Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (10/10/2024) menyebut, di tahun 2024 syarat untuk membeli sepeda motor listrik cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Meskipun satu NIK untuk satu unit, namun ini dinuilai masyarakat realistis dan memudahkan. Apalagi, masyarakat menilai jika dihitung-hitung biaya perawatan motor listrik juga lebih murah. Begitu pula dengan biaya energi (daya listrik) yang digunakan,” papar Budi.

Selain itu, faltor lain yang juga tidak kalah menjadi daya penarik minat masyarakat untuk membeli sepeda motor listrik adalah banyaknya pabrikan atau merek yang menjajakan produknya di Indonesia. Sampai saat ini ada 19 merek (dan 58 model motor) yang terdaftar sebagai merek motor listrik yang berhak mendapatkan subsidi Rp 7 juta bagi konsumen yang membelinya.

Sementara itu, data di situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SisaPira) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Kamis (10/10/2024) menunjukkan hingga pukul 18.30 WIB, jumlah kutoa motor listrik yang tersisa dinyatakan sudah tidak ada alias telah habis. Tetapi, jumlah yang g telah diterima masyarakat mencapai 60.821 unit.

Padahal, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyatakan kuota sepeda motor listrik yang berhak atas subsisi pembelian di tahun 2024 sebanyak 50.000 unit (pada Agustus 2024). Kemudian beberapa minggu kemudian ditambah lagi 10.857 unit, sehingga totalnya 60.857 unit.

Artinya, hingga Kamis (10/10/2024) masih ada sisa 36 unit yang belum diterima oleh konsumen. Ihwal fakta ini, Budi menyebut motor yang belum diserahkan ke konsumen itu masihg dalam proses pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

“Tahun 2025 , kami optimis pasar sepeda motor listrik semakin berkembang. Karena minat masyaeakat juga semakin tumbuh dan membesar,” tandas Budi. (Jap/Aa)