Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan sepanjang tahun 2024 kemarin jumlah mobil hybrid (HEV) yang terjual dari pabrik ke dealer (wholesales) di Indonesia mencapai 56.906 unit. Jumlah tersebut naik 8,25 persen dibanding total penjualannya selama tahun 2023 yang sebanyak 52.568 unit.

Pada saat yang sama, jumlah mobi elektrifikasi berteknologi PHEV yang terlego di Tanah Air mencapai 136 unit. Jumlah penjualan tersebut naik dibanding total penjualan pada tahun sebelumnya yang masih sebanyak 128 unit.

Sedangkan jumlah BEV yang terjual dari pabrik ke dealer mencapai 43.168 unit. Jumlah itu melejit dibanding total wholesales yang tercetak pada tahun 2023, yang masih sebanyak 17.051 unit.

Tren penjualan mobil berteknologi ramah lingkungan di Indonesia saat ini, menurut Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara, sejalan dengan awareness masyarakat terhadap lifestyle kekinian yang tengah menjadi tren dunia. Tren gaya hidup itu adalah peduli lingkungn melalui teknologi sarana mobilitas yang digunakan.

“Tetapi, faktor itu bukanlah satu-satunya.  Karena faktor logika atau rasionalitas juga menjadi faktor penentu lainnya,” tutur Kukuh saat ditemui Mobilitas di sela peluncuran MPV listrik submerek BYD, Denza D9, di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Orang memilih mobil hybrid selain merasa selain bisa berkontribusi mengurangi tingkat emisi karbon karena konsumsi bahan bakar (BBM) mobil ini jauh lebih irit. “Jadi dua hal yang dijalankan pemilik kendaraan hybrid yaitu lisfestyle (gaya) sekaligus rasional (logika) kalkulasi biaya BBM. Begitu juga dengan pemilik listrik (BEV). Apalagi BEV juga penuh fitur canggih menjadi daya tarik mereka,” papar Kukuh.

Soal harga, Kukuh mengakui memang mobil elektrifikasi lebih mahal ketimbang mobil biasa. Namun, di tahun 2025 ini, ada sentimen positif berupa insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Insentif itu mulai dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3% untuk mobil hybrid, PPnBM DTP sebesar 15 persen untuk impor BEV roda empat dan penyerahan BEV roda empat produksi dalam negeri.

Kemudian Pajak Pertambahan Nilai DTP (PPN DTP) 10 persen untuk penyerahan BEV roda empat dan bus tertentu dengan nilai TKDN minimal 40 persen, hingga pembebasan Bea Masuk (BM) atau BM 0 persen BEV CBU. “Dan di tahun ini pula BI Rate (suku bunga acuan Bank Indonesia) turun kan, Ini bisa menambah sentimen positif itu,” tandas Kukuh. (Anp/Aa)