Mudik Lebaran Uang Rp 92,3 T Berputar, Termasuk Mengalir ke Daerah

0
1257
Ilustrasi, mobil di Gerbang Tol Cikampek menuju Jalan Tol Cikopo - Palimanan atau Cipali - dok.Jasa Marga

Jakarta, Mobilitas – Perputaran uang dari pusat (Jakarta dan sekitarnya) ke daerah bukan hanya melalui transportasi semata.

Seperti diungkap Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sarman Simanjorang, perputaran uang termasuk mengalir dari Jakarta dan sekitarnya ke daerah juga melalui sektor perdagangan. Mulai dari kuliner (seperti warung, kafe, gerai makanan khas daerah), toko souvenir, hingga warung-warung kelontong maupun minimarket.

“Kalau sektor transportasi jelas, karena untuk bermobilitas dari pusat ke daerah menggunakan moda transportasi dan pendukungnya. Mulai dari pesawat, kapal, kereta pi, bus, mobil pribadi, motor pribadi, sampai dengan melalui pembelian bahan bakar (BBM) di sepanjang daerah yang dilalui pemudik,” papar Sarman saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Rabu (19/4/2023).

Sedangkan soal perkiraan besaran nilai uang yang berputar Rp 92,3 triliun itu didasari prediksi Kementerian Perhubungan yang menyatakan jumlah pemudik Lebaran 2023 ini mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini setara dengan 30.752.000 keluarga.

Ilustrasi, calon pemudik Lebaran dengan menggunakan kapal laut – dok.Kemenhub

“Nah, kita pakai asumsi yang sangat moderat untuk pembelanjaan uang oleh masing-masing keluarga, yaitu Rp 3 juta. Sehingga, ketemu angka Rp 92,3 triliun itu. Mengapa kita pakai asumsi besaran itu, karena uang saku yang dikantongi keluarga bisa jadi jauh di atas Rp 3 juta, ada yang puluhan juta. Tetapi, kita pakai rata-rata, karena ada juga yang jauh di bawah Rp 3 juta,” jelas Sarman.

Namun, perputaran uang dari pusat ke daerah, yang paling banyak terjadi di pulau Jawa, yakni di daerah Jabodetabek, Banteng, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Maklum, jumlah pemudik terbanyak masih di pulau ini, yaitu 77,3 juta orang atau 19.325.000 keluarga.

“Setelah itu di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah tersebut. (Swe/Aa)