Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang disitat Mobilitas di Jakarta, Kamis (9/7/2026) menunjukkan di enam bulan pertama 2026 tersebut wholesales mobil di Indonesia mencapai 436.564 unit. Jumlah ini meningkat 15,9 persen dibanding total wholesales di periode sama 2025, yang sebanyak 376.707 unit.

Sementara, total penjualan ritelnya di periode semester pertama 2026 mencapai 433.848 unit. Total penjualan eceran ke konsumen itu naik 10,5 persen dibanding total penjualan eceran di rentang waktu Januari – Juni 2025 yang sebanyak 376.707 unit.

Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (9/7/2026) menyebut pertumbuhan penjualan ini menjadi pencapaian di tengah tekanan daya beli serta jumlah kelas menengah yang menyusut.

Seperti diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Tanah Air turun dari 57,33 juta orang (2019) menjadi sekitar 46,7 juta orang pada periode 2025-2026.

“Banyaknya model baru yang diluncurkan baik yang berteknologi elektrifikasi baik hybrid, PHEV, dan listrik baterai maupun konvensional ICE menjadi daya tarik tersendiri. Terlebih, dengan teknologi canggih dan harga bersaing. Harus diakui, tidak sedikit orang yang membeli mobil elektrfikasi itu mengkalkulasi total biaya kepemilikan yang terdiri dari biaya energi, perawatan dan mungkin perbaikan jika ada dinili lebih efisien,” papar Jongkie.

Lebih dari itu, beberapa program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Koperasi Desa/Keluruhan juga terbukti turut menyokong peningkatan penjualan. Khususnya di segmen kendaraan komersial pick up dan truk. (Anp/Aa)

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Rabu (17/6/2026) menyebut, lonjakan penjualan truk Mitsubishi Fuso yang dipasarkan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (PT KTB) itu terjadi dalam penjualan grosir dari pabrik ke dealer (wholesales) maupun penjualan eceran dari dealer ke konsumen (penjualan ritel). Besaran lonjakan penjualan itu mencapai 46 persen lebih.

Fakta data berbicara, di periode lima bulan pertama 2026, total wholesales truk Mitsubishi Fuso mencapai 13.459 unit. Jumlah tersebut meroket hingga 46,5 persen dibanding total wholesales yang dibukukannya pada periode sama di tahun 2025.

Sementara, total penjualan ritelnya sebanyak 13.903 unit, melonjak hingga 46,1 persen dibanding periode Januari – Mei 2025. Menariknya, ternyata total penjualan ritel ini jauh lebih banyak ketimbang wholesales, dengan kata lain tidak ada unit truk yang terprkir berlama-lama di dealer, semua langsung dikirim ke konsumen karena kencangnya permintaan.

Salah satu pejabat Gaikindo yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (17/6/2026), menyebut tingginya permintaan truk Fuso berasal dari PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) untuk operasional logistik Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes).

“Kan Fuso Indonesia, kalau enggak salah dapat pesanan 20.600 unit truk dari Agrinas. Ini, tentu menopang penjualan yang kuat. Selain itu, kendaraan niaga khususnya truk di periode ini banyak permintaan, khususnya untuk logistik sektor pangan dan manufaktur pengolahan pangan maupun industri jasa pengiriman barang (e-commerce). Itu terbukti dari data Bank Indonesia yang menyebut sektor konsumsi rumah tangga di kuartal empat 2025 tumbuh 5,11 persen dn menyumbang 52,38 persen ke PDB. Lalu di kuartal pertama 2026, konsumsi ini tumbuh 5,22 persen dan menyumbang ke PDB 52, 14 persen,” papar dia.

