Jakarta, Mobilitas - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyebut penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat dan menimbulkan antrean panjang. Bahkan di sejumlah daerah, terjadi kelangkaan stok BBM jenis solar itu.
Oleh karena itu, sebut Sekretaris Jenderal Organda Kurnia Lesani Adnan, pihaknya mengusulkan agar pemerintah melakukan pembatasan penggunaan BBM tersebut. Salah satunya, membatasi pengguna BBM jenis itu hanya untuk angkutan umum berpelat kuning saja.
Dia menegaskan skema penyaluran BBM bersubsidi saat ini masih belum efektif. Bahkan sangat berpotensi disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak berhak.
"Sebaiknya, pemerintah mengintegrasikan sistem pendataan kendaraan dengan data Samsat online agar pemisahan antara angkutan umum dan di.luar itu terlihat jelas dan pasti. Kami sudah berbicara kepada semua pihak, agar pola yang ada sekarang diubah," papar Lesani saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
Menurut pria yang sebelumnya menjabat Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) itu, sistem verifikasi barcode untuk pengisian BBM bersubsidi tanpa mewajibkan pemeriksaan STNK tidak tepat. Sebab, cara seperti itu menyebabkan pelaku usaha angkutan umum yang taat perizinan dan taat pajak (dengan kendaraan berpelat kuning) harus berebut alokasi BBM bersubsidi dengan pihak-pihak yang tidak berhak.
Padahal jika angkutan umum lancar dan bagus akan mempercepat terwujudnya program pemerintah untuk mendorong masyarakat ke angkutan umum dengan tujuan menguramgi kemacetan dan mengurangsi beban anggaran subsidi. Sehingga anggaran subusdi bisa dialihkankn untuk program pembangunan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.
Sementara itu, data dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang dinukil Mobilitas di Jakarta, Minggu (27/9/2026) menyebut sekitar 93 persen konsumsi BBM subsidi dipakai oleh kendaraan pribadi roda dua dan roda empat. Transportasi umum hanya menikmati 3 persen dan transportasi barang 4 persen.
Sedangkan data riset Bank Dunia edisi Juni 2026 menyatakan 20 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menerima lebih dari separuh total manfaat subsidi energi. Sebab, tingkat konsumsi bahan bakar mereka yang lebih tinggi. (Anp/Aa)
