Jakarta, Mobilitas – Kenaikan harga Pertamax yang dilakukan oleh Pertamina, ujar Misbakhun, adalah bentuk penyesuaian dari tingginya harga minyak mentah global, setelah sebelumnya mengerek harga BBM Pertamax Plus dan Pertamax Turbo.
Kini, per 10 Juni 2026, harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, naik Rp 3.950 per liter. Sementara, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, mengakui ada potensi dampak naiknya tingkat inflasi. Meski, kata dia, kenaikan inflasi tersebut diyakini tidak sebesar yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti. Tetapi, berapa persennya, nol koma sekian itu kita belum tahu. Itu masih dihitung. Tetapi perkiraan saya, inflasi akibat kenaikan harga Pertamax itu tidak sebesar yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi,” papar Misbakhun kepada media usai Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan pemerintah dan Pertamina, di kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Pertamax di konsumsi masyarakat umum atau konsumen ritel, tetapi BBM bersubsidi dikonsumsi juga oleh industri untuk angkutan produknya dan lain-lain, sehingga jika harganya naik, multiplier effect-nya besar dan kemana-mana. Meski begitu, lanjut Misbakhun, pemerintah menyatakan berniat untuk memberikan insentif. Hal itu dimaksudkan untuk tetap menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi.
Tetapi, sebut Misbakhun, dampak dari kenaikan harga Pertamax yang juga perlu dicermati adalh kemungkinan terjadinya pergesern konsumsi dari Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite. Sebab tidak sedikit orang yang akan mencari BBM dengan harga yang lebih murah.
“Kalau itu terjadi, maka anggaran negar untuk BBM bersubsidi akan membengkak. Efisiensi anggaran atau pemanfaatan anggaran untuk program yang lebih penting dan mendesak tidak terjadi,” tandas Misbakhun.
Pernyataan senada diungkap ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Rabu (10/6/2026). Menurut dia, penggguna Pertamax yang berpotensi beralih ke Pertalite itu adalah kelas menengah transisional yang masih relatif sensitif terhadap gejolak harga.
“Terlebih kenaikan harga itu terjadi di saat tekanan daya beli yang kuat. Dimana biaya hidup makin mahal, tetapi pendapatan tidak naik. Kalau penggguna Pertamax beralih, konsumsi Pertalite melonjak sehingga anggaran subsidi membengkak. Pemerintah akhirnya repot juga,” ujarnya. (Anp/Aa)
Mengawali kiprah di dunia jurnalistik sebagai stringer di sebuah kantor berita asing. Kemudian bergabung dengan media di bawah grup TEMPO Intimedia dan Detik.com. Sejak 2021 bergabung dengan Mobilitas.id