Sedangkan, keterangan di situs resmi Agrinas yang disitat Mobilitas di Jakarta, Rabu (17/6/2026) menyebut hingga awal Juni 2026, PT Agrinas Pangan Nusantara telah merampungkan pembangunan 12.232 gerai Kopdes. Dari jumlah itu 1.061 unit diantaranya telah beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

PT Agrinas mematok rencana untuk membangun 80.000 titik Kopdes di seluruh Indonesia. Semua Kopdes tersebut ditargetkan telah beropersi penuh pada tahun 2029 nanti. (Jrr/Aa)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (23/5/2026) menegaskan para pelaku usaha angkutan truk mendukung kebijakan pemerintah untuk mandatori penggunaan BBM B50 dengan tujuan keberlanjutan lingkungan serta penghematan anggaran. Namun, aspek kesiapan teknolog yang ada di truk milik pengusaha saat ini juga perlu diperimbangkan karena armada truk yang ada saat ini mayoritas berusia tua.

“Jangan sampai kebijakan tersebut justru membebani sektor logistik nasional yang merupakan tulang punggung distribusi barang di Indonesia,” papar Gemilang, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Gemilang tidak semua armada truk yang ada saat ini memiliki tingkat kompatibilitas yang tidak sama terhadap penggunaan biodiesel dengan campuran tinggi. “Terutama yang menyangkut performa mesin, sistem pembakaran, filter bahan bakar, hingga biaya perawatan,” ujar Gemilang.

Dia mengatakan dari total sekitar 6,4 juta unit truk nasional, sebanyak 65 persen diantaranya sudah berusia di atas 20 tahun, hal ini menjadikan biaya logistik makin mahal. Sebab membutuhkan biaya ekstra untuk perawatan, terlebih jika harus sering mengganti filter BBM akibat pengggunaan BBM B50.

Oleh karena itu, Gemil ang meminta memperhatikan upaya pengusaha untuk meremajakan armada truk mereka. Salah satunya dengan memberikan insentif dalam peremajaan itu.

“Patut diingat, dalam kegiatan logsitik itu, 90 persen mengggunakn truk sebagai angkutan karena faktor fleksibilitas secara end to end. Dan logistik itu penopang aktifitas konsumsi, baik konsumsi masyarakat, industri manufaktur dana jasa, hingga konsumsi pemerintah. Sektor konsumsi penyumbang 40 persen lebih pertumbuhan ekonomi nasional,” tandas Gemilang.

Sekadar informasi, mandatori penggunaan BBM B50 mulai efektif 1 Juli tahun ini. (Din/Aa)

Pameran tahunan yang dilangsungkan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta ini merupakan yang keempat kalinya. Hajatan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai ajang pertemuan utama para pelaku industri transportasi dan logistik.

“GIICOMVEC 2026 menjadi bukti bahwa industri otomotif nasional telah mampu menghasilkan line-up kendaraan komersial dengan standar kualitas global,” ungkap Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Putu Juli Ardika dalam keterangan resmi yang diterima Mobilitas di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Putu menegaskan bahwa pameran ini merupakan representasi dari kemajuan signifikan industri otomotif dalam negeri. “Pameran ini adalah kekuatan industri otomotif khususnya kendaraan komersial kita saat ini,” jelas Putu.

Namun, gelaran GIICOMVEC 2026 juga menghadapi tantangan kondisi pasar kendaraan komersial – termasuk truk – yang lesu. Data Gaikindo yang dinukil Mobilitas di Jakarta, Selasa (7/4/2026) memperlihatkan di tahun 2025 lalu, penjualan truk secara grosir dari pabrik ke dealer (wholesales) sebanyak 64.181 unit. Jumlah penjualan grosir itu anjlok 12 persen dibanding tahun 2024.

Sedangkan penjualan ecerannya dari dealer ke konsumen alias penjualan ritelnya mencapai 66.570 unit. Jumlah ini juga anjlok dibanding tahun 2024, karena berkurang 7.267 unit.

