Jakarta, Mobilitas – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, beralasan rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan komersial jenis pick up dan truk untuk Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih tak pernah dibahas di DPR.
Sehingga, sebut Khaeron yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat ( 27/2/2026), demi transparansi dan akuntabilitas, maka pengadaan 105 ribu unit kendaraan dengan anggaran Rp 24,6 triliun itu harus ditunda dulu. Kebijakan impor kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) harus dibahas di DPR dulu.
“Kami minta hentikan dulu sampai betul-betul ada keputusan dari pemerintah yang memastikan bahwa ini dapat dijalankan. Karena anggaran besar sekali. Terlebih, Pak Presiden Prabowo sendiri kan ingin kemampuan lokal dikedepankan,” tandas Herman.
Sebab, kata Herman, dalam pembahasan anggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebelumnya disebutkan ada 80.000 Koperasi. Masing-masing mendapata anggaran Rp 3 miliar peuntukkannya Rp 1,6 miliar untuk pembangunan gedung, Rp 500 juta untuk modal kerja, dan sisanya untuk sarana prasarana termasuk transportasi.
“Masalahnya, tidak disebutkan kendaraannya itu jenis apa. Kemudian apakah kendaraan tersebut dari produksi mana. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Oleh karena itu aga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, sebaiknya dihentikan dulu. Karena kabarnya kan sudah bayar uang muka dan sebagian
Seperti diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) akan mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga – pick up dan truk – dari dua pabrikan India yaitu Mahindra dan Tata Motors. Rinciannya 35.000 pick up Mahindra Scorpio dari Mahindra dan 35.000 pick up Tata Yodha serta 35.000 truk Tata Ultra T7 dari Tata Motors. (Jrr/Aa)
Mengawali kiprah di dunia jurnalistik sebagai stringer di sebuah kantor berita asing. Kemudian bergabung dengan media di bawah grup TEMPO Intimedia dan Detik.com. Sejak 2021 bergabung dengan Mobilitas.id
