Beleid itu – secara esensial – membawa pesan bahwa mobil listrik sejak 1 April 2026 tidak lagi bebas pajak meski dengan pemungut pemerintah daerah. Tetapi untuk besaran insentifnya, itu diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Namun, setelah menerbitkan dalam waktu kurang dari sebuian beleid itu diberlakukan, Menteri Dalam Negeri, TIto Karnavian, menginstruksikan semua gubernur membebaskan pajak kendaraan listrik (EV). Instruksi itu diberikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor.

Menanggapi hal itu, Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyebut langkah Menteri Tito itu tepat, sebagai koreksi dari penerjemahannya bahwa mobil listrik ‘bisa’ dipajaki sesuai kebijakan pemerintah daerah. “Karena kalau pemajakan itu terjadi maka bertolak belakang dengn bagi masyarakat maupun investor. Pemerintah ingin memacu adopsi kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan ke BBM fosil dan menciptakan lingkungan bersih. Instrumennya insentif,” ujar Andry.

Selain itu, lanjut Andry, agar dopsi itu makin kuat dan industrinya memberikan manfaat ekonomi yang besar maka produksi harus lokal. Itu bisa terjadi kalau investor diberi insentif juga dan hasil produksinya laku terjual. “Itulah mengapa pemajakan EV itu kontraproduktif,” tandas dia saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Terlebih,sebut Andry, pemerintah menargetkan 944.000 unit mobil listrik beroperasi pada 2030. Sehingga perlu mengejar penjualan 840.000 unit untuk mencapai target tersebut, atau sekitar 136.000 unit per tahun.

Sedangkan data Kementerin Perindustrian menunjukkan, populasi kendaraan listrik di Indonesia hingga Maret 2026 sebanyki 358.205 unit. Jumlah itu terdiri 236.451 unit sepeda motor listrik, 119.638 unit mobil listrik, 798 unit bus listrik, 537 kendaraan komersial listrik, serta kategori lainnya.

Adapun perusahaan perakitan mobil listrik 14 dengan kapasitas produksi mencapai 409.860 unit per tahun, 68 perusahaan sepeda motor listrik dengan kapasitas 2,51 juta unit per tahun, serta sembilan perusahaan bus listrik dengan kapasitas 4.100 unit per tahun. Total investasi sektor ini telah mencapai Rp25,674 triliun. (Din/Aa)

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSLN PLN, Gregorius Adi Trianto yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (2/4/2024) menyebut SPKLU sebanyak itu disediakan PLN yang bekerjasama dengan sejumlah mitra.

“Selain untuk memberikan kenyamanan bagi para mudik yang menggunakan kendaraan listrik, penyediaan SPKLU ini juga menjadi wujud komitmen kami (PLN) dalam mendukung berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Adi itu.

Bahkan, lanjut Adi, untuk memberikan rasa pasti dan kenyamanan kepada para pengguna kendaraan listrik,- khususnya mobil listrik – di Tanah Air yang rata-rata memiliki daya jangkuan jarak sejauh 300 kilometer (Km) hingga 500 Km.

“Sehingga, kami penempatan lokasi SPKLU itu kami setting dengan jarak yang aman bagi pengguna mobil listrik. Misalnya, di jalur mudik utama seperti jalan tol Trans Sumatera dan Tol Trans Jawa, kami tambahkan 100 SPKLU untuk menambah SPKLU yang telah ada. Jadi kalau dihitung, jarak antara satu SPKLU satu dengan lainnya, itu rata-rata 23 kilometer,” jelas Adi.

PLN, kata Adi, menempatkan SPKLU di beberapa titik utama sepanjang jalur mudik baik di wilayah Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Bahkan di wilayah Nusa Tenggara hingga Papua.

Sedangkan untuk pengguna sepeda motor listrik, perusahaan setrum milik negara ini menyiagakan 9.771 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Selain itu menyiagakan 1.839 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

“Dan untuk mendukung penyiagaan perangkat pengisian daya listrik maupun penukaran baterai sepeda motor listrik itu, kami juga siagakan 3.504 orang pegawai yang memantau perangkat tersebut selama 24 jam. Sehingga, bagi para pemudik dengan kendaraan listrik tidak perlu ragu, karena aman dan nyaman,” tandas Adi. (Jan/Aa)

Seperti diungkap Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, sampai saat ini harga mobil listrik baterai masih terbilang mahal. Sehingga, konsumen kelas atas dengan daya beli yang tinggi saja yang menjangkaunya.

