Penggunaan Angkutan Umum di RI Tergolong Rendah di Asia, Ini Dampaknya

0
1137
Ilustrasi, angkutan umum KRL Jabodetabek - dok.Istimewa PT KAI

Jakarta, Mobilitas – Penggunaan angkutan umum di sejumlah kota besar di Tanah Air kurang dari 20 persen.

Padahal, seperti diungkap Wakil Ketua Masyarakarat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan, Djoko Setijowarno, rata-rata penggunaan angkutan umum yang di bawah 20 persen itu tidak hanya di Jakarta saja.

“Tetapi juga di kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Denpasar,” papar dia saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (10/6/2023).

Menurut Djoko ada beberapa penyebab keengganan masyarakat menggunakan angkutan umum. Pertama, karena merasa kurang nyaman dan aman.

Kedua, karena konektivitas angkutan umum tidak terintegrasi sehingga menyulitkan. “Sebab, orang harus berpindah dari satu ke satu angkutan umum untuk menuju ke tempat tujuan. Sehingga, selain melelahkan juga lebih boros,” jelas pengajar Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, itu.

Ketiga, karena menggunakan angkutan umum dirasa kurang bergengsi. Citra atau imej pengguna angkutan umum adalah kelompok masyarakat kelas bawah.

“Ini terjadi karena angkutan umum yang kurang nyaman, kurang bersih, dengan tampilan kendaraan yang kurang menarik. Terlebih, di masyarakat masih kuat persepsi memiliki atau menggunakan mobil pribadi lebih bergengsi, dan status sosial yang tinggi,” papar dia.

Akibat banyaknya masyarakat yang enggan naik angkutan umum dan lebih menggunakan kendaraan pribadi, kata Djoko, menyebabkan kemacetan. Padahal, akibat kemacetan kerugian ekonomi yang ditimbulkan juga besar.

Ilustrasi, bus listrik armada Transjakarta – dok.Transjakarta

“Di Jakarta saja, potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai Rp Rp 65 triliun per tahun. Sedangkan di Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar telah menyentuh Rp 12 trilun saban tahunnya,” jelas Djoko.

Dampak yang tidak kalah buruk adalah tersedotnya angggaran negara untuk belanja bahan bakar minyak. Mirisnya, penikmat BBM yang menggunakan anggaran negara untuk subsidi itu merupakan orang mampu yakni pemilik mobil.

“Ini bisa dilihat dari data pengguna atau pengonsumsi BBM, dimana 53 persen dikonsumsi mobil, 40 persen sepeda motor, angkutan barang 4 persen. Dan angkutan umum hanya 3 persen. BBM ini berasal dari impor,” tandas Djoko.

Dia menambahkan, ternyata tingkat penggunaan angkutan umum di Tanah Air juga kalah jauh dibanding di kota besar negara-negara Asia lainnya. Di Beijing (Cina), Seoul (Korea Selatan), Tokyo (Jepang), Singapura, dan Hongkong misalnya, pengggunaan transportasi publik telah mencapai 50 persen lebih.

Sementara di Kuala Lumpur (Malaysia) dan Bangkok (Thailand) mencapai 20 – 50 persen. (Swe/Aa)