“Diperkirakan hari keberangkatan mudik yang tertinggi terjadi pada hari Sabtu, 6 April 2024, dengan jumlah pemudik sebanyak 5,20 juta orang atau 18,28 persen dari total jumlah pemudik secara nasional (yang sebanyak 193,6 juta orang),” bunyi keterangan hasil survei BKT yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Disebutkan pula, sebagian besar calon pemudik menyatakan akan berangkat pada jam 07.00 – 09.00 WIB. Jumlah mereka yang memilih jam keberangkatan itu mencapai 8,67 juta orang atau 30,51 persen dari total jumlah pemudik secara nasional.

Sementara, puncak arus balik atau arus balik terpadat diperkirakan terjadi pada hari Minggu, 14 April 2024. Orang yang memilik balik lagi ke tempat tinggal pada hari itu jumlahnya mencapai 6,12 juta orang atau 21,51 persen dari total pemudik.

“Jam keberangkatan arus balik yang paling favorit bagi pemudik adalah jam 07.00 – 09.59. Waktu keberangkatan arus balik ini dipilih 7,81 juta orang atau 27,47 persen dari total pemudik nasional,” sebut hasil survei BKT.

Sedangkan jumlah pemudik terbanyak berasal dari wilayah Jawa Timur, yakni sebanyak 31,3 juta orang atau 16,17 persen dari total pemudik secara nasional. Sedangkan terbanyak kedua dari Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dengan total 28,43 juta orang atau 14,68 persen.

Sekadar informasi BKT menyebut potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada Lebaran 2024 mencapai 71,7 persen dari penduduk Indonesia atau 193,6 juta orang. Sebanyak 39,32 juta orang akan menggunakan kereta api.

Lalu 37,51 juta lainnya memilih bus. Kemudian 35,42 juta orang menggunakan mobil pribadi. Dan 31,12 juta orang menggunakan sepeda motor. (Jap/Aa)

Mengacu pada hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korps Lalu-lintas (Korlantas) Polri melalui situs resminya yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Senin (18/3/2024) menyatakan jumlah pemudik dengan mobil pribadi diperkirakan mencapai 35,42 juta orang. Oleh karena itu, sebut Korlantas, perlu dilakukan rekayasa lalu-lintas tersebut, plus kebijakan plat nomor ganjil-genap.

“Rekayasa lalu-lintas ini diterapkan selama masa arus judik dan arus balik Lebaran 2024 berlangsung,” sebut lembaga itu.

Contra flow saat arus mudik berlaku 5 – 11 April 2024 mulai dari Kilometer (KM) 36 Jalan Tol Jakarta – Cikampek hingga KM 72 Jalan Tol Cipali. Waktu penerapan pukul 14.00 WIB – 24.00 WIB.

Saat arus balik, berlaku pada 12 – 16 April 2024, mulai dari KM 414 Jalan Tol Semarang – Batang hingga KM 36 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Waktu penerapan pukul 14.00 WIB – 24.00 WIB.

One way, diberlakukan pada saat arus mudik pada 5 – 9 April 2024 mulai pukul 14.00 WIB – 24.00 WIB. Lokasinya mulai dari KM 72 Jalan Tol Cipali – KM 414 Jalan Tol Semarang – Batang.

“Khusus 8 April 2024 dan 9 April 2024, kebijakan ini mulai pukul 08.00 WIB – 24.00 WIB,” jelas Korlantas.

Saat arus balik one way berlaku 12 – 16 April 2024 pukul 14.00 WIB – 24.00 WIB mulai dari KM 414 Jalan Tol Semarang – Batang hingga KM 72 Jalan Tol Cipali.

Sistem plat ganjil-genap diberlakukan pada saat arus mudik pada  5 – 9 April 2024 pukul 14.00 WIB – 24.00 WIB mulai dari KM 0 hingga KM 141 Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

Adapun pada saat arus balik, berlaku 12 – 16 April 2024 mulai pukul 14.00 WIB hingga 24.00 WIB dari KM 141 hingga KM 0 Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

“Tetapi khusus 13 April 2024 berlaku 08.00 WIB – 24.00 WIB. Dan 14 – 16 April 2024 pukul 08.00 WIB – 08.00 WIB (hari berikutnya,” bunyi keterangan Korlantas. (Det/Aa)

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Minggu (17/3/2024) mengatakan masalah jadwal mudik merupakan kunci utama untuk mencegah beragam masalah yang muncul di saat masa mudik.

“Sebab, jika para pemudik secara bersamaan berangkat dari tempat tinggal merek ke kampung halaman dalam waktu yang sama. Maka, akan terjadi penumpukan di titik keberangkatan maupun di jalur perjalanan. Akan berjubel di stasiun, di terminal, di bandar udara, dan di jalan tol. Persoalan pun bakal terjadi, yang berujung pada hal-hal yang meresahkan karena terjadinya ketidaknyamanan,” papar Trubus.

Terlebih, kata Trubus, hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang dirilis belum lama ini menyebut jumlah pemudik diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. Jumlah itu setara 71,7 persen dari total penduduk Indonesia, dan melonjak 40 persen dibanding tahun 2023 yang sebanyak 123,8 juta orang.

