Jakarta, Mobilitas – Pengelolaan jadwal mudik agar pergerakan pemudik tidak bersamaan dalam satu waktu tertentu dinilai menjadi kunci pencegah terjadi penumpukan pemudik yang berujung terjadinya masalah.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Minggu (17/3/2024) mengatakan masalah jadwal mudik merupakan kunci utama untuk mencegah beragam masalah yang muncul di saat masa mudik.
“Sebab, jika para pemudik secara bersamaan berangkat dari tempat tinggal merek ke kampung halaman dalam waktu yang sama. Maka, akan terjadi penumpukan di titik keberangkatan maupun di jalur perjalanan. Akan berjubel di stasiun, di terminal, di bandar udara, dan di jalan tol. Persoalan pun bakal terjadi, yang berujung pada hal-hal yang meresahkan karena terjadinya ketidaknyamanan,” papar Trubus.
Terlebih, kata Trubus, hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang dirilis belum lama ini menyebut jumlah pemudik diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. Jumlah itu setara 71,7 persen dari total penduduk Indonesia, dan melonjak 40 persen dibanding tahun 2023 yang sebanyak 123,8 juta orang.
“Tentu, jumlah bukanlah jumlah yang sedikit. Dan ini yang diatur adalah orang yang memiliki keinginan, kebutuhan, serta perilaku tertentu sehingga pengaturannya juga harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat,” ungkap Trubus.
Salah satu yang perlu dilakukan oleh pemerintah – khususnya instnasi terkait seperti Kementerian Perhubungan (dengan jajaran instansi yang berada di wilayah tugasnya), Kepolisian, Kementerian ESDM (termasuk Pertamina), Kementerian Dalam Negeri (termasuk Pemerintah Daerah), Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – untuk melakukan koordinasi pengaturan cuti atau libur.
“Soal cuti atau libur ini menjadi penentu para calon pemudik untuk menetapkan jadwal keberangkatan mereka. Sehingga, tetapkan cuti yang tidak berdekatan dengan hari H Lebaran. Kemudian, berikan himbauan dan arahan agar masyarakat melakukan mudik tidak secara bersamaan,” tandas Trubus.
Pernyataan senada diungkap pengamat transportasi, Budiyanto, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Minggu (17/3/2024). Mantan Kasubdit Gakkum, Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya itu menyebut soal rekayasa arus lalu-lintas, penyiapan infrastruktur di jalan tol seperti rest area dan pengelolaan arusnya, SPBU di jalan tol, hingga pengantisipian terjadinya kondisi darurat harus disiapkan secara cermat.
“Pengaturan contra flow harus disiapkan, bukan saja di ruas-ruas tertentu saja, tetapi juga waktunya. Begitu pun kesiapan di terminal bus, di stasiun, pelabuhan, serta Bandara harus secara detil disiapkan bagaimana rekayasa pengaturan mobilitas orang maupun angkutannya. Perbanyak program mudik bareng yang melibatkan BUMN dan perusahaan swasta, agar mobilitas orang terorganisir dengan baik dan berbarengan” kata Budi.
Tetapi yang tidak kalah penting adalah, pengaturan lalu-lintas di jalan-jalan non tol baik jalan nasional maupun jalan arteri. Sebab, jika di jalan-jalan itu mengalami kemacetan akut, orang akan bergerak ke jalan tol, sehingga permsalahan berpindah ke jalan tol.
Sementara, hasil survei BKT Kemenhub yang dirilis di laman resmi dephub.go.id yang disitat Mobilitas di Jakarta, Minggu (17/3/2024) menyebut dari total jumlah pemudik 2024 itu yang memilih menggunakan kereta api sebanyak 39,32 juta orang (20,3 persen). Kemudian bus 37,51 juta orang (19,4 persen), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,3 persen), dan sepeda motor 31,12 juta orang atau 16,07 persen. (Zae/Aa)