“Nah, karena konsumennya kebanyakan itu kelompok masyarakat dengan strata ekonomi yang tinggi atau kelas atas, maka cara pembayaran pembeliannya lebih menggunakan cara cash atau tunia. Ya sekitar 80 persen sampai 85 persen. Sisanya kredit, itu pun dengan tenor yang terbilang singkat,” papar Suwandi saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Selain faktor harga dan cara pembayaran pembelian yang lebih banyak tunai itu, faktor lain yang menyebabkan peran lembaga leasing dalam pembiayaan pembelian BEV yang masih minim di Tanah Air adalah, karena masih belum terbentuknya ekosistem kendaraan tersebut. Ekosistem bukan sekadar jumlah mobil listrik yang ada di masyarakat plus infrastruktur pendukungnya semata, tetapi juga pasar kendaraan bekasnya.

“Sehingga, ketika ada kredit macet, lalu mobil diambil oleh leasing maka ketika akan dijual melalui lelang, leasing juga akan kesulitan. Faktor ini juga menjadi pertimbangan,” kata Suwandi.

Hal serupa diungkap peneliti dari Indonesia Renewable Energy and Economic Institute (IREEI), Muhammad Hafidudin. Dia yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (5/3/2024) mengatakan faktor pasar kendaraan bekas yang belum terbentuk, persoalan jika terjadi kerusakkan mobil dan harus berganti baterai secara keseluruhan yang biayanya hampir sama dengan membeli mobil baru juga menjadi pertimbangan.

Dengan kata lain, lanjut Hafidudin, soal penurunan atau depresiasi nilai dari barang, dan jaminan dari asuransi juga menjadi pertimbangan. Sebab, sampai sekarang harus diakui, soal jaminan dari asuransi untuk perlindungan risiko mobil listrik masih minim.

“Meskipun banyak pabrikan yang memberi garansi baterai hingga beberapa waktu tertentu. Informasi yang saya terima dari teman-teman di leasing, keenganan mereka untuk pembiayaan kendaraan listrik baterai itu karena soal mitigasi potensi risiko masih banyak kendala,” papar Hafidudin. (Anp/Aa)

“Jadi yang kami usulkan agar penerima subsidi pembelian kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil listrik, itu bukan dari kelompok menengah ke atas yang secara finansial sanggup untuk membeli walau tanpa subsidi,” tutur Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Taufiek Bawazier, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Dengan kebijakan seperti itu, maka dorongan agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik juga lebih besar. Sehingga, keuntungan yang didapat pemerintah juga lebih banyak yakni pemasyarakatan kendaraan listrik tercapai dan tujuan subsidi yang menggunakan anggaran negara tepat sasaran.

“Nah, untuk mendapatkan profil calon pembeli kendaraan listrik yang memang layak untuk diberikan subsidi, kita akan pakai data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” tandas dia.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menerapkan kebijakan pemberian subisdi pembelian kendaraan listrik mulai Maret tahun ini. Untuk pembelian sepeda motor diberi subsidi sebesar Rp 7 juta, sedangkan untuk pembelian mobil listrik tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya 1%. (Din/Aa)

Bahkan, pada tahun 2030 atau lima tahun setelahnya, ditargetkan sudah ada 2 juta mobil listrik dan 13 juta unit sepeda motor listrik berseliweran di jalanan. “Dasar pemikiran program pemasyarakatan KBLBB adalah untuk meningkatkan ketahanan Energi Nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM dan lingkungan,” kata Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Tasrif Arifin di Jakarta, akhir Januari silam.

Namun, sampai dengan pertengahan November tahun ini, ternyata jumlah total kendaraan listrik – roda empat atau lebih dan sepeda motor – di Tanah Air baru ada 14.400 unit.

