Data hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Indika Energy Tbk (induk perusahaan ALVA) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Rabu (24/6/206) menyebut di tahun 2025 itu penjualan ALVA mencapai 4.508 unit. Jumlah tersebut melejit hingga 52,9 persen dibanding penjualan di tahun 2024 yang sebanyak 2.948 unit.

“Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap ekosistem kendaraan listrik yang dibangun ALVA,” bunyi keterangan data RUPS itu.

Saat ini lini produk motor listrik yang dipasarkan ALVA meliputi ALVA ONE, ALVA CERVO, dan ALVA N3 Next Gen. Untuk mendukung penggunaan motor listriknya ALVA membangun jaringan Boost Charge Station lebih dari 350 konektor di berbagai lokasi.

Jumlah jaringan Boost Charge Station ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan sekitar 150 konektor pada akhir 2025. Ekosistem ini juga didukung jaringan aftersales partner, Customer Service, dan Roadside Assistance 24/7.

Untuk memikat konsumen ALVA menghadirkan garansi baterai hingga 4 tahun pada ALVA N3 Next Gen. Selain itu dihadirkan skema BEBAS PAS dengan biaya langganan mulai Rp125.000 per bulan sesuai penggunaan. (Jrr/Aa)

Namun, mantan Menteri Perindustrian itu menyebut penundaan pelaksanaan itu hanya satu bulan. Jika sebelumnya pelaksanaan direncanakan mulai Juni 2026, kini ditunda menjadi Juli.

“Insentif (untuk pembelian) sepeda motor listrik, kemarin masih dikaji lagi. Jadi, ada tambahan waktu satu bulan (menjadi bulan Juli). Ini masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut dengan matang sebelum resmi diluncurkan,” papar Airlangga kepada media di Jakarta, Senin (21/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik. Pemerintah menargetkan pemberian insentif untuk 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun 2026 ini.

Nilai insentif untuk sepeda motor sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (22/6/2026) meminta pemerintah untuk memastikan berjalannya kebijakan insentif itu tepat waktu. “Sebab, saat ini antusiasme masyarakat untuk membeli sepeda motor listrik terus meningkat. Ini dipicu oleh harga BBM yang naik. Tentu ini momentum yang bagus,” papar Budi.

Terlebih, dengan beralihnya masyarakat ke motor listrik, maka konsumsi BBM (khususnya BBM bersubsidi) turun. Walhasil, anggaran negara untuk subsidi pun berkurang atau bahkan mengecil.

Budi meminta produsen atau merek motor listrik untuk memenuhi syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai syarat mendapatkan insentif. “Sehingga, kita di industri ini juga ikut menggerakkan industri secara keseluruhan di sektor otomotif,” jelas Budi. (Anp/Aa)

“Kajian subsidi sudah selesai. Tinggal nanti Direktorat Jenderal Anggaran yang akan memastikan apakah bisa dieksekusi atau tidak karena terganting ketersediaan anggarannya. Subsidi ini diberikan untuk menstimulasi masyarakat agar mengggunakan kendaraan listrik, ” papar sumber di Badan Kebijakan Fiskal (atau sekarang Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal/DJSEF) Kementerian Keuangan kepada Mobilitas di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Hanya, dia tak memberikan angka pasti nilai subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik itu. Sumber ini cuma menyebut kisaran Rp Rp 5 juta hingga Rp 7 juta  untuk pembelian unit baru dan Rp10 juta untuk konversi per satu unit motor konvensional menjadi motor listrik.

“Untuk dasar hukum syarat pemberiannya seperti sebelumnyaa melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin), ” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (24/4/2026) menegaskan insentif berupa subsidi pembelian motor listrik sangat dibutuhkan.

Karena subsidi berupa potongan harga itu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengggunakan motor listrik selain keungggula efisiennya biaya operasional motor bertenga dari setrum itu. Terlebih di saat daya beli tertekan.

“Sehingga subsidi berdampak besar ke penjualan. Oleh karen itu, jika kita berkomitmen menggenjot populasi sepeda motor listrik untuk membangun ekosistem mobilits elektrfikasi ya instrumen subsidi ini harus diberikan. Sebaliknya, jika tidak penjualan turun. Itu yang terjadi di tahun 2025 lalu, ” tutur jenderal polisi yang juga mantan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub itu.

