Jakarta, Mobilitas – Anggota DPR menyebut ada penolakan dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Iya. Informasi itu valid, saya dengar langsung dari orang BI maupun BUJT. Sebab, mekanisme pembayaran Multi Lane Free Flow (MLFF) atau transaksi pembayaran jalan tol tanpa tapping (tempel) kartu di gardu tol itu memiliki risiko potential loss yang tinggi,” papar anggota Komisi V DPR RI, Andre Rosiade, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (29/11/2022)
Karena ada potensi kendaraan yang melewati jalan tol tidak tertangkap keberadaannya oleh satelit dengan berbagai alasan teknis itulah yang menjadi dasar alasan penolakan BI maupun BUJT. “Sebab, kalau terjadi loss, lalu siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum? Itu dasar alasan keberatan mereka,” tandas Andre.
Namun, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit yang dihubungi Mobilitas, Selasa (29/11/2022) memastikan tidak ada penolakan.
“Kalau ada kekhawatiran adanya potential loss dengan alasan kemungkinan tidak terdeteksinya kendaraan itu mungkin saja ada. Tapi kami belum dengar. Kalau pun ada, kami anggap masukan untuk menyempurnakan sistem MLFF ini. Uji coba tetap pada awal 2023 nanti meskipun baru di ruas tol di wilayah Jakarta,” kata Danang.
Mantan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu juga menegaskan, saat ini koordinasi dan pembahasan pempurnaan teknis terkait sistem pembyaran tarif tol tanpa buka kaca mobil untuk tapping kartu itu terus dilakukan.
“Bahkan termasuk kita libatkan Korps Lalu-lintas Plori dan lainnya. Sehingga saat uji coba nanti benar-benar sudah siap semuanya. Tidak ada loss seperti yang dikhawatirkan,” imbuh Danang. (Luc/Aa)