“Iya benar masih sebanyak itu. Dari dari jumlah ini terbanyak sepeda motor yaitu 12.464 unit. Lalu 1.656 unit mobil penumpang, 262 unit kendaraan roda tiga, 13 unit bus, dan 5 unit mobil barang,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Kini, lanjut Budi, pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan setrum itu. Khususnya di lingkungan lembaga pemerintah dan sarana angkutan umum.

“Karena kalau lembaga-lembaga pemerintah dan sarana publik telah menggunakan dibarengi dengan penyediaan infrastruktur pendukung maka masyarakat akan mengikuti. Pola-pola perilaku masyarakat yang kita amati seperti itu,” kata dia.

Kini di Tanah Air telah lahir sejumlah agen pemegang merek mobil listrik, termasuk untuk bus. Merek mulai aktif mencoba menggelontorkan produk, dan sedikitnya 13 unit bus yang saat ini telahmengajukan uji tipe.

“Nantinya bus-bus itu akan dipakai oleh TransJakarta. Kemudian oleh Perum PPD dan Damri,” ucap Budi.

Konversi sepeda motor
Pemasyarakatan kendaraan listrik juga dilakukan untuk kendaraan jenis sepeda motor. Untuk menpercepat penggunaan kendaraan roda dua setrum ini pemerintah menawarkan program konversi yakni dari motor biasa diubah menjadi motor listrik.

“Kita memiliki dasar hukum berupa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepea Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Nanti akan kita berikan berbagai kemudahan untuk pemiliknya termasuk dalam mengurus surat-surat keabsahannya,” kata mantan Widyaiswara di Korlantas Polri itu.

Selain itu, pemerintah juga mengupayakan agar tercipta sistem penggantian baterai untuk kendaraan listrik – khususnya sepeda motor – sehingga bukan hanya memudahkan pengguna kendaraan itu kala daya baterainya mulai habis, tetapi juga bisa menekan harga jual motor listrik baru.

“Karena dengan sistem battery swap (tukar baterai) itu motor bisa dijual tanpa baterai karena baterai bisa disewa dari tempat penukaran baterai. Kalau harga murah maka minat orang untuk beli juga tinggi,” ucap Budi.

Data Kementerian ESDM menunjukkan hingga September 2021 jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia sebanyak 187 unit. Fasilitas ini tersebar di 155 lokasi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. (Jap/Aa)

Kesimpulannya, pada tahun 2030 nanti, jumlah kendaraan bersumber tenaga dari setrum itu mencapai 145 juta.

“Bahkan, jika semua negara-negara di dunia saat ini setuju mewajibkan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, maka di tahun 2030 jumlah kendaraan listriki di dunia bisa mencapai 230 juta unit,” bunyi rangkuman hasul penelitian itu seperti dikutip The Guardian, Jumat (30/4/2021).

Hingga tahun 2020 lalu, jumlah kendaraan listrik di planet bumi baru sebanyak 11 juta unit. Artinya – jika prediksi itu benar – maka di tahun 2030 jumlah populasi kendaraan listrik telah meroket hingga 10 kali lipat lebih.

Khusus di tahun 2020 saja, penjualan kendaraan listrik di dunia hanya sebanyak 3 juta unit. Dan di tahun itu pula, total jumlah van listrik, truk besar, dan bus baru 1 juta unit.

“Tren penjualan saat ini sangat menggembirakan tetapi tujuan iklim dan energi kita bersama membutuhkan penyerapan pasar yang lebih cepat,” ungkap Executive Director IEA, Fatih Birol.

Dia berharap pemerintah semua negara-negara di dunia mempercepat adopsi kendaraan listrik, dengan menggunakan paket pemulihan ekonomi untuk berinvestasi dalam pembuatan baterai daninfrastruktur pengisian baterai. IEA memprediksi lonjakan populasi kendaraan listrik bakal berdampak hingga miliaran dolar bagi industrinya.

Sepanjang tahun 2020 lalu saja, uang yang dibelanjakan konsumen untuk membeli kendaraan ramah lingkungan itu mencapai US$120 miliar. Nilai ini naik 50% dibanding tahun 2019.

Pada tahun 2020 itu pula, produsen mobil listrik menggelontorkan 370 model baru ke pasar. Jumlah tersebut meningkat 40%, dibanding jumlah model baru yang dirilis sepanjang tahun sebelumnya.(Yus/Arf)