“Tentu, jumlah bukanlah jumlah yang sedikit. Dan ini yang diatur adalah orang yang memiliki keinginan, kebutuhan, serta perilaku tertentu sehingga pengaturannya juga harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat,” ungkap Trubus.

Salah satu yang perlu dilakukan oleh pemerintah – khususnya instnasi terkait seperti Kementerian Perhubungan (dengan jajaran instansi yang berada di wilayah tugasnya), Kepolisian, Kementerian ESDM (termasuk Pertamina), Kementerian Dalam Negeri (termasuk Pemerintah Daerah), Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – untuk melakukan koordinasi pengaturan cuti atau libur.

“Soal cuti atau libur ini menjadi penentu para calon pemudik untuk menetapkan jadwal keberangkatan mereka. Sehingga, tetapkan cuti yang tidak berdekatan dengan hari H Lebaran. Kemudian, berikan himbauan dan arahan agar masyarakat melakukan mudik tidak secara bersamaan,” tandas Trubus.

Pernyataan senada diungkap pengamat transportasi, Budiyanto, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Minggu (17/3/2024). Mantan Kasubdit Gakkum, Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya itu menyebut soal rekayasa arus lalu-lintas, penyiapan infrastruktur di jalan tol seperti rest area dan pengelolaan arusnya, SPBU di jalan tol, hingga pengantisipian terjadinya kondisi darurat harus disiapkan secara cermat.

“Pengaturan contra flow harus disiapkan, bukan saja di ruas-ruas tertentu saja, tetapi juga waktunya. Begitu pun kesiapan di terminal bus, di stasiun, pelabuhan, serta Bandara harus secara detil disiapkan bagaimana rekayasa pengaturan mobilitas orang maupun angkutannya. Perbanyak program mudik bareng yang melibatkan BUMN dan perusahaan swasta, agar mobilitas orang terorganisir dengan baik dan  berbarengan” kata Budi.

Tetapi yang tidak kalah penting adalah, pengaturan lalu-lintas di jalan-jalan non tol baik jalan nasional maupun jalan arteri. Sebab, jika di jalan-jalan itu mengalami kemacetan akut, orang akan bergerak ke jalan tol, sehingga permsalahan berpindah ke jalan tol.

Sementara, hasil survei BKT Kemenhub yang dirilis di laman resmi dephub.go.id yang disitat Mobilitas di Jakarta, Minggu (17/3/2024) menyebut dari total jumlah pemudik 2024 itu yang memilih menggunakan kereta api sebanyak 39,32 juta orang (20,3 persen). Kemudian bus 37,51 juta orang (19,4 persen), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,3 persen), dan sepeda motor 31,12 juta orang atau 16,07 persen. (Zae/Aa)

Hasil rapat koordinasi kesiapan pengelolaan arus lalu-lintas mudik-balik Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024) yang dirilis laman resmi divisi humaspolri.go.id dan dikutip Mobilitas di Jakarta. Rabu (6/3/2024) menyebut jumlah pemudik tahun 2023 lalu mencapai 123 juta orang.

“Termasuk orang yang berwisata selama libur Idul Fitri. Tahun ini, kalau ada kenaikan 5 – 6 persen maka ada 136,7 juta orang yang akan mudik, ini perlu kita dikelola dengan baik,” papar Kepala Korps Lalu-lintas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan.

Dia mengatakan kepolisian telah melakukan survei kesiapan jalur, operasional, personel aparat, serta kesiapan sarana dan prasarana. “Sehingga kita akan bisa melakukan mitigasi sekaligus memetakan hambatan-hambatan yang menjadi perhatian di titik-titik strategis seperti jalan tol, rest area, jalan arteri, jalan ke destinasi wisata, hingga tempat penyeberangan,” papar Aan.

Menurut Aan, dalam survei tersebut ditemukan adanya hambatan di jalan tol. Begitu pula di rest area yang merupakan trouble spot. “Karena itu, saat ini kami terus berupaya untuk terus melakukan pembenahan,” tandas jenderal bintang dua itu.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Jakarta, Trubus Rahadiansyah yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (6/3/2024) mengatakan, satu hal yang perlu dilakukan oleh aparat agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di satu titik, misalnya jalan tol, adalah dengan memberikan informasi yang lengkap terkait rencana rekayasa lalu-lintas secara menyeluruh. “Informasi ini harus disampaikan jauh-jauh hari sebelum masa mudik terjadi,”kata dia.

Sebab, selama ini banyak calon pemudik yang karena mendapatkan informasi yang setengah-setengah akhirnya hanya mengikuti informasi yang paling akhir mereka terima. Sehingga, merek menuju titik akses jalan yang sama.

Akibatnya, lanjut Trubus, terjadi penumpukan di satu titik. Padahal, hal ini bisa dihindarkan jika informasi terkait rekayasa diberikan jauh-jauh hari dan selengkap-lengkapnya, orang akan mempunyai pilihan dengan berbagai pertimbangan.

“Yang kedua, perbanyak mudik bareng dengan bus gratis. Ketiga, masa cuti lebaran jangan terlalu mepet dengan lebaran, sehingga orang bisa jauh-jauh hari mudik,” kata Trubus. (Yat/Sis/Aa)