Sementara di periode periode Januari – Februari 2026, penjualan ritel truk juga masih di tren penurunan. Bahkan di tenggang waktu dari bulan dimana pada Januari masih sebanyak 3.870 unit, pada Februari merosot sebanyak 43 unit menjadi 3.827 unit. (Jrr/Aa)

Menurut mantan Menteri Perindustrian tersebut kebijakan itu merupakan bagian dari upaya efisiensi energi untuk mengantisipasi dampak perang Timur Tengah. “Ini juga menjadi bagian untuk mewujudkan kemandirian energi dan efisiensi, pemerintah menerapkan B50 per 1 Juli 2026,” ungkap Airlangga, dalam konferensi pers tentang Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko dan Antisipasi Dinamika Global secara daring dari Korea Selatan, Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris Yahya yang berada di Bali dan dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (2/4/2026) menyebut pemerintah melalui Kementerian ESDM telah melakukan uji pakai BBM B50 alisa road test.

“Sudah dilakukan road test, dengan digunakan oleh kendaraan niaga (khususnya truk dan bus) untuk menempuh perjalanan. Pengujian itu telah menempuh jarak lebih dari 30.000 kilometer. Dan hasilnya cukup positif, indikatornya interval penggantian filter menjadi lebih panjang,” ujar Harris.

Selain itu, semburan tenaga kendaraan tidak menurun drastis. Meski begitu, Kementerian ESDM Masih terus melakukan road test, dan ditargetka pada Juni nanti pengujian ini telah mencapai 50.000 kilometer atau bahkan lebih.

Menanggapi rencana penerapan B50 itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang C. Tarigan yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (2/4/2026) mengatakan secara prinsip kalangan pelaku usaha akan mengikuti kebijakan pemerintah.

“Tetapi, yang kami minta adalah kepastian soal hasil tes tersebut. Benarkah interval penggantian filter lebih panjang ? Karena bagi kami kalau sering ganti filter itu berarti ada extra cost. Lalu, bagaimana ketersediaan BBM B50 ini?, bagaimana distribusinya? Juga keamanannya untuk mesin,” kata Tarigan.

Pernyataan senada diungkap Ketua Umum Ikatan Pengusah Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan yang dihubungi Mobilitas pada hari yang sama.

“Dan satu hal lagi pertanyaan saya, mengapa pemerintah meminta kami pelaku usaha untuk menggunakan kendaraan standar emisi Euro 4. Apakah BBM B50 itu benar-benar sesuai standar itu? Distribusi dan ketersediaan harus benar-benar dipastikan, ” ujar Lesani. (Hen/Jrr/Aa)

Menanggapi hal itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (6/11/2025) menyebut dari sisi ketahanan dan kedaulatan energi nasional langkah pemerinth itu realistis dan progesif.

“Karena, bagaimana pun, ketergantungan BBM, khususnya solar yang digunakan oleh kendaraan niaga untuk mendukung kegiatan ekonomi itu tidak bagus. Sebab jika kegiatan ekonomi tergantung asing itu, itu berbahaya. Apalagi sektor-sektor utama seperti logistik yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Karena itu, produksi B50 dan beroperasinya Refinery Development Master Plan untuk produksi biodiesel itu strategis,” papar Pri.

Namun dia mengingatkan agar pemerintah memastikan kompatibilitas atau kesesuaian BBM B50 itu dengan teknologi kendaraan yang ada. Sehingga tidak merugikan konsumen khususnya pengguna dari sektor pelaku usaha, karena jika itu terjadi, maka kegiatan ekonomi akan terganggu.

Selain itu, jaminan kelangsungan ketersediaan BBM B50 itu juga harus dipastikan. Sehingga, para pengguna, terutama kendaraan niaga untuk kegiatan bisnis tidak terganggu atau terhenti opersionalnya.

“Oleh sebab itu, kepastian kompabilitas ini penting ditegskan Bagaimana hasil tes road-nya. Begitu juga pasokannya, kelangsungan produksinya. Itu harus dipastikan tidak masalah,” ujar Pri.

Pernyataan senada diungkapkan Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (6/11/2025). “Kompabilitas dengan teknologi kendaraan dan jaminan kelangsungan pasokan plus distribusinya itu sesuatu yang harus dipastikan,” kata Lesani.