Dia menyebut di tahun 2025, total penjualan sepeda motor listrik hanya sebanyak 55.059 unit. Jumlah tersebut anjlok 28,6 dibanding penjualan di tahun 2024 yang mencapai 77.078 unit, menyusul dihentikannya subsidi pembelian oleh pemerintah.

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2024, pemerintah memberi subsidi berupa potongan harga pembelia seped motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit. Syaratnya, syarat 1 Nomor Induk Kependudukan atau NIK untuk 1 motor listrik. (Fer/Anp/Aa)

Pabrikan yang perwakilannya kini berkantor di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, itu bahkan berniat memperkenalkan sejumlah model di Indonesia. Bahkan akan membangun pabrik perakitan di Tangerang.

Dalam keterangan resminya yang dinukil Mobilitas di Jakarta, Sabtu (28/3/2026) Presiden Divisi Internasional TAILG, Chen Yingsheng, Indonesia merupakan pasar sepeda motor yang menjanjikan di dunia. Negara ini memiliki jumlah populasi sepeda motor lebih dari 125 juta unit dan penjualan saban tahun mencapai lebih dari 6 juta unit.

Dengan kata lain, lanjut Chen, Indonesia menjadi pasar kunci dalam strategi global perusahaan. “Indonesia adalah salah satu pasar roda dua terbesar dan menjadi fokus utama kami untuk pengembangan jangka panjang di Asia Tenggara,” kata dia.

Kini TAILG tengah memperkuat fondasi operasionalnya di Indonesia. Langkh itu dimulai dari pembangunan jaringan distribusi, penguatan merek, hingga peningkatan sistem ritel.

Sekadar informasi sepanjang tahun 2025 kemarin, penjualan sepeda motor listrik di Indonesia pada 2025 sebanyak 55.059 unit (berdasarkan data SRUT Kemenhub). Jumlah tersebut anjlok hingga 28,6 persen dibanding penjualan sepanjang tahun 2024 yang mencapai 77.078 unit.

Anjloknya penjualan disebabkan oleh tidak adanya kelanjutan subsidi pemerintah, membuat konsumen menahan pembelian. Di tahun tersebut Polytron mendominasi penjualan hingga merebut pangsa pasar 60 persen. (Anp/Aa)

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (22/9/2025) menyebut, pada semester pertama (Januari – Juni) 2025 penjualan sepeda motor listrik di Tanah Air merosot 20 – 40 persen. “Totalnya sekitar 11.000–12.000 unit,” ujar Budi.

Menurut mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub itu, ada keraguan dari masyarakat untuk membeli seped motor listrik pada saat ini. Sebab mereka menunggu kabar subsidi pembelian yang berlaku seperti tahun lalu.

“Masyarakat sudah tahu, sehingga mereka menunggu kepastian kelanjutan subsidi tersebut. Tetapi karena sampai bulan kesembilan ini tidak terjadi sehingga kemungkinan penjualan tahun ini bisa turun 60 – 70 persen dibanding tahun lalu,” kata Budi.

Dengan kata lain, jika di tahun lalu penjualan mencapai 70 ribu unit, maka tahun ini diperkirakan hanya sekitar 30 – 25 ribu unit. “Tentu ini akan berdampak pada produksi tahun berikutnya,” tandas Budi.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyebut soal harga bukanlah satu-satunya dan yang utama menyebabkan orang enggan membeli sepeda motor listrik. Pertimbangan jarak tempuh kendaraan, infrastruktur pengisian daya baterai, layanan jika terjadi kerusakan, hingga nilai jual kembali menjadikan penyebab keengganan tersebut.

