Jakarta, Mobilitas – Menteri Keuangan Perang Purbaya Yudhi Sadewa memegaskan hingga kini pemerintah tidak berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi terkait adanya dampak perang Iran dengan Amerika Serikat – Israel.
Pernyataan itu ditegaskan Menteri Purbaya kepada media termasuk reporter Mobilitas. Jonas Patunru, di sela kunjungannya di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).
“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, atau naikin harga BBM. Karena kita melihat dulu seperti apa kondisinya ke depan.Kita lihat sebulan ini (Ramadan dan Idul Fitri) berlalu dulu. Memang saat ini harga minyak dunia sudah US$113 per barel, tetapi bisa saja dalam waktu dekat turun,” papar mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan itu.
Terlebih, kata Purbaya, dalam RAPBN yangbtelah disahkan menjadi APBN berjalan sekarang ini, pemerintah trlah menetapkan asumsi harga minyak dunia di level US$ 100 per barel untuk tenggang waktu satu tahun. Sehingga, jika tiba-tiba harga minyak turun menjadi US$ 50 per barel, maka masih di bawah asumsi, dan berubah lagi.
“Karena itu enggak usah panik. Kita lihat dulu. Apalagi, dikatakan (Kementerian ESDM) stok BBM kita itu sampai 20 – 21 hari normal. Dan itu bukan berarti setelah 20 hari habis sama sekali, itu stok untuk distribusi ya. Jadi sekali.lagi, sampai saat ini tidak ada rencana mengubah subsidi itu (menaikkan harga BBM subsidi),” tandas Purbaya.
Sementara itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, yang dihubungi Mobilitas dari Jakarta, Selasa (10/3/2026) menegaskan salam kondisi sekarang pemerintah serba dilematis apakah akan mengerek harga BBM subsidi atau tidak. Sebagai negara net importer BBM, Indonesia harus mengimpor 1,2 juta bareal BBM per hari.
“Tetapi jika tidak menaikkan harga BBM subsidi, maka beban anggaran subsidi meningkat. Artinya, tekanan fiskal semakin berat,” tandas Fahmy.
Tetapi jika harga BBM naik, maka ongkos angkutan umum – baik angkutan penumpang maupun barang – akan meningkat. Ongkos produksi industri manufaktur terkerek, harga barang mahal, dan inflasi melonjak.
“Kalau itu terjadi, roda pertumbuhan ekonomi berat untuk bergerak. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mencari sumber.impor BBM yang murah dan transportasi pengangkutannya tidak melalui selat Hormuz yang ditutup akibat perang,” katq Fahmy. (Jpu/Aa)
Mengawali kiprah di dunia jurnalistik sebagai stringer di sebuah kantor berita asing. Kemudian bergabung dengan media di bawah grup TEMPO Intimedia dan Detik.com. Sejak 2021 bergabung dengan Mobilitas.id
