Jakarta, Mobilitas – Pemerintah, seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga kini masih mempertahankan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter. Padahal, per Oktober 2026, harga keekonomian BBM itu Rp 18.102 per liter, alias ada selisih Rp 8.102 per liter.
Peneliti senior Indonesia Economic Energy and Natural Resources Institute (IEENRI), Alfandri Kemal Pasha, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Minggu (15/11/2026) menyebut tetap dipertahankannya harga BBM Pertalite oleh pemerintah setidaknya ada dua alasan utama yang mendasarinya. Keduanya adalah alasan politis dan alasan rasional demi kestabilan ekonomi.
Menurut Kemal, meski harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) periode Oktober 2026 mencapai US$ 117,24 per barel, naik US$ 4,43 per barel dibanding ICP September 2026 yang sebesar US$ 112,81 per barel, tetapi pemerintah tetap menetapkan harga Pertalite tak berubah, Rp 10.000 per liter. Secara politis, alasan ini tepat.
“Karena BBM yang memang disubsidi tersebut kerap diasosiakan untuk kalangan bawah atau ekonomi lemah, meski faktanya, laporan Bank Dunia melalui Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, sebanyak 20 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menikmati lebih dari 50 persen dari total manfaat subsidi BBM. Sebab, kebijakan ekonomi dn politik yang menyangkut masyarakat lapis bawah itu sangat sensitif dan sangat potensial menjadi amunisi bagi kelompok lawan politik pemerintah untuk menyerangnya,” papar Kemal.
Sedangkn alasan rasional ekonomi, dengan tidak dikereknya harga BBM subsidi maka kestabilan ekonomi tetap terjaga. Karena, kenaikan harga BBM kerap menjadi dalih untuk kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, dan bahkan barang sekunder, sehingga multiplier effect-nya besar.
“Dengan ditahannya harga Pertalite, maka pengeluaran masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil tidak terbebani. Terlebih dengan harga energi yang terjangkau, maka lonjakan inflasi yang dipicu kenaikan harga barang dan jasa akibat naiknya biaya transportasi bisa dihindari,” jelas Kemal.
Meski begitu, dia mengingatkan agar pemerintah mengevaluasi ulang penyaluran BBM nersubsidi agar tidak dinikmati oleh kalangan yamng tidak berhak. Terlebih, pemerintah kini dihadapkan pada persoalan pelik bagaimana defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semakin melebar.
“Buat aturan yang jelas dan tegas siapa yang berhak menerima subsidi BBM. Cegah orang kaya yang tidak tahu diri dan rakus untuk menikmati subsidi. Lakukan pengawasan dan beri dukungan di lapangan untuk penyalurannya,” tegas Kemal. (Din/Aa)