“Terlebih soal kebiasan dalam melakukan perjalanan. Orang Indonesia yang kerap mampir-mampir sehingga pikir-pikir kalau pakai motor listrik khususnya kalau daya baterai habis, ini juga berepengaruh,” papar Ketua Masyarakat Trnsportasi Indobesi saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Satu hal lagi yang juga menjadikan masyarakat banyak enggan untuk beralih dari motor konvensional adalah sensasi yang menurut mereka tidak ada di motor listrik, yakni raungan khas mesin. Selain itu, banyak orang yang mengaku masih sreg jika menggunakan motor konvensional. (Anp/Aa)

“Karena, intinya, masyarakat itu menunggu kepastian kabar insentif berupa subsidi sebesr Rp 7 juta seperti yang diberikan oleh pemerintah pada tahun lalu. Karena sebelumnya ada informasi dari pemerintah yang menyebut kebijakan pemberian insentif ini akan dilanjutkan pada tahun 2025 ini, maka calon konsumen yang wait and see,” papar Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Sebab, lanjut Budi, dampak pemberian insentif tersebut sangat luar biasa besarnya terhadap penjualan sepeda motor listrik di Tanah Air. Menurut dia, fakta menunjukkan di tahun 2024 llu ketika insentif tersebut diberlakukan dari total sepeda motor listrik yang terjual 70 persen hingga 80 persen merupakan motor yang mendapatkn subsidi.

Data Aismoli memperlihatkan, jika di tahun 2023 (dimana insentif pembelian belum ada) total jumlah sepeda motor listrik yang terjual baru sebanyak 11.532 unit. Namun, di tahun 2024, setelah insentif pembelian senilai rp 7 juta diberikan, penjualan sepeda motor listrik itu langsung melejit menjadi 62.541 unit.

Oleh karena itu, Aismoli berharap kebijakan insentif yang dijanjikan oleh pemerintah (sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga) untuk segera direalisasi. “Kalau tidak, kami khawatir penjualan akan turun sangat signfikan. Karena potensi terjadinya penurunan seperti itu sudah ada,” tandas Budi. (Jap/Aa)

“Untuk subsidi (pembelian sepeda motor listrik) harusnya tetap (ada). Mulai (direalisasikan) segera, begitu PMK keluar,” ungkap Airlangga saat ditemui media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Bahkan, lanjut politisi Partai Golkar itu, insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk sepeda motor bersumber tenaga dari setrum itu tidak hanya subsidi pembelian senilai Rp 7 juta saja. Tetapi, juga bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) alias PPN-nya yang sebesar 12 persen Ditanggung Pemerintah (DTP).

“Iya, termasuk PPN-nya DTP,” tandas Airlangga.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (Aismoli) Budi Setyadi yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (7/2/2025) mengatakan, pihaknya menghargai insentif yang diberikan oleh pemerintah itu. “Tetapi yang sangat mendesak saat ini adalah, segera direalisasikannya insentif tersebut,” kata Budi.

Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan itu menyebut saat ini pabrikan motor listrik dan dealer kelimpungan. Sebab, stok produk saat ini menumpuk di gudang karena penjualan masih sangat lambat disebabkan calon pembeli yang masih menunggu kabar soal subsidi seperti tahun lalu.

“Masyarakat banyak yang mengatakan menungggu ada tidak subsidi. Padahal, pabrikan motor listrik banyak yang meningkatkan produksi setelah di tahun 2024 lalu permintaan meningkat yang dipicu oleh adanya subsidi. Jadi, kami meminta kebijakan subsidi itu  segera diberlakukan. Sehingga ada kepastian,” tandas Budi. (Din/Aa)

Data di situs resmi Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SisaPira) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Sabtu (11/1/2025) hingga hari ini, Minggu (11/1/2025) sebanyak 63.145 unit sepeda motor listrik yang terjual. Motor-motor bersumber tenaga dari setrum itu mendptkan subsidi pembelin Rp 7 juta setiap unitnya.

“Tetapi, jumlah sepeda motor listrik yang terjual sebanyak itu merupakan jumlah yang terjual selama tahun 2024. Dan seperti diketahui progrm subsidi berakhir di tanggal terakhir bulan desember 2024. Nah, sejak itu banyak masyarakat yang bermint membeli sepeda motor listrik menahan pembelian dengn alasan masih menunggu hingga ada lagi subsidi yang diberikan,” papar Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi, saat dhubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

Akibat banyak calon pembeli yang bersikap menunggu itu, lanjut mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan itu, penjualan sepeda motor listrik sejak prpgram subusi berkhir hingga sepuluh hari pertama di Januari 2025, melorot. “Penurunan sampai double digit klau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu,” ucap Budi.

