Jakarta, Mobilitas – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengaku tengah membuat terobosan baru dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Dua aspek utama yang diproritaskan yaitu pemilik SIM dievaluasi kelayakannya untuk memperbarui masa berlaku surat izin itu secara langsung atau tidak dengan mengacu pada aspek keselamatan atau keamanan dalam berlalu-lintas, serta kemudahan pengurusan perpanjangan secara transparan.
Pernyataan tersebut diungkap Kakorlantas Polri, Brigjen Aries Syahbudin, di kantor Korlantas Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026) lalu. Dia menyebut untuk menetapkan seseorang layak untuk diperpanjang masa berlaku SIM-nya secara langsung atau tidak, diketahui dari penentuan traffict attitude record, yaitu perilaku pemilik SIM dalam berkendara di jalan selama ini.
"Traffic attitude record itu bahwa itu merupakan bentuk reward and punishment yang akan diberikan dengan sistem the merit point system, yaitu poin penalti tambahan. jika pengemudi banyak melakukan pelanggaran, maka akan diberikan penalti dengan indikator angka. Kemudian, hukumannya berupa pengujian ulang yakni mereka harus ujian ulang pratik dan teori dari awsl saat masa berlaku SIM habis," papar Aries.
Poin penalti diberikan terhadap kasus-kasus tertentu misalnya pemilik SIM terlibat tabrak lari, lalu terbukti menjadi penyebab kecelakaan maut, melanggar peraturan yang berpotensi mengancam dan keselamatan pengguna jalan lain. Atau karena pengadilan menetapkan mencabut SIM yang bersangkutan.
Sedangkan untuk kemudahan pengurusan perpanjangan, akan dibuat terobosan pembuatan SIM melalui kios. "Dengan adanya kios SIM, masyarakat bisa melakukan pengurusan secara mandiri melalui mesin seperti ATM. Ini untuk mendekatkan atau meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat," tandas Aries.
Menanggapi terobosan ini praktisi edukasi keselamatan berkendara dari Java Dwipa Adventures, Rendi Dwi Sasongko yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (12/11/2026) mengaku mendukung mekanisme sistem the merit point system untuk perpanjangan SIM. Sebab, lanjut Rendi, perlu sanksi dan evaluasi secara tegas terhadap pemilik SIM pelanggar aturan yang memicu kecelakaan, terlebih jika tidak bertanggung jawab.
Sedangkan untuk penerbitan baru maupun perpanjangan, lanjut Rendi, meski disebut demi kemudahan, jangan sampai mengabaikan kelayakan pemegang SIM, memang layak atau tidak harus dipastikan. Karena budaya berlalu-lintas masyarakat kita masih rendah disebabkan orang yang tak layak, justru punya SIM.
"Orang hanya bisa mengendarai kendaraan bisa bawa mobil atau motor keman-mana tanpa paham aspek keselamatan diri dan orang lain. Tidak tahu aturan, sehingga kecelakaan marak. Berantas oknum yang jadi calo SIM," ujar Pungky. (Jrr/Aa)