Terlebih, lanjut dia, beberapa ahli mengatakan ada tantangan teknis sebab kekentalan bahan bakar yang lebih tinggi sehingga muncul potensi penyumbatan pada sistem injeksi. Meski disebut ada solusi dengan sering membersihkan filter BBM kendaraan atau menggantinya, tentu hal itu membawa konsekwensi bertambahnya biaya operasional. (Jrr/Aa)

Keterangan resmi menyebut truk Hino 300 Series – 136 MDLR merupakan kendaraan niaga ringan terbaru yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha logistik dan ekspedisi di Jawa Timur.

“Peluncuran lokal ini merupakan bagian dari upaya Hino memperluas penetrasi pasar di wilayah Surabaya dan Malang, dua kota strategis yang menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur,” bunyi keterangan tersebut.

HMSI Regional Manager Jawa Timur, Adi Wibowo, menyebut Hino300 – 136 MDLR menjadi jawaban bagi pelaku usaha logistik yang membutuhkan light duty truck dengan panjang kargo enam meter, sehingga memberikan kapasitas angkut lebih besar tanpa perlu modifikasi sasis. Kapasitas yang lega ini sangat membantu pengusaha kargo dalam mengoptimalkan efisiensi pengiriman dengan membawa lebih banyak muatan.

Dengan sasis OEM asli pabrikan, lanjut Adi, Hino memastikan ketahanan dan keamanan kendaraan tetap maksimal tanpa perlu modifikasi lagi di karoseri sehingga pembuatan bodi menjadi lebih cepat. Dibekali mesin Euro 4 Common Rail 136 PS, Hino300 – 136 MDLR menawarkan tenaga yang kuat, efisien, dan ramah lingkungan.

“Hino hadir bukan hanya dengan produk unggulan, tetapi juga dengan dukungan penuh melalui layanan purna jual, suku cadang, dan program perawatan yang memastikan kendaraan pelanggan selalu siap di jalan,” ujar Adi.

Peluncuran ini dilakukan di showroom Hino Indomobil Prima Niaga Malang, Jl. Raya Singosari No.182 Malang. Acara ini dihadiri oleh pelanggan Hino dari berbagai sektor usaha seperti transportir, ekspedisi barang, dan distribusi bahan pokok. (Jrr/Aa)

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang disitat Mobilitas di Jakarta, Senin (22/9/2025) menunjukkan selama delapan bulan pertama 2025 tersebut total wholesales truk dan bus di Tanah Air mencapai 34.919 unit. Jumlah ini anjlok hingga19 persen dibanding totl wholesales di periode sama di thun 2024.

Hampir semua pabrikan atau merek truk dan bus di Indonesia saat itu mencatatkan lesunya penjualan , baik wholesles maupun penjualan dari dealer ke konsumen alias penjualan ritel. Salah satunya Isuzu Motor yang diageni oleh PT Isuzu Astra Motor Indonesia (PT IAMI).

Fakta data berbicara, di kurun waktu Januari – Agustus 2025 itu Isuzu Indonesia mencatatkan perolehan angka wholesales (truk, pick up, dan bus) sebanyak 15.658 unit. Jumlah tersebut anjlok 14,9 persen dibanding wholesales periode sama di tahun 2024.

Sementara, di saat yang sama, total penjualan ritel merek kendaraan niaga asal Jepang ini sebanyak 15.278 unit. Jumlah tersebut anjlok 18,5 persen dibanding total penjualan ritel di periode Januari – Agustus 2024. (Anp/Aa)

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Jumat (29/8/2023) menunjukkan, selama Januari – Juli 2025 jumlah kendaraan komersial yang terjual di Tanah Air sebanyak 97.015 unit. Jumlah tersebut anjlok 10,2 persen dibanding periode sama tahun 2024 yang masih sebanyak 97.015 unit

Sementara, pada bulan Juli saja, kendaraan itu laku sebanyak 17.401 unit. Jumlah penjualan tersebut anjlok 14 persen dibanding total jumlah yang terjual di bulan yang sama di tahun 2024.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (29/8/2025) menyebut kondisi bisnis di beberapa sektor atau bahkan turun, menjadikan pelaku usaha menahan rencana ekspansi.

