Sementara, sejak 16 Oktober 2020 lalu, PP Nomor 44 Tahun 2021 tersebut telah diundangkan dalam lembaran negara. Kini, tak sedikit dari masyarakat maupun kalangan masyarakat, terutama yang berkepentingan untuk membeli mobil mempertanyakan konsekwensi dari berlakuknya belid perpajakan yang baru itu.

Maklum, berbeda dengan peraturan yang menjadi acuan pentarifan PPnBM dengan mengacu pada besaran kubikasi mesin, bodi, serta sistem penggerak roda, PP Nomor 44 Tahun 2021 ini menjadikan tingkat emisi gas buang kendaraan. Pertanyaan yang mencuat di masyarakat, umumnya terkait dengan mobil-mobil yang sebelumnya ditetapkan menerima fasilitas diskon tarif PPnBM, baik diskon sebesar 100% untuk mobil 1.500cc ke bawah maupun yang sebesar 50% untuk mobil diatas 1.500 cc hingga 2.500 cc.

Terlebih, berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK 010/2021 secara tegas dinyatakan besaran insentif diskon PPnBM Kendaraan Bermotor yang semula diberikan dari Maret hingga Agustus 2021 diperpanjang menjadi hingga Desember 2021. Artinya fasilitas berdasar beleid itu, hingga kini masih berlaku.

“Mobil-mobil yang mendapatkan fasilitas diskon tarif PPnBM baik yang sebesar 100% maupun 50%, tidak terganggu oleh berlakunya PP Nomor 74 Tahun 2021 itu. Artinya, soal besaran tarif tetap mengacku kepada PMK Nomor 120 Tahun 2021 itu. Tetapi, untuk mobil yang selain tercantum di daftar penerima diskon, besaran tarif PPnBM-nya mengikuti atuaran yang baru (PP Nomor 74 Tahun 2021),” papar Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, yang dihubungi Mobilitas di hari yang sama juga memberi penegasan serupa. Dia menyebut, masyarakat tidak perlu panik atau khawator dengan berlakunya PP Nomor 74 Tahun 2021 itu.

“Misinformasi seperti ini karena masyarakat tidak membaca secara utuh dan keseluruhan dari PMK Nomor 120 Tahun 2021. Karena pada pasal 11 E di PMK itu sudah jelas ditegaskan, bahwa pemberian fasilitas PPnBM yang ditanggung oleh pemerintah (diskon 100% dan 50%) itu berlaku hingga berakhirnya masa pemberian insentif tersebut (sampai Desember 2021). Dan peerlu tidak ada overlapping antara PMK 120 Tahun 2021 dengan PP Nomor 74 Tahun 2021. Karena sudah jelas pemberlakuannya,” tandas Yustinus. (Fat/Sut/Din/Aa)
.

Dengan berlakunya belid anyar ini maka dasar acuan untuk menghitung besaran tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga berubah, tidak lagi berdasar kapasitas mesin dan sistem penggerak kendaraan, tetapi berdasar tingkat emisi CO2 yang dihasilkan.

“Dengan peratura baru ini, hanya kendaraan listrik murni atau yang berbasis baterai saja yang tarif PPnBM-nya 0%. Sedangkan yang lainnya, yakni kendaraan bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE), hybrid, maupun plug-in hybrid tetap dikenai pajak (PPnBM),” ujar Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Dengan dasar aturan itu pula, maka kendaraan yang tingkat emisi gas buagnya tinggi maka pajak yang akan dikenakan padanya juga semakin besar, dan sebaliknya. Cara gampang untuk melihat ketentuan besaran tyarif pajaknya adalah dengan melihat semakin boros bahan bakar yang dikonsumsinya maka semakin besar tarif pajaknya.

“Karena ini basisnya tingkat emisi. Sehingga, untuk mobil baru cara mudahnya ya lihat saja berapa tingkat konsumsi bahan bakarnya. Semakin boros, ya akan semakin besar tarifnya,” kata Jongkie.

Dengan perubahan besaran tarif pajak tersebut, lanjut Jongkie tentu akan berdampak kepada harga jual mobil juga berubah. Semakin tinggi emisi gas buang yang dihasilkan mobil baru lebih banyak atau konsumsi BBM-nya boros, maka semakin mahal harganya.

Agya Cs lebih mahal
Dasar kebijakan pentarifan PPnBM yang baru – atau dengan dasar tingkat emisi ini – bakal berdampak ke harga mobil murah ramah lingkungan LCGC, seperti Honda Brio Satya, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra, Toyota Cayla, dan Suzuki Karimun Wagon R. Pasalnya, mobil-mobil ini – yang sebelumnya berdasar PP Nomor 41 Tahun 2013 bebas PPnBM – akan dikenai tarif PPnBM.

“Kalau yang saya baca di PP Nomor 73 2021 atau sebelum direvisi menjadi PP Nomor 74 tahun 2021, kalau enggak salah tarif PPnBM untuk LCGC ini 3%. Jadi, tentu saja dari yang sebelumnya tarif pajaknya 0% menjadi ada itu kan berarti akan berdampak ke besaran harga,” ungkap Jongkie.

Tarif PPnBM itu didasari perhitungan jika mobil-mobil LCGC itu tetap memenuhi syarat konsumsi BBM yang ditetapkan, yakni paling rendah 20 kilometer/liter atau tingkat CO2 yang dihasilkan sampai dengan 120 gram/km bagi model yang bermesain 1.200 cc. Cara penghitungan tarifnya, adalah selama ini LCGC itu PPnBM sebesar 15% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 20%.

Untuk menetapkan besaran tarif PPnBM, perhitungannya itu adalah dengan mengalikan antara tarif PPnBM baru yang dikenakan pada mobil yang bersangkutan dengan DPP-nya. Walhasil, untuk LCGC 15% x 20%, sehingga ketemulah besaran tarif PPnBM final 3%.

Lantas akankah pasar LCGC akan dengan serta merta menciut akibat bakal bertambahnya harga? Business Inovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy meyakini tidak akan banyak mengalami perubahan.

“Karena segmen LCGC ini memiliki market tersendiri yang kuat. Terlebih besaran tarif PPnBM sebesar 3% itu saya rasa tidak terlalu signifikan. Potensi pasar masih besar,” kata dia saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Terlebih, lanjut Billy, rasio kepemilikan mobil di Tanah Air masih rendah, sehingga kebutuhan atau keingin orang membeli masih tinggi. Sementara LCGC merupakan mobil dengan harga yang paling terjangkau di antara model-model yang ada saat ini. (Din/Fan/Mus/Aa)