2023. (Din/Aa)