“Pertambahun investasi pendirian perusahaan baru di sektor-sektor yang selama ini menjadi penyerap atau konsumen kendaraan niaga, atau penambahan skala usaha minim sekali. Sehingga, ini berpengaruh ke permintaan kendaraan baru. Kalaupun ada pembelian unit baru, itusekadar peremajaan kendaraan,” papar Bhima.

Sekadar informasi, penjualan truk di periode itu juga merosot cukup signifikan. Data Gaikindo memperlihatkan di periode tujuh bulan pertama 2025 itu, jumlah truk yang terjual dari pabrik ke dealer (wholesales) sebanyak 30.156 unit. Total penjualan ini anjlok 19 persen dibanding periode sama di tahun 2024 yang masih sebanyak 37.267 unit.

Sementara, yang terjual dari dealer ke konsumen aritel alias penjualan ritel, di periode itu, sebanyak 32.227 unit. Jumlah tersebut anjlok 12 persen dibanding total penjualan ritel pada periode sama di tahun lalu yang sebanyak 36.430 unit. (Jrr/ Aa)

Kedua lembaga negara itu telah melakukan pertemuan dengan pengusaha logistik, yang diwakili Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia, Ketua Aliansi Pengemudi Independen (API) serta perwakilan pengemudi logistik dari berbagai daerah.di Gedung Parlemen, Senin (4/8/2025). Semua unsur sepakat terkait aturan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan diberlakukan pada tahun 2027.

“Kebijakan Zero ODOL ini harus diterapkan secara berkeadilan, tidak merugikan para pengemudi, namun tetap menjaga keselamatan dan ketertiban transportasi jalan,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi segera menyusun langkah teknis selanjutnya. “Pemerintah akan mengawal proses ini dengan dukungan regulasi yang jelas, teknis yang terukur, dan komunikasi yang intensif dengan para pengemudi,” ujar Dudy.

Menanggapi kesepakatan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (6/8/2025) mengaku menyambut baik. Namun dia juga berpesan agar pelarangan operasi truk ODOL tersebut juga dibarengi dengan lahirnya regulasi tentang ketentuan besaran tarif jasa angkutan truk.

“Sebab sampai saat ini, soal ketentuan besaran tarif jasa angkutan truk itu tidak ada standar, sehingga pemilik truk sesukanya menetapkan tarif. Sehingga, di tengah persaingan pasar yang ketat, terjadi banting harga, persaingan menjadi tidak sehat. Nah untuk menambal tarif yang murah itu dilakukan pengangkutan dengan volume yang melebihi batas standar muatan truk. Caranya, dengan memperbesar dimensi truk dari yang semestinya, itulah awal mula terjadinya truk ODOL,” papar Tarigan.

Sementara itu, Ketua Institut Transportasi (Instrans) Darmaningtyas saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Rabu (6/8/2025) menyebut ketentuan larangan truk ODOL harus memiliki kekuatan penegakan hukum yang tegas dan tidaka pandang bulu.

“Dan sasaran larangan itu bukan hanya sopir saja, tetapi juga pengusaha atau perusahaan pemakai jasa angkutan truk. Sebab, kalau demand untuk mengangkut dengan volume melebihi batas masih ada di tengah lesunya orderan, pelaku usaha jasa angkutan bisa tergoda,” kata dia.

Menurut Darmningtyas ODOL tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga menyebabkan kerugian negara karena merusak infrastruktur jalan. Negara harus mengalokasikan kurang lebih Rp 42 triliun per tahun untuk perbaikan jalan yang terjadi termasuk akibat ODOL. (Jrr/Aa)