Jakarta, Mobilitas – Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji beberapa waktu lalu menyebut pihaknya mengusulkan insentif fiskal dan nonfiskal bagi mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV).
Menanggapi usulan tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut di tengah cekaknya anggaran alias keterbatasan ruang fiskal, pemerintah tentu di hadapkan pada posisi sulit untuk menetapkan prioritas penerima insentif fiskal.
Tentunya, sebut Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI Andry Satrio Nugroho dalam kondisi seperti itu pemerintah sudah semestinya berhitung, alokasi anggaran harus benar-benar diberikan ke sektor yang produktif dalam mendorong tercapainya tujuan program pemerintah. Dan dalam sektor transportasi, isu utama adalah bagaimana memutus ketergantungan impor BBM impor, mengurangi subsidi, dan sekaligus mewujudkan komitmen menekan tingkat emisi karbon.
"Nah, dalam konteks kebijakan yang produktif untuk mewujudkan program-program tersebut, maka insentif yang paling tepat dan efektif harus diberikan ke mobil listrik baterai (BEV).saja, ” papar Andry Satrio Nugroho, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Andry, BEV jelas-jelas tidak membutuhkan konsumsi BBM, sehingga setiap ada pertambahan populasi mobil listrik jenis itu, maka ketergantungan ke BBM terkurang. Dan sebaliknya, jika insentif diberikan ke mobil hybrid, PHEV, dan REEV, kebutuhan BBM masih terus terjadi bahkan bertambahnya populasi mobil pengguna BBM masih bertambah.
"Kalau mobil hybrid hingga PHEV diberikan insentif, maka itu kontra produktif dengan tujuan memutus ketergantungan ke BBM, dengan upaya mengurangi emisi, dan tentu saja pemerintah masih berputar-putar mencari alasan di tengah ruang fiskal yang terbatas, " tandas Andry. (Anp/Aa)