Menurut Budi, kepastian kebijakan program insentif pembelian sepeda motor listrik sangat dibutuhkan bukan hanya oleh calon konsumen tetapi juga oleh industri selaku produsen sekaligus penjual kendaraan tersebut.

“Apapun bentuk atau wujud dari program insentif yang diberlakukan, sebaiknya segera diumumkan kepastiannya. Tetapi yang pasti, kami dari industri sangat berharap insentif itu dilanjutkan. Dan dengan adanya kepastian (apakah dilanjutkan atau tidak) kami bisa menentukan langkah untuk merespon keinginan clon konsumen,” tandas purnawirawan perwira tinggi Polri itu.

Sebelumnya, pada Jumat (10/1/2025) Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza mengatakan, program subsidi sepeda motor listrik akan diberikan dalam wujud Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). “Saat ini program itu sedang diproses. Tidak lama lagi akan diumumkan,” ujar Faisol di Jakarta. (Din/Aa)

Pasalnya, seperti yang tertera di sius resmi Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (SISAPIRa) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Senin (26/8/2024) menunjukkan, sepanjang Januari – Juli 2024, hingga pukul 14.30 WIB, jumlah sepeda motor listrik bersubsidi yang telah diboyong ke rumah oleh konsumen telah mencapai 30.066 unit.

Sementara, 4.300 unit masih dalam status terverifikasi, dan 20.299 unit dalam proses pendaftaran.

“Jadi dari data ini, dalam waktu empat bulan yang tersisa di tahun 2024 ini (yakni September – Desember) semua jumlah itu akan terselesaikan. Artinya penjualan sepeda motor listrik bersubsidi akan melampuai target yang telah ditetapkan,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Budi menyebut sedikitnya ada tiga penyebab animo masyarakat untuk membeli dan menggunakan sepeda motor listrik meningkat. Pertama, kalkulasi biaya perawatan dan operasional sepeda motor ini lebih murah dibanding sepeda motor konvensional.

“Biaya penggantian suku cadang terutama oli, dan servis lebih murah. Begitu pula dengan biaya energi (yakni penggunaan daya listrik) dibanding dengan harga bahan bakar minyak sepeda motor konvensional,” papar Budi.

Kedua, semakin banyaknya Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (DJEBTKE) Kementerian ESDM menyebut sampai akhir Juli 2024, sudah ada 1.810 SPKLU di Tanah Air, dan 1.882 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Ketiga, semakin mekuasnya jaringan penjualan dan layanan purna jual yang dibangun oleh pabrikan atau merek sepeda motor listrik di Tanah Air. “Selain itu, juga banyak model yang ditawarkan dan lembaya pembiayaan juga mulai banyak yang melayani kredit sepeda motor listrik,” ujar Budi. (Tom/Aa)

Namun, hingga Minggu (2/6/2024) jumlah sepeda motor setrum yang harganya disubsudi pemerintah yang telah terjual atau subisidinya benar-benar tersalurkan baru sebanyak 15.100 unit lebih sedikit.

Data di situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SisaPira) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Minggu (2/6/2024) menunjukkan sampai hari itu, pukul 13.45.00 WIB, total motor listrik yang terjual atau subisinya tersalurkan sebanyak 15.109 unit. Kemudian 4.502 masih dalam status terverifikasi, dan 12.216 masih dalam proses pendaftaran.

Artinya, dana subsidi pembelian motor listrik di Tanah Air hingga 2 Juni masih sebesar Rp 85,512 miliar. Nilai sebesar itu merupakan perhitungan besaran subsidi yakni Rp 7 juta dikalikan jumlah motor listrik yang telah benar-benar terjual atau tersalurkan yang sebanyak 15.109 unit.

Sebelumnya, dalam keterangan resmi yang dirilis di Jakarta, belum lama ini, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif menyebut target penjualan 50.000 unit diyakini bakal tercapai pada bulan Agustus atau awal September 2024.

Menurutnya optimisme itu didasari fakta penjualan pada periode Januari – Mei 2024 yang moncer. Bahkan total jumlah penjualan selama periode itu telah melampui total penjualan motor listrik bersubsidi selama tahun 2023 (setahun penuh) yang sebanyak 11.532 unit. (Nas/Aa)